tirmidzi

REVITALISASI SPIRIT MENULIS MAHASISWA

2011-04-19T22:42:00.001+07:00

REVITALISASI SPIRIT MENULIS MAHASISWA

Oleh: Tirmidzi*

Betapapun harus diakui bahwa mahasiswa adalah agent of knowledge, agent of social control, agent of change, dan agent of problem solving. Di samping itu, mahasiswa adalah bagian besar dari civitas akademika yang terus bergulat dengan dunia keilmuan. Sebagai komunitas intelektual, menulis bagi mereka adalah sebuah keniscayaan. Karenanya, dalam dunia kampus hampir setiap hari mereka dicekoki dengan ragam tugas untuk merangsang idealisme sekaligus kreativitas menulis mereka.

Di era komunikasi dan teknologi seperti sekarang ini, kemampuan menulis mahasiswa selayaknya semakin meningkat untuk mengejawantahkan ide-ide brilian mereka ke dalam kehidupan riil. Dengan tulisan, intelektualitas, agresifitas, dan idealitas mereka akan tampak dan abadi. Dalam pepatah latin diungkapkan: Scripta manent, verba volent; Apa yang tertulis akan abadi dan apa yang terucap akan musnah. Dokumentasi tulisan bersifat abadi dan dapat dibaca berulang-ulang sehingga daya jangkau penyampaiannya bisa mengenai lebih banyak kalangan. Keistimewaan agitasi tulisan dalam memengaruhi massa pun menjadi lebih besar.

Masih ingatkah kita para pejuang di masa lalu?. Perjuangan para Founding Fathers dalam merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial tidak hanya bermodalkan perlawanan fisik, tetapi juga perlawanan yang bersifat intelektual, tulisan khususnya. Bagaimana perintis pers pribumi, Tirto Adi Soerjo berjuang dengan ‘Medan Prijaji-nya’, Ki Hadjar Dewantara (KHD) dengan ‘Andai Aku Seorang Belanda’-nya, ataupun tokoh cerdik cendekia lainnya yang berjuang di jalur yang sama. Pasca kemerdekaan pun, stakeholders era Orde Baru yang takut akan kekuatan tulisan berusaha mengerdilkan peran pers dengan menerbitkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang rentan ancaman pembredelan dan sanksi berat bagi media mainstream dan wartawan yang ‘membangkang’, walaupun pada akhirnya Reformasi 1998, peran pers (dalam hal ini pers mahasiswa) juga turut andil. Karena tulisan ‘curhat’-nya yang dinilai membahayakan pula, Prita Mulyasari sempat menjadi ‘bulan-bulanan’ RS Omni internasional, ataupun di luar negeri, Veronica Guerin (yang kisahnya diflmkan) mengorbankan nyawa ketika tulisannya membongkar sindikat mafia narkoba yang juga melibatkan oknum aparatus negaranya.

Fenomena Mahasiswa Menulis

Sebagaimana disebutkan di mukan bahwa mahasiswa adalah insan akademis, mahasiswa tentu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan ilmiah yang berada dalam ruang lingkup dunia keilmuan. Mahasiswa pun dituntut untuk bisa akrab dengan dunia literasi, baik membaca, berdiskusi, lebih-lebih menulis. Aktivitas literasi tersebut akan semakin memperkaya wawasan mahasiswa dan menajamkan analisis berpikir sehingga dapat melatih berpikir kritis. Lebih dari itu, ketiga aktivitas literasi tersebut akan semakin mengokohkan posisi mahasiswa sebagai insan akademis itu sendiri.

Dalam posisi tersebut, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk dapat menyampaikan ilmu yang didapatnya kepada khalayak umum. Ilmu yang didapat bisa saja melahirkan gagasan baru yang inovatif sehingga akan sangat bermanfaat bagi dunia kelimuan, terlebih lagi untuk masyarakat. Namun pertanyaannya sekarang; apakah spirit itu masih melekat pada mahasiswa sampai hari ini?, tentu saja jawabannya relative-subjektif, dalam artianya ada yang sebagian masih mempertahankan tradisi menulis, namun tidak sedikit pula mahasiswa yang anti menulis.

Menurut laporan data UNESCO beberapa tahun yang lalu, indonesia menempati posisi yang sangat rendah dalam bidang penulisan jurnal ilmiah dibanding dengan negara-negara tetangga. Padahal salah satu parameter untuk menilai kemajuan prestasi akademik mahasiswa dapat dilihat dari sejauhmana mereka menjalankan aktivitas belajar dan menulis terutama keterlibatannya dalam berbagai event perlombaan penulisan karya ilmiah, dimuatnya tulisannya di media massa, dan kegiatan-kegiatan jurnalistik lainya.

Rendahnya spirit menulis mahasiswa dewasa ini juga ditunjukkan oleh minimnya tulisan-tulisan mereka di media. Guru besar, politisi, peneliti, dan lainnya adalah satatus-status yang sering kali muncul di berbagai media, sedangkan tulisan orang yang berstatus mahasiswa sangat minim untuk tidak mengatakannya tidak ada. Bahkan Sangat ironis sekali, beberapa bulan lalu seorang plagiator tulisan ilmiah berstatus mahasiswa ditangkap oleh pihak yang berwajib karena telah mengcopy-paste karya ilmiah orang lain.

Menurut penulis, ada beberapa poin penting yang menyebabkan minimnya spirit menulis mahasiswa dewasa ini. Pertama, pola pikir yang cenderung pragmatis. Mahasiswa dewasa ini lebih cenderung memilih sesuatu yang instant, langsung dirasakan manfaatnya. Contoh kecil yang sangat lazim adalah pembuatan makalah. Penulis sering kali melihat para mahasiswa yang membuat makalah di warung internet (warnet). Dengan begitu, mereka dapat secara mudah dan langsung mendapatkan tema dan bahasan makalah yang dibuatnya dengan tanpa harus membaca buku literatur yang menjemukan.

Kedua, rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 menunjukkan bahwa masyarakat kita belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Masyarakat—termasuk mahasiswa—lebih memilih menonton TV (85,9%) dan/atau mendengarkan radio (40,3%) ketimbang membaca koran (23,5%) atau buku-buku. Minat baca yang rendah tentunya sangat berpengaruh terhadap spirit menulis seseorang, karena membaca dengan menulis adalah paduan yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang.

Ketiga, kurangnya apresiasi positif dari pihak-pihak tertentu seperti universitas, lembaga pemerintahan, dan dari masyarakat itu sendiri. Apresiasi dimaksud dapat berbentuk penghargaan terhadap mahasiswa yang menulis di media, pemberian beasiswa, pemberian HR internal, atau bahkan pengumpulan tulisan-tulisan mereka yang kemudian dicetak menjadi sebuah buku. Apresiasi semacam itu, penulis melihat masih jarang dilakukan. Di tengah masyarakatpun seorang mahasiswa yang penulis sama halnya dengan masyarakat biasa, tidak ada lebihnya.

Setidaknya, tiga sebab di muka adalah sebab-sebab dominan di samping juga sebab-sebab lainnya seperti kurangnya fasilitas, kesempatan, hingga penyadaran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, selayaknya minimnya spirit menulis bagi mahasiswa dapat dianggap sebagai problema kritis-ironis yang menimpa universitas-universitas di bumi pertiwi saat ini. Dimana problema tersebut mendesak untuk segera dicarikan solusi alternatifnya. Dengan begitu, kita sebagai bangsa dan warga Negara harus bersama-sama merevitalisasi spirit kepenulisan mahasiswa tersebut demi untuk menciptakan budaya penulisan di kalangan mahasiswa sebagai civitas akademika.

Butuh Motivasi dan Apresiasi

Sejarah mencatat, banyak mahasiswa yang mempunyai pikiran yang kritis dan brilian mempunyai budaya menulis yang cukup tinggi. Sebut saja Soe Hoek Gie, seorang mahasiswa yang juga aktivis pada zaman Revolusi terpimpin. Walaupun tidak mempunyai usia yang panjang, Gie sangat terkenal dengan pikiran-pikiran kritisnya yang berbau revolusioner. Spirit Gie untuk selalu menuangkan pikirannya ke dalam tulisan terpatri sampai akhir hayatnya. Apa yang dia dapatkan?, dia tetap hidup walaupun secara jasadi Gie telah tiada.

Memang perlu diakui bahwa menjaga semangat menulis, bagi pemula khususnya, sangatlah sulit. Banyak rintangan dan aral melintang setiap kali dia akan menulis. Penulis pribadi juga mengakui akan hal itu. Spirit untuk selalu menulis dan menulis sering kali kendor atau bahkan hilang sama sekali. Tidak salah kiranya jika Jonru, salah seorang pakar jurnalistik, pernah melansir bahwa spirit menulis harus selalu dijaga dan dilindungi, karena jika tidak kreativitas menulisnya akan terkubur dengan sendirinya. Dalam konteks ini, motivasi menulis menjadi sesuatu yang amat urgen.

Kaitannya dengan motivasi tersebut, ada dua bentuk motivasi dimana salah satu dari keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Pertama, motivasi diri (internal). Dalam hal ini, upaya untuk selalu menulis dan menulis harus dimulai dari diri sendiri. Konsep ibda’ bi nafsik selayaknya menjadi roh dalam setiap langkah para mahasiswa. Kapan, dimana, dan bagaimanapun ‘saya harus menulis’, semangat demikian harus benar-benar terpatri dalam hati mereka. Stephen R. Covey mengatakan: Pabila saya ingin mengubah sebuah keadaan, saya harus mengubah diri saya lebih dahulu, dan untuk mengubah diri saya secara efektif, saya lebih dulu harus mengubah persepsi saya.

Terkait denganhal itu, perjuangan kepenulisan Ratna Indraswari Ibrahim, allahummaghfil laha, salah seorang novelis dan cerpenis andal tanah air yang yang baru saja tutup usia, paling tidak dapat dijadikan teladan oleh para mahasiswa di tanah air. Beliau sejak kecil dengan keterbatasan fisiknya selalu menelorkan karya-karya brilian yang menjadi cermin bagi para penulis sesudahnya. Prinsip beliau yang masih penulis ingat terkait dengan kreativitas menulis yaitu mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari hal yang terkecil dan ringan. Menjadi penulis membutuhkan proses, sangat mustahil seorang menjadi penulis hebat tanpa terlebih dahulu menjadi pemula yang terus berproses dan terus bersmangat. Masih ingatkah kita pada Denis Wetly, penulis buku Psychology of Motivation?. Dia menyatakan bahwa keinginan kita tergantung seberapa besar motivasi kita. Pada titik tertentu, motivasi inilah yang menguasai semua tindakan kita. Motivasi diri merupakan salah satu kunci kesuksesan, motivasi yang kuat berasal dari tekad yang bulat. Motivasi membangkitkan keinginan, keinginan merupakan kunci pertama menuju kesuksesan, keinginan adalah benih yang harus ditanam di lading kesuksesan karena rahasia kesuksesan adalah keinginan yang membara.

Kedua, motivasi eksternal dalam artian bahwa kreativitas menulis seseorang juga dapat berkembang sebab gesekan dan apresiasi dari luar. Kaitannya dengan mahasiswa , apresiasi dimaksud bisa datang dari keluarga, teman, dan yang penting dari perguruan tinggi (PT) atau fakultas. Hakikatnya, perguruan tinggi memiliki peran sentral untuk menumbuhkan kreativitas menulis mahasiswanya. Oleh karenanya, beberapa tugas penting perguruan tinggi untuk mengembangkan kreativitas menulis para mahasiswa patut ditingkatkan. Sebut saja pembuatan makalah, atau tugas karya tulis lainnya, sudah saatnya diawasi secara ketat, sehingga kebiasaan copy-paste dan plagiarisme tugas dapat diminimalisir. Lembaga pers mahasiswa (LPM) selayaknya memiliki program-program yang terarah terkait dengan kreativitas menulis dan jurnalistik, dan program tersebut harus betul-betul berada di bawah pengawasan perguruan tinggi.

Di samping itu, pemberian royalti bagi mahasiswa yang menulis di media, pemberian beasiswa bagi mereka yang telah menerbitkan buku, atau penerbitan tulisan-tulisan mahasiwa yang didokumentasikan di blog, mendirikan sekolah menulis, dan upaya lainnya dapat dijadikan sebagai media menumbuhkembangkan kreativitas menulis para mahasiswa.

Mahasiswa dan Koran

Di dunia yang serba canggih seperti saat ini, koran dan media masa lainnya adalah jalan terbaik bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan menyampaikan opini dan ide-ide mereka. Lebih-lebih sekarang telah banyak koran-koran yang menyediakan ruang khusus opini para mahasiswa. Sebut saja di tingkat nasional ada koran Jawa Pos, Harian Kompas dan Republika, sedangkan di level lokal ada Harian Surya, Harian Jakarta dan media lainnya yang menyediakan rubrik khusus para mahasiswa.

Hal itu harus dipahami bahwa mahasiswa saat ini harus selalu aktif menyuarakan pendapatnya sesuai dengan idealisme mereka sebagai kaum intelektual. Beropini melalui surat kabar bisa menjadi cara alternatif bagi mahasiswa untuk mengkritisi kinerja pemerintah serta memberikan rekomendasi solutif atas permasalahan yang sedang dihadapi bangsa. Bukankah lebih elegan menyuarakan pendapat melalui tulisan di koran dibandingkan dengan aksi unjuk rasa di jalanan?. Yakinlah bahwa tulisan bisa menjadi suatu aksi mahasiswa yang tidak anarki namun punya ruang lingkup yang lebih luas daripada teriakan di jalanan. Tulisan bisa menjadi pedang yang tajam, karena kata-kata merupakan asal bahasa.

Oleh karena itu, sebagai catatan akhir, sudah saatnya mahasiswa turut berpartisipasi aktif dalam pengembangan opini dan penyebaran ide melalui media, khususnya koran. Sudah saatnya, para mahasiswa menampilkan diri bahwa mereka bukan hanya orang-orang yang selalu berkoar di jalanan tapi juga bisa berbicara lewat tulisan. Dengan menulis aku ada, dengan menulis aku hidup, dengan menulis aku membaca, dengan menulis aku dibaca, dan dengan menulis aku berbicara.

*Penulis adalah Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pegawai Negeri yang Terhormat

2010-03-04T08:18:00.000+07:00

Pegawai Negeri yang Terhormat

Oleh TIRMIDZI*

Di bumi pertiwi, proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), baik yang diprakarsai oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) maupun Departemen Agama (Depag) menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Penulis masih ingat fenomena antrean panjang dan berdesakan di tengah suasana yang amat panas, dimana pemuda-pemudi bangsa ingin mendaftarkan diri mereka sebagai pegawai negeri atau sering disebut sebagai abdi Negara. Contoh riil, di Sumenep, Madura, pada tahun 2009 ini, kandidat yang mendaftar mencapai lima kali lipat dari kuota yang dibutuhkan. Bayangkan, kurang lebih 5. 569 pendaftar hanya akan diambil sekitar 850 orang untuk semua formasi. Bukan hanya di Madura, fenomena serupa juga terjadi di daerah-daerah lain semisal Surabaya, Pasuruan, Lamongan, Nganjuk, dan yang lainnya.

Walaupun persaingan menjadi pegawai negeri amat ketat, namun minat masyarakat tidak pernah surut. Berbagai macam strategi mereka tempuh untuk bisa lolos dalam ‘audisi’ yang digelar oleh pemerintah tersebut, mulai dari mempelajari soal-soal PNS tahun sebelumnya, kursus, privat, bahkan cara-cara ilegal dan melanggar hukum mereka gunakan. Tangan-tangan calo yang kurang bertanggungjawab semakin terbuka lebar, transaksi suap untuk mendapatkan bocoran soal, atau pemesanan ‘kursi’ secara langsung kepada pihak-pihak terselubung juga kerap dilakukan. Pengorbanan finansial bagi mereka tidak menjadi persoalan. Padahal menurut asumsi yang beredar, harga ilegal berkisar 50, 75 sampai 100 juta bergantung pada formasi masing-masing.

Pertanyaannya sekarang, apa yang melatarbelakangi mereka sehingga berambisi untuk menjadi pegawai negeri?. Sejauh pengamatan penulis, alasan konkret berikut akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, karena image status social seorang pegawai negeri lebih terhormat dan istimewa di mata masyarakat dai pada status buruh, tani, kuli, atau pedagang. Dinilai terhormat, karena proses rekrutmennya tidak asal-asalan akan tetapi didasarkan pada keahlian dan skill keilmuan di samping juga karena mereka akan menjadi pelayan publik yang sejatinya akan berpartisipasi dalam perwujudan cita-cita bangsa dan Negara yang adiluhung.

Kedua, karena sebagai pegawai negeri menjamin finansial di masa depan. Tunjangan perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, penghasilan tetap tiap bulan, dan yang amat penting adalah tunjangan di hari tua, semuanya akan diperoleh oleh seorang pegawai negeri. Terlebih ketika kita mengingat krisis ekonomi yang terus menggerogoti negeri ini. Sudah barang tentu dalam kondisi demikian, menjadi pegawai negeri adalah sebuah pilihan bahkan keharusan untuk menyongsong perekonomian masa depan yang lebih cerah. Berbeda dengan pegawai swasta yang amat rentan naik-turun gaji atau bahkan putus hubungan kerja (PHK).

Setidaknya, dua alasan tersebut yang telah ‘menyihir’ pikiran masyarakat dewasa ini untuk terus berjuang menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri bagi mereka dinilai terhormat, utamanya terkait dengan stratifikasi sosial dan kondisi finansial, sehingga mereka rela pontang-panting mendapatkannya sampai melanggar hukum sekalipun. Tidak heran jika seorang cerpenis, Suryatama Alien, pernah menceritakan seorang anak tidak mengakui ibunya yang gembel untuk menjaga imagenya di tengah masyarakat, atau seorang novelis, Pramoedya A. Toer, dalam salah satu karya tatraloginya mengisahkan seorang bapak rela menjual puterinya sendiri demi kehormatan finansial, yakni mendapat jabatan kasir.

Menjadi yang Terhormat

Menjadi orang yang terhormat di tengah masyarakat lebih-lebih di ‘mata’ Tuhan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mendapatkan kehormatan harus dengan perjuangan dan pengorbanan yang ekstra. Perlu diingat bahwa orang terhormat bukan karena status sosial atau kondisi finansial an sich. Kiai, guru, dokter, perawat, peneliti, dan semacamnya hanyalah simbol belaka. Sementara gaji tetap, asuransi kesehatan, tunjangan hidup hanyalah titipan sementara yang amat minim keterkaitannya dengan kehormatan seseorang. Fakhrudin Ali (2006) menyatakan: uang (finansial) hanya untuk membeli jam bukan waktu, membeli buku bukan pengetahuan, membeli obat bukan kesehatan, membeli darah bukan kehidupan, dan membeli jabatan tapi bukan kehormatan.

Artinya, pada hakikatnya kehormatan tidak terkait dengan simbol-simbol kehidupan, namun lebih erat hubungannya dengan kesadaran jiwa seseorang yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk etos kerja yang disiplin (istiqomah) dan sikap-sikap terhormat (akhlaq al-karimah) dalam berbangsa dan bernegara. Imam Ali pernh menyatakan: seseorang akan terhormat bukan karena pangkatnya tapi karena perbuatan dan hatinya.

Dengan demikian, seorang pegawai negeri tidak bisa dikatakan terhormat walaupun telah memiliki jaminan finansial dan status sosial sebagai abdi Negara, kecuali dia mampu menjaga stabilitas jiwa, mental, pikiran, dan sikapnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi. Sering kita menyaksikan, baik secara langsung maupun di media, sikap dan perilaku pegawai negeri yang tidak mencerminkan sosok abdi Negara, misalnya mereka jalan-jalan ke mall atau swalayan pada waktu jam kerja, berselingkuh dengan istri orang sebagaimana terjadi di Mojokerto, atau pembagian waktu dinas sehingga mereka bisa berlama-lama di rumah sebagaimana ditemukan di kepulauan Sumenep, Madura, dan melakukan tindak koruptif sebagaimana kasus di Pasuruan dan Gersik.

Namun, perlu kita berhusnu dhon bahwa tidak semua pegawai negeri ini berperilaku menyimpang dan patut kita kesampingkan. Di sana masih ada guru yang secara disiplin mencerdaskan anak bangsa, dokter dan perawat yang secara terbuka melayani publik, dan pegawai-pegawai negeri lain masih setia pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri. Merekalah abdi Negara yang pantas mendapat kehormatan dan keistimewaan.

Sebagai pesan akhir, sebentar lagi calon pegawai negeri yang lolos dalam seleksi akan segera dilantik. Secara otomatis, status dan tanggung jawab sebagai abdi Negara akan melekat dalam diri mereka. Perlu ditegaskan kembali, status sosial dan jaminan finansial hanya akan menjerumuskan kita pada lembah kehinaan dan kenistaan apabila tidak dilandasi dengan kesadaran jiwa, etos kerja yang disiplin dan hubungan baik di tengah masyarakat. Mari kita menjadi pegawai negeri yang terhormat bukan yang terlaknat. Amien…

* Penulis Aktif di PesMa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dari Gus Dur untuk Kiai

2010-03-04T08:16:00.000+07:00

Dari Gus Dur untuk Kiai

Oleh: Tirmidzi*

Tidak terasa, KH. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab dipanggil Gus Dur, sudah lebih dari empat puluh hari meninggalkan bangsa dan Negara ini. Namun demikian, sosok beliau seakan masih eksis, namanya pun masih familiar di tengah masyarakat kita. Begitu banyak sikap dan sumbangsih pemikiran beliau yang terkenang dan sulit dihilangkan dari memori masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini, namanya disebut-sebut dan akan dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional, gelar yang juga diperoleh oleh bapak dan kakek beliau.

Sebagaimana telah mafhum bahwa Gus Dur pada dasarnya adalah seorang kiai karena beliau putera dari KH. Wahid Hasyim, menteri agama pertma negeri ini, dan cucu KH. Hasyim Asy’ari yang merupakan ulama terkemuka dan pendiri organisasi terbesar di bumi pertiwi yakni Nahdlatul Ulama (NU). Di samping juga, kata ‘gus’ turut menegaskan bahwa beliau adalah keturunan darah biru.

Darah biru yang mengalir dalam dirinya menjadi salah satu bekal bagi beliau dalam proses pencarian jati diri hingga akhirnya beliau mampu menjadi guru bangsa, cendikiawan, politisi, dan ulama sekaligus. Kata ‘gus’ yang melekat padanya tidak menjadi pengekang untuk melulu mengurusi pesantren atau belajar ilmu-ilmu keagamaan (islam) an sich sebagaimana kiai pada lazimnya. Sebaliknya, satatus yang dimilikinya menjadi motivasi bagi beliau untuk mendalami semua disiplin keilmuan hingga ke luar negeri sekalipun. Mesir, Maroko, Irak, Jerman, Prancis, Malaysia, dan lainnya pernah beliau singgahi untuk ‘memanin’ berbagai macam ilmu. Pengetahuan dan pengalaman yang diperolah dari berbagai tempat tersebut telah mencetak beliau menjadi sosok yang kharismatik, sederhana, visioner, dan berwawasan luas dalam berbagai bidang.

Dalam bidang politik, beliau telah menunjukkan kemampuannya dengan menjadi presiden negeri ini pada tahun 2001 yang silam. Patut dicatat bahwa kepemimpinan beliau merupakan sejarah besar dimana seorang kiai bisa memegang tampuk kekuasaan tertinggi negeri ini. Di samping menjadi politisi, beliau juga seorang cendikiawan dan guru bangsa. Gagasan-gagasan brilian dan terkadang nyeleneh sering kali menjadi rujukan masyarakat. Pemikiran beliau yang ditransformasikan dan dibakukan dalam bentuk buku bacaan juga telah menjadi referensi bagi perkembangan wacana pemikiran bangsa ini. Contoh kecilnya, proyek pluralisme yang digarapnya dewasa ini menjadi salah satu metode efektif untuk mewujudkan kesatuan republik Indonesia di tengah pluralitas yang amat beragam.

Di tengah kesibukan demikian, beliau tetap eksis dalam memerankan dirinya sebagai kiai. Di Jawa Timur (Jatim), beliau sering mengisi tausyiah di pondok-pondok pesantren sebagai wujud kepeduliannya terhadap lembaga keilmuan yang tertua tersebut sekaligus kepada santri yang akan menjadi generasi penerus kaum tua. Intinya, Gus Dur adalah sosok yang penuh keistimewaan, termasuk di dalamnya dapat memerankan dirinya sebagai apa saja dan siapa saja secara elastis yang patut diteladani oleh generasi penerusnya, utamnya kaum ‘Gus’.

Kiai Multidisipliner

Melihat sosok Gus Dur sebagaimana dijelaskan di muka, kita banyak menemukan keistimewaan yang patut diteladani dan dilestarikan. Yang amat jelas bahwa beliau adalah kiai yang multidisipliner. Dalam artian, beliau sosok yang multi fungsi, manusia ‘canggih’ yang mampu menguasai berbagai macam keilmuan dan secara elastis dapat memerankan diri dalam berbagai peran, mulai politisi, akademisi, aktivis, cendikiawan, kiai, dan lainnya. Di samping sifat rajin, ulet, berani, kreatif, tidak pantang menyerah, beliau juga dianggap sebagai wali oleh sebagian masyarakat, khususnya di Jatim.

Kenyataan demikianlah yang patut diteladani dari sosok Gus Dur oleh generasi penerusnya, lebih utama lagi oleh para kiai di tengah masyarakat kita. Karena penulis melihat terdapat perbedaan substansial antara status kiai yang melekat pada diri Gus Dur dengan status kiai di lingkungan kita. Setidaknya terdapat beberapa hal yang membedakan antara mereka. Pertama, minimnya kreatifitas. Walaupun kiai dan pesantrennya dipandang sebagai tokoh dan pusat ilmu-ilmu keagmaan, namun masih amat jarang pemikiran kreatif-progresif yang datang dari mereka. Pemikiran dalam ‘dunia’ kiai kita berjalan secara monoton untuk tidak mengatakannya beku. Hal itu juga terlihat dari minimnya karya-karya tulis (keagamaan) yang hingga kini masih didomninasi oleh penulis nonpesantren, walaupun akhir-akhir ini sudah ada signal penulis dari kalangan gus atau kiai.

Kedua, adanya eksklusivisme pemikiran. Dalam artian bahwa dalam dunia kiai kita belum seluruhnya bisa menerima perbedaan dan pemikiran yang lain (the other). Contoh riilnya adalah adanya sebagian kiai yang belum bisa menerima hukum fiqih yang lain madzhab, pemikiran-pemikiran filsafat, dan mereka yang melarang faham-faham liberal dan semacamnya.

Ketiga, adanya dikotomi keilmuan, yaitu pemetakan disiplin keilmuan oleh kiai antara ilmu agama dan nonagama. Dimana pada gilirannya, hal tersebut melahirkan monopoli keilmuan, ilmu agama dianggap sebagai ‘ladang’ garapan mereka sedangkan nonagama bukan. Konsekwensinya, mereka terlihat canggung ketika diminta untuk berperan di bidang yang bukan garapannya dan tidak bisa bersikap proporsional ketika harus berperan ganda. Lihat saja kiai kita yang terjun ke dalam politik praktis, sebagaian mereka ada yang tidak bisa berperan sebagai politisi dan kiai sekaligus.

Akhiron, mengacu pada kenyataan di muka, maka patut sekali jika sosok Gus Dur dihadirkan kembali untuk dijadikan sebagai panutan kita bersama, utamanya para Gus atau Kiai. Walaupun beliau telah meninggalkan kita, jangan sampai sikap, mintal, watak, dan spirit beliau juga meninggalkan kita. Mari kita jadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam hidup ini karena penulis yakin bangsa dan Negara ini masih sangat membutuhkan sosok yang multidisipliner semisal Gus Dur demi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Amien…

* Penulis Aktif di PesMa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pencitraan Masyarakat Madura Swasta

2009-12-25T14:56:00.001+07:00

Pencitraan Masyarakat Madura Swasta
Oleh TIRMIDZI*

Samapi detik ini, masyarakat Madura dikenal dengan masyarakat perantau. Di berbagai daerah di negeri ini, khususnya di tempat-tempat perdagangan, tersebar orang Madura. Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, lebih-lebih di pulau Jawa sudah musti memiliki ‘koleksi’ orang Madura. Bahkan di bagian timur pulau Jawa, masyarakat Madura mendominasi dan membentuk komunitas besar yang sering kali dikenal sebagai masyrakat Madura swasta, masyrakat gadungan, masyarakat duplikat, dan masyarakat murtadin karena Maduro ora dan Jowo ora.
Namun demikian, harus diakui bahwa masyarakat Madura swasta tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai yang eksistensinya tidak lepas dari eksistensi masyarakat Madura asli dan Madura itu sendiri. Hal itu disebabkan karena mayoritas mereka adalah keturunan asli orang Madura, pun juga karena mereka telah membawa kultur, budaya, dialektika, dan bahasa resmi Madura. Atribut-atribut ‘Maduraisme’ pun sangat lekat bagi mereka dan kehidupannya. Tidak heran jika ada yang menyatakan bahwa memasuki wilayah timur pulau Jawa, mulai dari Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, hingga Banyuwangi, sama halnya dengan masuk ke pulau Madura.
Lebih erat lagi, antara Madura swasta dan Madura murni memiliki keterkaitan citra, dalam artian reputasi keduanya saling bergantung satu sama lain. Sebagai permisalan adalah konflik keagamaan yang terjadi di Situbondo beberapa tahun yang lalu. Dampak negatif konflik tersebut berimbas samapi ke pulau Madura. Tanpa ada pengecualian swasta apa bukan, seluruh masyarakat Madura diklaim sebagai orang-orang keras, kasar, tidak egaliter, dan tidak menghargai pluralitas. Begitu juga sebaliknya, ketika Masyarakat Madura menjadi prakarsa penyelesaian konflik, di Jember misalnya, maka nama Madura menjadi harum. Namun, harus diakui bahwa stigma negatif lebih kuat dan lebih banyak disandangkan bagi masyarakat Madura serta lebih membutuhkan perhatian sejak dini.
Untuk menghindari stigma negatif tersebut diperlukan proses pencitraan demi untuk menampilkan reputasi Madura yang lebih baik. Pencitraan tersebut merupakan PR sekaligus tugas bersama yang amat mendesak bagi masyarakat Madura secara umum. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya bias saja berbeda antara satu daerah dengan derah yang lain, yang swasta dan yang bukan swasta. Bagi masyarakat Madura swasta, tugas demikian akan menjadi lebih berat karena mereka hidup di tengah lingkungan yang lebih plural dan hiterogen di banding dengan pulau Madura. Tantangan dan rintangan sudah barang tentu akan lebih kompleks yang sekaligus akan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang lebih ekstra pula.
Oleh karena demikian, mereka dituntut untuk bersikap kreatif dalam mencari upaya-upaya konstruktif pencitraan tersebut. Salah satu upaya yang menurut penulis dapat diaplikasikan oleh masyrakat untuk pencitraan tersebut adalah menafsirkan dan menerjemahkan kaidah usul fiqih ‘al muhafadhatu ala al qodimi al sholih wa al akhdzu ala al jadidi al ashlah’ dalam konteks kehidupan mereka. Penulis yakin jika pesan yang tersirat dalam kaidah tersebut dijalankan secara maksimal maka akan menghasilkan pencitraan Madura yang lebih gemilang di masa depan.
Setidaknya terdapat beberapa pesan penting dalam kaidah tersebut. Pertama, melestarikan tradisi lama yang baik. Dalam artian, bagaimana masyarakat dapat menjaga tradisi-tradisi luhur nenek moyang sehingga tetap eksis di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Misalnya, melestarikan tradisi berbahasa engghi-bhunten dan gotong royong. Sepengetahuan penulis, bahasa Madura yang paling halus tersebut sangat minim di kalangan masyarakat Madura, termasuk Madura swasta. Padahal pelestariannya akan mencerminkan sikap halus dan sopan orang Madura. Sedangkan gotong royong yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat Madura akan menjadi simbol integritas dan solidaritas. Jangan sampai sikap demikian diganti dengan virus-virus individualisme sebagaimana telah menjangkit masyarakat kota.
Kedua, mengambil (akhdzu) tradisi-tradisi baru yang lebih baik. Upaya yang kedua ini meniscayakan adanya sikap akomodatif-produktif-kreatif dari masyarakat untuk menciptakan tradisi atau setidaknya mengadopsi tradisi baru yang lebih baik, baik yang datang dari Madura maupun dari luar Madura. Munculnya tradisi ruwetan desa dan petik laut di sebagian masyarakat Madura merupakan angin segar yang mengarah pada penciptaan tradisi baru yang lebih baik. Walaupun pada hakikatnya kedua tradisi tersebut berasal dari Jawa, namun akan lebih baik jika masyarakat Madura juga melaksanakannya. Karena di samping dapat dijadikan momentum ucapan terima kasih kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan, juga dapat dijadikan sebagai medium silaturrahmi demi untuk memperkuat ukhuwah ijtimaiyah antar masyarakat.
Ketiga, jika difahami secara terbalik (mafhum mukholafah), maka kaidah di muka meniscayakan kepada masyarakat untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang bernilai negatif baik itu dari Madura itu sendiri seperti carok, terlebih yang dari luar semisal pesta minuman keras, sabu-sabu, sek bebas, korupsi, dan semacamnya. Intinya, mereka harus melakukan filterisasi terhadap tradisi-tradisi yang ada. Upaya ini dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk memurnikan tradisi-tradis lokal Madura dari tradisi-tradisi yang negatif sekaligus tidak mencampuradukkan tradisi luhur Madura dengan tradisi luar yang tidak jelas nilainya.
Demikian beberapa uapaya yang dapat dilakukan dalam proses pencitraan masyarakat Madura, khususnya yang swasta. Perlu diingat bahwa sebuah proses tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya kesamaan misi antar masyarakat. Oleh karenanya, mari kita bangun citra Madura dengan bersama-sama menuju Madura masa depan. Masyarakat Madura swasta bukanlah masyarakat duplikasi atau gadungan sebagaimana diasumsikan akhir-akhir ini tapi mereka adalah komunitas yang akan menciptakan Madura yang lebih bercitra dan bernilai adiluhung.

* Penulis Aktif di PesMa IAIN Sunan Ampel, Asal Madura

Membangun Rasionalitas Kaum Nahdliyin

2009-12-25T14:53:00.001+07:00

Membangun Rasionalitas Kaum Nahdliyin
Oleh: Tirmidzi*

Tulisan M Kamil Akhyari Benarkah NU Moderat? (Kompas Jatim 03/11/2009) sangat menarik untuk dijabarkan lebih luas. Pasalnya, moderatisme yang ada dalam tubuh NU sudah mulai luntur dan perlu direinterpretasikan oleh kaum nahdliyin, mengingat pula NU saat ini bukan hanya bergerak dalam bidang sosial-keagamaan tapi juga dalam budaya, ekonomi dan politik yang barang tentu lebih luas dan lebih sulit dari sebelumnya.
Nahdlatul Ulama (NU) sejak dulu dan samapi detik ini terkenal dengan moderatismenya. Hal itu terlihat dari paradigma tawasuth, tawazun, dan ta'adul yang sangat lekat pada pola pikir kaum nahdliyin. Di samping itu, dalil ushul fiqh: al muhafdhatu 'ala al qodimi al sholih wa al akhdzu 'ala al jadidi al ashlah yang dipelihara dengan ketat di kalangan nahdliyain juga turut memperkuat asumsi tersebut, hingga pada gilirannya NU sering kali disebut sebagai organisasi yang elastis, yang lentur dan dapat beradaptasi dalam setiap ruang dan waktu.
Di sisi yang berbeda, sikap moderat yang diambil oleh kaum nahdliyin membawa pada pengaburan antara dua sisi, antara putih dan hitam, antara bawah dan atas, antara kanan dan kiri, antara rasionalitas dan intuitif, dan semacamnya. Jaringan islam liberal (JIL) yang lahir dari tubuh NU menunjukkan pemikiran-pemikiran liberal semisal tidak wajib shalat dan melaksanakan haji bukan di bulan haji. Fakta lain, persetujuan pengurus dan warga NU terhadap peraturan wajib jilbab bagi karyawan di beberapa daerah membuktikan radikalitas yang melilit di benak kaum nahdliyin. Dua fakta tersebut jelas sama-sama tidak dilandasi dengan pemikiran yang jernih dan jauh dari rasio. Alih-alih memakai rasio tapi yang terjadi justeru 'pembunuhan' terhadap sikap moderat yang dianutnya sendiri.
Contoh lain, pemilihan yang dilaksanakan oleh kaum nahdliyin baik di ranting, cabang, wilayah, maupun pusat. Ketika terdapat dua kandidat misalnya, yang satu dijadikan calon karena latar belakang pendidikan, keilmuan dan pengalaman dan yang satunya didukung karena berlatarbelakang kiai atau gus, maka jelas yang akan memenangkan kontes tersebut adalah yang berlatar kiai atau gus. kiai atau Gus bagi kaum nahdliyin bagaikan 'Tuhan' yang harus sami'na wa atho'na, harus didukung dalam setiap kesempatan terlepas dari latar belakang dan kredibelitasnya. Tidak heran jika sampai-sampai Hartono Ahmad Jaiz dan Abduh Zulfidar menulis buku Bila Kyai DiperTuhankan untuk mengkritisi sikap kaum nahdliyin tersebut. Dia menulis bzhwz kaum nahdliyin tidak mau meninggalkan apa kata kiainya, walaupun apa yang dikatakannya bertentangan dengan al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, terciptalah iklim 'penuhanan' di bawah sadar yang mungkin tidak pernah dikehendaki. (Harotono/10/2001). Apakah sikap nahdliyin yang lebih memilih kiai atau gus daripada yang lain mencerminkan sikap moderat?, masihkah mereka bisa dikatakan rasional?.

Rasionalitas Ala Descartes
Rene Descartes, semasa hidupnya telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan filsafat. Metode-metode yang dia kemukakan merupakan langkah awal lahirnya pemikiran filsafat modern, bahkan dikatakan bahwa dialah bapak filsafat modern. Pada saat itu, akhir abad pertengahan, dunia filsafat telah merosot perkembangannya. Diawali sejak penghujung zaman helenisme sampai kemudian memasuki abad pertengahan, agama, hati dan iman mendominasi, sedangkan akal sama sekali tidak berkutik.
Salah satu pemikiran filsafat yang berpengaruh saat itu adalah rumusan terkenal yang diungkapkan oleh Saint Anselmus dengan pernyataannya credo uz intelligam, yang artinya adalah iman lebih dulu, setelah itu mengerti. Dalam ungkapan ini, orang beriman bukan karena ia mengerti bahwa itu harus di imani, melainkan orang mengerti karena mengimaninya. Demikian tetap diyakini terutama oleh tokoh-tokoh gereja yang tetap percaya bahwa dasar filsafat adalah iman. Konsepsi ini kemudian menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam prakteknya, karena ketika seseorang telah yakin dan beriman pada sesuatu maka dia cenderung tidak berusaha untuk mengerti. Dia akan menjunjung tinggi, membela bahkan menganggapnya benar walaupun pada hakikatnya keyakinannya salah, dan dia akan tidak support, mencaci dan bahkan menyalahkan yang hakikatnya benar. Sekali lagi itu dikarenakan oleh keyakinan dan keimanan yang terlalu dikedepankan.
Dalam kondisi demikianlah, kemudian Descartes hadir untuk menanamkan dasar filsafat yang baru yaitu akal. Untuk mendukung argumentasinya tesebut ia mengungkapkan metodenya yang terkenal tentang keraguan (Cartesian Doubt) atau yang lebih dikenal dengan cagito Descartes. Ia memulai dengan cara meragukan apa saja, meragukan kepercayaan, meragukan pendapat yang sudah berlaku, meragukan eksistensi alam di luar dunia, eksistensi orang lain semisal kiai dan gus dan dirinya sendiri bahkan meragukan eksistensi Tuhan. Kemudian keraguan itulah yang memotivasinya untuk selalu berfikir. Oleh karenanya, dia akhirnya berkesimpulan bahwa ia ragu disebabkan oleh berfikir. Tidak mungkin ia ragu jika tidak berpikir. Berfikir yang membuatnya ada, aku berfikir maka aku ada.
Konsepsi Descartes itulah yang selayaknya dibangun di kalangan kaum nahdliyin dewasa ini mengingat menguatnya 'irrasionalisme' dalam tubuh NU itu sendiri. Jika Descartes bisa meragukan eksistensi seseorang, dirinya bahkan Tuhan, maka seyogyanya kaum nahdliyin juga dapat meragukan eksistensi yang lain. Namun yang jelas, keraguan dimaksud bukan untuk mengucilkan eksistensi yang lain tapi lebih pada pembacaan untuk mencari kebenaran dengan berdasar pada rasio dan pengetahuan bukan pada sesuatu yang semu.
Muktamar NU ke 32 yang akan diselenggarakan di Makasar sudah hampir tiba waktunya. Kalau tidak ada kendala, hajatan besar tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 22-27 bulan Maret 2010 mendatang. Beberapa nama kandidat sudah mulai disebut-sebut, seperti Salahuddin Wahid, Said Aqil Siradj, Slamet Effendy Yusuf, Ulil Abshar Abdalla, Masdar Farid Mas’udi, dan lainnya. Toh walaupun nama-nama tersebut sudah tidak asing, tapi memilih salah satu mereka sebagai pengganti KH. Hasyim Muzadi bukanlah perkara yang mudah. Bukan hanya karena akrab, teman seperjuangan, pintar ngaji, keilmuannya mumpuni, liberal, atau fundamental dan semacamnya. Tapi lebih dari itu, harus dilandasi permikiran dan rasionalisasi yang matang. Harus diingat bahwa meragukan eksistensi mereka sebagaimana dilakukan Desacartes bukanlah pekerjaan dosa, melainkan pekerjaan terhormat karena menyangkut kehidupan umat sejagat. Semoga yang terpilih nanti bisa menjadi lokomotif yang dapat membawa gerbongnya dengan baik dan selamat sampai tujuan. Amien…

* Penulis adalah Alumni PP. Annawari Bluto Sumenep Madura

Spirit Pergerakan Mahasiswa

2009-11-23T17:28:00.000+07:00

Spirit Pergerakan Mahasiswa

Oleh: Tirmidzi*

Dalam sejarahnya, pergerakan mahasiswa telah banyak melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai sektor kehidupan. Yang sangat lekat di benak penulis adalah fenomena tumbangnya orde baru dimana pergerakan mahasiswa memiliki peran strategis dalam prosesnya. Bukan hanya itu, sampai detik ini gerakan mahasiswa terus berada di depan untuk mengawal perubahan baik dalam masalah ekonomi, sosial, politik pemerintahan, pendidikan, dan semacamnya.

Beberapa bulan yang lalu, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Probolinggo. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi dan politik. Aksi tersebut digelar setelah diskusi forum BEM di Universitas Zainul Hasan, Pajarakan, Probolinggo, yang diikuti aktivis BEM dari perguruan tinggi di 38 kota dan kabupaten se Jatim. Di antara tuntutannya, mereka meminta kepada pemerintah kota dan kabupaten supaya menganggarkan biaya pendidikan dengan presentase 20,4 persen, optimalisasi dan pemberdayaan pasar tradisional, pengusutan tindakan korupsi yang semakin mengakar di kalangan pemerintah.

Sedangkan mahasiswa yang tergolong dalam Aliansi Pemuda Indonesia (API) berdemo di depan gedung DPRD kota Malang, mereka menolak kenaikan gaji menteri karena tidak sesuai dengan etos kerja mereka di samping juga mereka menuntut pencabutan undang-undang badan hukum pendidikan. (antarajatim.com). Sedangkan di Sumenep Madura, dua kelompok mahasiswa beraksi dipendopo agung Sumenep saat pelantikan anggota DPRD pada tanggal 21 Agustus yang lalu. Aksi yang sama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember. Mereka turun lapangan dan memenuhi kantor DPRD Jember dengan tuntutan bahwa mereka telah dikokohkan sebagai pengurus, pemerhati, dan pemberdaya masyarakat yang semestinya dilaksanakan secara tegas dan penuh tanggung jawab.

Di Surabaya, pelantikan anggota DPRD diwarnai aksi demo dari berbagai gerakan mahasiswa yang meliputi GMNI, PMII, dan KAMMI. Mereka sama-sama berorasi di sebelah utara pintu gerbang DPRD Surabaya. GMNI-PMII menuntut tiga poin penting yaitu DPRD harus menepati janji politik yang pro rakyat, mereka harus membuka ruang komunikasi yang intensif dengan masyarakat, anggota dewan harus berkometmen tidak melakukan korupsi dan mendukung pemberantasan korupsi di segala bidang. Sedangkan massa KAMMI, yang diawali dengan teaterikal kostum anggota dewan, membacakan lima tuntutan yang di antaranya adalah optimalisasi penyerapan APBD yang pro rakyat, siap mundur jika tersangkut korupsi, produktivitas kunjungan kerja anggota dewan harus dapat dipertanggungjawabkan, mengawal program pendidikan gratis atau paling tidak murah tapi produktif.

Demikian beberapa rentetan aksi pergerakan mahasiswa dalam mengawal perubahan. Agent of change, agent of knowledge dan agent of social control betul-betul menjadi spirit bagi gerakan mahasiswa untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Gerakan aksi bagi mereka sudah menjadi ritual wajib untuk meneliti, mengkritisi, menuntut, menentang, bahkan menolak kebijakan-kebijakan yang dilihat tidak sesuai dengan nurani masyarakat atau menyimpang dari undang-undang yang berlaku.

Ritual Temporal

Walau demikian, dewasa ini terdapat anggapan masyarakat bahwa mahasiswa hanya bisa ngomong dan berdemo dijalanan. Anggapan semacam itu tidak sepenuhnya salah, karena memang sejauh pengamatan penulis bahwa gerakan bagi mahasisaw saat ini hanya semacam ritual mingguan, bulanan atau tahunan. Artinya, gerakan mahasiswa tidak bisa berkesinambungan dalam mengawal perubahan. Mereka melakukan aksi hanya ketika ada momen seperti pemilu, pelantikan, hari bersejarah, dan kasus korupsi, di luar itu mereka diam tanpa kata tanpa aksi.

Kita ambil contoh kasus korupsi di Jawa Tirmur. Penulis melihat mungkin hampir setiap hari terdapat gerakan mahasiswa yang turun ke jalanan melaknat tikdakan korupsi dan menuntut penyelesaian kasus korupsi yang terjadi. Namun apa yang terjadi, korupsi samapi detik ini masih tumbuh subur di kalangan masyarakat Jatim, pemerintah khususnya.. Di Madura, Surabaya, Sidoarjo, Jember, Ponorogo dan lainnya tidak absen dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota wakil rakyat. Adakah mahasiswa yang berpartisipasi dan memonetor penyelesaian kasus dugaan korupsi secara tuntas di daerah-daerah Jatim tersebut?, jawabannya jelas 'tidak ada'.

Lebih tragis lagi, saat ini diasumsikan terdapat pergerakan mahasiswa yang ditunggangi oleh kelompok atau instansi yang kurang bertanggung jawab. Ditemukannya demo mahasiswa bayaran di beberapa tempat turut memperkuat asumsi tersebut. Hal demikian membuktikan bahwa spirit pergerakan mahasiswa dewasa ini telah mengalami pergeseran. Semboyan untuk menjadi agent of change, agent of knowledge dan agent of social control sebagaimana disebutkan tidak lagi menjadi spirit pergerakan dalam mengawal perubahan-perubahan dalam kehidupan ini.

Oleh sebab itu, detik ini adalah waktu yang tepat untuk membangun kembali spirit pergerakan mahasiswa mengingat problema yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Kebutuhan mereka akan ide-ide segar anak bangsa semakin mendesak. Bukanlah saatnya sebuah pergerakan bergantung pada momentum atau instansi yang tidak bertanggung jawab, karena ketergantungan terhadap momentum dan instansi tersebut hanya akan membuat gerakan menjadi statis dan mandeg, dan pada gilirannya akan menghambat tercapainya perjuangan pergerakan mahasiswa dalam membangun gerbang pencerahan (Enlightment).

Harus diingat bahwa dalam rentetan sejrah pergerakan mahasiswa memiliki fokus, karakteristik dan spiritnya masing-masing. Pergerakan mahasiswa Angkatan 66 berusaha untuk membumikan isu otoritarian state dengan ‘Ikon tritura’. Angkatan 74 mengusung isu NKK/BKK dengan ‘Ikon otonomisasi’. Angkatan 78 mengangkat isu perlunya merealisasi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, bahkan pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan ‘Ikon menolak Soeharto sebagai calon presiden’. Angkatan 98 mengumbar isu reformasi dengan ‘Ikon enam visi reformasi’. Angkatan 2001 dengan isu reformasi jilid 2 berikon ‘Demokratisasi’. Lantas, apa spirit yang akan diusung oleh pergerakan mahasiswa dewasa ini?.

* Penulis Alumni PP. Annawari Seratengah Bluto Sumenep

Radikalisme dan Pemberdayaan Masjid

2009-11-02T16:39:00.000+07:00

Radikalisme dan Pemberdayaan Masjid

Oleh: TIRMIDZI

Isu radikalisme agama kembali mencuat seiring menguatnya aksi terorisme di tanah air beberapa pekan terakhir saat ini. Radikalisme agama dianggap sebagai biang keladi munculnya faham-faham sempalan dan kelompok garis keras karena dilandasi dengan pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif. Aksi terorisme oleh jaringan Noordin M. Top yang dewasa ini menjadi perhatian banyak pihak merupakan bukti konret dari aplikasi pemahaman keagamaan tersebut.

Bukan hanya itu, secara nyata gerakan radikal juga telah memberikan kegelisahan bagi masyarakat karena tindakan-tindakan mereka yang menyimpang dari substansi agama mainstream. Atas nama agama mereka menyerang, mengebom, bahkan bunuh diri tanpa pilah pilih. Terkait dengan hal tersebut, Karen Armstrong (2001) mengurai ilustrasi mengerikan perihal aksi gerakan radikal. Mereka yang mengatasnamakan agama bisa dengan tega menembaki jamaah yang sedang shalat di masjid, memberondongkan peluru kepada anak-anak sekolah, membunuh para dokter, pasien, dan perawat dalam sebuah rumah sakit, membunuh presiden, dan bahkan mengudeta rezim yang sah. Sungguh sangat mengerikan. Oleh karena itu, gerakan radikal tidak pernah diterima oleh dunia Barat maupun Timur kecuali oleh sekelompok minoritas saja dan aktivitasnya pun bergerak secara sembunyi-sembunyi.

Terkait dengan hal itu, Sudah banyak langkah-langkah antisipatif untuk membasmi gerakan yang sangat merugikan tersebut dilakukan oleh banyak pihak mulai dari pemerintah, agamawan, organisasi keagamaan, dan masyarakat secara umum. Namun, langkah-langkah itu belum mencapai hasil yang maksimal, terlepas apakah langkah-langkah yang dilakukan kurang mumpuni atau ada indikator lain yang mealatrbelakangi kegagalan tersebut.

Memang harus diakui bahwa membasmi radikalisme bukanlah tugas yang mudah, karena radikalisme bukan hanya berupa aksi kekerasan yang dilegalisasi atas nama agama, tapi radikalisme juga terkait dengan pemahaman individu atau kelompok. Di sini penulis mengklasifikasi radikalisme menjadi dua bagian, radikalisme sebagai tindakan dan radikalisme sebagai faham. Radikalisme sebagai tindakan mungkin dapat diselesaikan dengan cara penangkapan, penggerebekan, atau bahkan hukuman mati sebagaimana yang terjadi pada Amrozi Cs dkk. dan Noordin M. Top berserta jaringannya. Namun, radikalisme sebagai faham tidak bisa diminimalisasi dengan cara-cara demikian. Radikalisme dalam arti ini erat kaitannya dengan kerangka berfikir yang sulit diidentifikasi dan mudah menyelinap kapan dan di mana saja.

Sebagaimana informasi yang beredar, akhir-akhir ini gerakan radikal telah menyusup di berbagai tempat ibadah semisal masjid dan gereja. Indikasinya, di tempat-tempat ibadah tersebut memiliki ritual dan forum baru yang tidak sama dengan ritual agama-agama pada umumnya. Melalui forum itulah, gerakan radikal sedikit demi sedikit merubah kerangka berfikir dan keyakinan jamaahnya sesuai dengan pemahaman yang mereka imani. Jelas sangat memprihatinkan bila tempat ibadah semacam masjid dan gereja dijadikan sebagai tempat untuk menebarkan nilai-nilai yang laknat lil 'alamin, padahal agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan merupakan way of life yang rahmat lil 'alamin yang secara otomatis fasilitas keagamaan selayaknya dijadikan media untuk menjalin cinta kasih dan toleransi bukan sebaliknya sebagai media saling benci dan arogansi.

Pemberdayaan Masjid

Pada awal islam, masjid memiliki fungsi vital dan strategis terkait dengan kehidupan beragama dan bersosial masyarakat waktu itu. Nabi Muhammad, selaku orang yang membangun masjid kali pertama, menjadikannya sebagai sentral ibadah seluruh umat (muslim). Fungsi ini merupakan fungsi utama masjid itu sendiri, karena masjid adalah rumah Tuhan (baitullah). Selain itu, masjid juga dijadikan sebagai tempat dakwah dan pengembangan pendidikan masyarakat khususnya yang terkait dengan keagamaan. Intinya, masjid adalah wadah untuk membuka kesadaran masyarakat tentang kehidupan mereka baik yang terkait dengan agama, sosial, pendidikan, bahkan politik sekalipun.

Dengan ilustrasi tersebut, gerakan radikalisme yang mulai mengambil alih tempat-tempat ibadah dewasa ini merupakan upaya penggeseran fungsi masjid dari yang semestinya. Terlebih ketika mengingat ajaran kaum radikalis yang cenderung tekstual, rigid, dan penuh pemaksaan yang pada akhirnya memunculkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan substansi agama semisal bom bunuh diri dan terorisme. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya-upaya pemberdayaan guna menjaga eksistensi dan fungsi masjid baik kapasitasnya sebagai tempat ibadah, tempat dakwah, tempat pembelajaran, atau yang lainnya.

Setidaknya, upaya-upaya dimaksud dapat dilakukan dengan dua bentuk yaitu upaya kultural dan struktural. Secara kultural, upaya dalam hal ini dapat melihat tradisi pondok pesantren dimana jamaah (santri) dalam kesehariannya dibiasakan mendapat penjelasan keagamaan secara komprehensif dan mendalam, bukan sepotong-sepotong. Dalam meamhami ayat misalnya, seorang kiai atau ustadz menjelaskan secara terperinci secara tekstual maupun kontekstualnya, tentunya hal demikian akan terlaksana dengan adanya tenaga yang mumpuni dan berkompeten dalam bidangnya, bukan asal berjenggot atau bersurban.

Sedangkan secara struktural, upaya ini dapat diimplementasikan dengan mendirikan suatu wadah yang terorganisir yang menjadi controlling semua kegiatan yang ada dalam masjid dan sudah barang tentu SDM dalam organisasi tersebut harus bisa bersikap netral dan tidak mudah terpengaruh dengan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, dibentuknya Forum Silaturrahmi Takmir Masjid dan Musholla Indonesia (Fahmi Tamami), termasuk di Jatim, yang mengusung jargon keagamaan, kebangsaan dan keindonesiaan merupakan langkah struktural yang perlu diapresiasi oleh semua fihak, sehingga orientasi Fahmi Tamami untuk mengembalikan fungsi masjid dan mengamankannya dari gerakan radikalisme yang semakin menjamur dapat terwujud.

Akhiron, segala upaya, termasuk pemberdayaan masjid dari virus-virus radikalisme, tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun kaum agamawan. Elemen-elemen tersebut adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan untuk mencapai tujuan bersama. Wallahu A'lam…

* Penulis Aktif di Ikatan Mahasiswa Sumenep (IkMaS) di Surabaya

Mewujudkn Agama Humanis

2009-10-21T11:27:00.002+07:00

Mewujudkn Agama Humanis
Oleh: Tirmidzi*

Beberapa pekan terakhir, istilah jihad menjadi tema menarik yang sering diperdebatkan. Pasalnya, aksi terorisme yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini dalam implementasinya mengatasnamakan jihad, berperang di jalan Tuhan dan atas nama Agama. Benar atau tidak, pemahaman tentang jihad perlu direeksplorasi mengingat erat kaitannya dengan paham keagamaan masyarakat luas. Sehingga ada satu pihak yang menganggap bahwa agama adalah puncak masalah dan kekerasan di samping juga sebagai sumber kebaikan dan perdamaian. Asumsi demikian bisa saja benar karena bisa saja agama dijadikan alat legetimasi tindakan-tindakan yang kurang searah dengan substansinya, dijadikan sebagai landasan ideologis dan pembenaran simbolis bagi tindakan kekerasan misalnya.
Menurut Akhyar, paling tidak ada tiga alasan mengapa agama memiliki kemungkinan untuk dijadikan landasan dan pembenaran tindakan kekerasan. Pertama, karena agama adalah ideology. Dalam fungsi ini, di satu sisi agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan relasi antar manusia. Tapi di sisi yang berbeda, fungsi ini justeru menampilkan bahwa agama bisa menghasilkan banyak kontradiksi terutama menyangkut masalah ketidakadilan dan kesenjangan. Kedua, karena agama sebagai identitas. Artinya, agama secara spesifik dapat diidentikkan pada kelompok tertentu. Di sinilah terdapat kemungkinan lahirnya tindak kekerasan karena besar kemungkinan terdapat ikhtilaf pemahaman, penafsiran, kerangka berfikir, dan etos kerja antara satu kelompok dengan yang lainnya. Ketiga, karena agama (terkadang) menjadi alat legitimasi hubungan antar manusia sebagaimana telah disinggung di muka.

Agama dan Kekerasan
Walau demikian, terdapat sanggahan dari banyak fihak khususnya kaum agamawan yang mengatakan bahwa agama sama sekali tidak mengandung doktrin amoral semisal kekerasan. Menurut kelompok ini, kekerasan yang terjadi bukanlah bersumber dari agama melainkan dari individu-individu yang mengaku beragama dan agama dijadikan kambing hitam aksi mereka. Walaupun dalam agama-agama terdapat doktri 'perang', bukan berarti agama mengajarkan kekerasan, permusuhan, intimidasi, dan terorisme. Kata jihad, perang dan dakwah mereka maknai sebagai 'mengajak' bukan 'memaksa'. Perlu diingat bahwa agama juga menekankan terwujudnya solidaritas dan toleransi. Islam, Budha, Kristen, Hindu, maupun Katolik merupakan agama yang diturunkan ke muka bumi dari langit dengan tujuan rahmatan lil'alamin, agama cinta kasih dan semacamnya.
Namun di sisi lain, ada juga kelompok yang menganggap agama sebagai biang kerok kekerasan dan intimidasi. Bahkan Karl Marx menganggap agama sebagai candu karena dia melihat realita yang ada di Eropa waktu itu dimana kaum agamawan begitu dominan, sehingga mereka menindas kaum lemah dengan legalisasi agama.. Agama oleh mereka diproyeksikan sebagai penggerak konflik umat beragama. Kejadian-kejadian yang berbau konflik sering kali berpangkal pada permasalahan agama. Konflik Poso, Madura, Sambas, bom bali, bom kuningan, bom hotel Marriot, terorisme yang saat ini kental diperdebatkan kesemuanya memiliki hubungan erat dengan agama atau paling tidak dengan pemahaman keagamaan. Kalangan agamawan boleh saja mengklaim orientasi kedamaian sudah intrinsik dalam tradisi dan doktrin agama-agama, tapi secara intrinsik pula agama telah memancing dan melahirkan terjadinya konflik dan kekerasan.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama agama eksis di tengah peradaban dan kehidupan manusia akan tetap berkelit kelindan dengan kekerasan. Artinya, agama dan kekerasan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan tapi bisa dibedakan. Namun tidak dapat dilupakan bahwa agama juga sumber kebaikan dan toleransi. Intinya, dalam perjalanannya agama akan menjadi sumber intimedasi atau sumber toleransi bergantung pada umat manusia selaku subjeknya.
Menurut Charles Kimball terdapat lima situasi dimana agama sangat berpotensi untuk berintegrasi dengan tindakan-tindakan kekerasan. Pertama, ketika agama mengklaim kebenarannya sebagai kebenaran mutlak dan satu-satunya. Kimbal menyontohkan suatu kasus tentang klaim kebenaran di kalangan Kristen Fundamintalis. Kedua, ketika agama dibarengi dengan ketaatan yang berlebihan. Dalam hal ini aliran radikalisme menjadi salah satu bukti konkretnya. Ketiga, ketika umatnya mulai merindukan zaman ideal di masa lalu dan bertekad merealisasikannya pada masa sekarang. Kimbal memberi contoh ide Negara (agama) Yahudi seperti dicetuskan oleh Rabbi Mei Kahane yang berakibat terusirnya warga Rabdu dari daerah Judea dan Samaria. Di Indonesia, kelompok yang merindukan terwujudnya Negara islam dengan pimpinan khalifah sebagaimana di masa lampau juga telah melahirkan agamawan-agamawan garis keras.
Keempat, ketika tujuan tertentu menghalalkan segala cara. Tujuan ini, menurut Kimbal bisa dimotivasi oleh beberapa hal (a) karena mempertahankan tempat suci (b) untuk melindungi ajaran agama yang dirasa sedang dalam bahaya (c) untuk mempertegas identitas kelompok dari dalam (d) untuk mempertegas identitas kelompok melawan orang luar. Kelima, ketika agama memotivasi perang suci (holy war) atau sering kali dikenal dengan istilah jihad. Aksi terorisme yang mengatasnamakan laskar jihad yang sedang semarak di tanah air dapat dijadikan salah satu contoh dari poin keempat dan kelima.
Dengan demikian, segenap umat beragama memiliki tugas yang amat berat dan mendesak, yakni mewujudkan kembali reputasi agama sebagai way of life yang rahmatan lil 'alamin. Tugas tersebut bukanlah hal yang mudah dan spele melainkan dibutuhkan kesungguhan dan apresiasi dari seluruh elemen masyarakat, bangsa dan Negara.

Agama Humanis
Dari paparan di muka jelas bahwa agama memiliki banyak wajah (multi faces) dan bukan satu wajah (single face). Di satu sisi agama adalah sumber toleransi, namun di waktu yang berbeda dapat menjadi penyulut lahirnya konflik yang berkepanjangan dan menjadi motivasi lahirnya tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi umat beragama. Namun dewasa ini, agama dengan fungsi kedua inilah yang sering tampak dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang perlu mewujudkan agama yang lebih humanis yakni agama yang menghargai hak-hak orang lain baik dalam kapasitasnya sebagai masyarakat, warga Negara, maupun orang beragama.
Terkait dengan agama yang humanis, terdapat dua konsepsi penting yang dimiliki setiap agama-agama yang bisa mempengaruhi para pemeluknya dalam hubungannya dengan orang lain, yaitu fanatisme dan toleransi. Kedua konsep tersebut harus dipraktekkan secara seimbang. Sebab ketidakseimbangan keduannya akan melahirkan problema tersendiri bagi umat beragama. Toleransi yang berlebihan dari umat beragama tertentu bisa menjebak mereka ke dalam pengaburan makna doktrin agama mereka yang pada gilirannya menyamaratakan semua agama-agama, dan dari sinilah biasanya konflik bermula. Sebaliknya, fanatisme yang berlebihan juga akan melahirkan sikap permusuhan terhadap pemeluk agama lain atau bahkan terhadap saudara seagama dengan faham yang berbeda.
Agama humanis juga dapat diwujudkan dengan tidak melulu menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan ideologi an sich, namun bagaimana ayat-ayat yang erat hubungannya dengan hubungan antar umat beragama juga dapat dibahas secara panjang lebar dan komperehensif. Harus diingat bahwa berbicara ideologi hanya akan melahirkan sikap sentimen antara satu dengan yang lainnya. Biarkan ideologi sebagai urusan individu masing-masing yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi pula. Wallahu A'lam..

*) Penulis Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya,
Aktivis di Forum Perdamaian Madura (ForMaDu)

Sarwaan Sebagai Tradisi Solutif

2009-10-21T11:18:00.002+07:00

Sarwaan Sebagai Tradisi Solutif
Oleh: TIRMIDZI*

Arus modernisasi di satu sisi benar-benar telah memorak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat dewasa ini. Bukan hanya masyarakat kota, tapi wabah modernisasi juga telah menjelma ke dalam kehidupan masyarakat desa. Bukti konkritnya, telah banyak tradisi-tradisi lokal yang sudah bergeser dari substansinya, dan yang lebih tragis ada tradisi yang digantikan dengan tradisi produk modernisasi yang kurang jelas nilai historisitasnya. Fenomena demikian juga terjadi pada masyarakat Madura.
Masyarakat Madura yang terkenal dengan sikap konsolidasi dan gotong-royong yang kuat antarsesama kini telah dirasuki virus-virus individualisme, hedonisme, materialisme, pragmatisme, dan semacamnya. Faham-faham demikian telah mengubah konstruk pemikiran mereka, sehingga pernyataan Nurul Huda (2003) "bahwa di zaman modern ini konstruk pemikiran orang-orang desa tidak jauh berbeda dengan orang-orang kota" akan menjadi kenyataan bagi masyarakat Madura. Setelah penulis perhatikan, banyak di antara mereka yang tidak mengenal tetangga mereka, kurang perhatian dalam masalah sosial, mengabaikan nilai-nilai kultur lokal, dan semacamnya sebagaimana terjadi dalam masyarakat kota.
Pada awalnya, sebagaimana penulis ketahui, dalam masyarakat Madura sangat kental sikap kebersamaan, persatuan, dan penghormatan. Sikap tersebut tercermin dalam slogan yang amat masyhur di kalangan masyarakat Madura "Sataleh settong kategguen", satu tali satu pegangan. Sehingga, apapun statusnya tapi dia masih orang Madura tetap harus dibantu dan dihormati dengan tanpa membedakan stratifikasi sosial, keagamaan atau status lainnya. Ketika salah satu di antara mereka melaksanakan hajatan maka yang lainnya akan membantu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, bahkan tanpa diundang sekalipun. Jadi tidak heran ketika orang Madura merantau ke daerah luar akan membentuk sebuah komonitas Madura sebagai implementasi kepedulian dan kebersamaan mereka antarsesama masyarakat Madura. Begitu juga ketika salah satu di antara mereka direndahkan martabatnya, dilecehkan, dihina atau lainnya, maka masyarakat yang lain akan dengan rela hati membantu mereka untuk menjaga kehormatan bersama.
Namun ironisnya, tradisi-tradisi sebagaimana disebutkan di muka telah tergeser dewasa ini. Modernisasi dan globalisasi benar-benar telah memarjinalkan budaya dan tradisi masyarakat desa, termasuk masyarakat Madura. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah solutif untuk mereaktualisasikan tradisi-tradisi tersebut dengan membangun kembali kesadaran umat yang kini telah terjangkit virus-virus produk modernisme. Tentunya upaya demikian bukanlah pekerjaan mudah, tapi dibutuhkan kometmen dari semua fihak baik tokoh agama dan masyarakat, pemerintah, dan masyarakat secara umum, di samping juga dibutuhkan media untuk menyalurkan langkah-langkah dimaksud.

Sarwaan Sebagai Solusi
Salah satu media yang musti diapresiasi oleh seluruh masyarakat Madura adalah sarwaan. Sarwaan merupakan salah satu tradisi yang sangat kental di kalangan masyarakat Madura yang sampai saat ini masih eksis. Secara bacaan, ritual ini hampir sama dengan tahlilan namun ada bacaan yang berbeda di beberapa sisinya, di samping juga ritual ini dilaksanakan oleh anggota yang telah terorganisir secara bergilir. Biasanya, dalam acara ini ditambah dengan ceramah keagamaan atau orasi sosial, budaya bahkan politik, sedangkan topiknya bergantung pada permintaan anggota, yang kemudian dilanjutkan dengan bincang-bincang antar anggota.
Melihat mekanisme tradisi tersebut, penulis menilai bahwa tradisi itu dapat dijadikan salah satu media untuk merevitalisasi tradisi-tradisi lain yang mulai pupus ditelan zaman. Yang sangat penting adalah bahwa dalam tradisi sarwaan terdapat nilai-nilai terselubung yang bisa memberikan pencerahan atau penyadaran bagi anggotanya yang pada akhirnya dapat ditransformasikan dalam konteks yang lebih luas. Pertama, nilai spiritual-vertikal. Nilai ini tercermin dari bacaan-bacaan sarwaan yang berisi pengagungan kepada Tuhan, bersholawat kepada sang revolusioner umat manusia di samping juga ceramah atau orasi yang rata-rata diisi dengan tema keagamaan. Nilai demikian dapat membangun konstruk dan spirit baru bagi masyarakat terkait dengan pemahaman keagamaan ditengah badai modernisasi yang seakan terus menghapusnya sedikit demi sedikit, dan pada gilirannya acara demikian akan melahirkan kesadaran tradisi back to religion di tengah masyarakat, khususnya di Madura.
Kedua, nilai sosial-horizontal. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa sikap dan tradisi kebersamaan, gotong-royong dan solidaritas yang amat kuat di antara masyarakat Madura tengah mengalami kemerosotan yang amat pesat. Dalam hal ini tradisi sarwaan memiliki peran yang sangat vital, dimana dengan tradisi tersebut masyarakat dapat bersilaturrahim dan bertukar fikiran satu sama lain sehingga ada saling kesepahaman di antara mereka. Tradisi sarwaan juga menunjukkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat kaitannya dengan status mereka sebagai mahluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Walaupun hanya dengan suguhan yang sederhana semisal aeng pote, ghuringa geddheng, tapai, tononah sabreng (air putih, pisang goreng, tape, singkong bakar), dan lainnya, mereka tetap hadir bersama demi untuk membangun solidaritas yang sudah mulai terkoyak.
Oleh karena itu, tradisi sarwaan patut dijaga kelestaraiannya karena dapat dijadikan salah satu media solutif untuk mewujudkan kembali tradisi-tradisi yang telah hilang di tengah zaman modern ini. Virus individualisme, materialisme dan pragmatisme yang telah menjangkit masyarakat (Madura) dewasa ini setidaknya dapat diminimalisasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sarwaan dimaksud. Akhiran, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa "menjaga dan melestarikan sebuah tradisi lebih sulit dari menciptakan tradisi itu sendiri".

* Penulis Aktif di Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Mudik Di Bulan Ramadan

2009-09-16T15:32:00.006+07:00

Mudik Di Bulan Ramadan
Oleh TIRMIDZI

Tidak terasa, bulan ramadan telah memasuki sepuluh hari terakhir. Secara teologis, detik-detik bulan ramadan diyakini sebagai hari dan malam penuh keistimewaan. Dalam beberapa literatur, sepuluh hari terakhir ramadan diasumsikan sebagai waktu turunnya malam penuh keberkahan, malam seribu kebaikan atau biasa disebut dengan malam lailatul qadar.
Dari asumsi tersebut, pada hakikatnya orang yang berpuasa dituntut untuk meningkatkan ibadah baik yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, dan sebaliknya yaitu meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat atau yang bisa meminimalisasi nilai ibadahnya. Baca shalawat, istighfar, tahmid, dan i’tikaf di masjid merupakan beberapa contoh yang dipraktekkan oleh Nabi di bulan ramadan, sepuluh hari terakhir utamanya.
Namun tragis sekali, yang terjadi di masyarakat kita justru sebaliknya. Mayoritas mereka sibuk dengan urusan yang kurang jelas nilai plusnya. Sepuluh hari terakhir bulan ramadan misalnya, sudah menjadi tradisi di antara mereka lebih disibukkan pada urusan mudik. Dalam kamus-kamus besar bahasa Indonesia, mudik dimaknai sebagai ‘kembali’ ke kampung halaman baik yang ada di dalam kota, luar kota atau bahkan di luar negeri. Mudik bagi mereka yang hidup di luar kampung halaman, seakan menjadi ritual wajib setiap tahunnya. Ribuan orang siap antre dan rela berdesakan hanya untuk mendapatkan tiket mudik. Pemudik dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tahun ini, di Jawa Timur saja di sediakan 6.393 bus yang siap menampung dan mengantar pemudik ke tempat tujuan masing-masing.
Di sini penulis bukan tidak membolehkan mudik. Mudik merupakan momen kebahagiaan dan kesenangan bagi mereka yang lama tidak bertemu dengan sanak keluarga. Sebagai momentum kebahagiaan, maka tidak ada dalil untuk melarangnya. Akan tetapi yang perlu ditekankan disini adalah mudik di bulan yang penuh hikmah dan barokah harus dapat memberikan nilai lebih bagi peningkatan keimanan khususnya, baik keimanan individual maupun sosialnya. Mereka perlu sadar bahwa mudik hanya untuk kembali ke kampung halamannya bukanlah tujuan utamanya. Akan tetapi di dalamnya terkandung makna yang lebih esensial yakni bagaimana mudik—dengan arti kembali—dapat menjadi media pengembalian sifat, watak dan sikap pada tempatnya yang fitrah. Sudah barang tentu, hal demikian tidak bisa dicapai kecuali dengan adanya proses transformasi jiwa atau batin di mana titik pusatnya bersumber dari ibadah atau pendekatan diri kepada Yang Segala Maha. Di sinilah kiranya mudik di bulan ramadan harus dimaknai secara cermat sehingga bukan hanya berupa ritual yang hampa nilai.

Memaknai Mudik
Sebagaimana dijelaskan bahwa mudik bukan hanya dapat dimaknai sebagai kembali ke kampung halaman. Akan tetapi, mudik khususnya di bulan ramadan dapat dijadikan media untuk mengembalikan diri masing-masing kepada fitrah, sifat hakiki manusia sejati. Dalam artian, mudik dalam hal ini seyogyanya membuahkan adanya transformasi nilai baik pada pribadi masing-masing maupun kepada masyarakat sekitarnya.
Bagi diri sendiri, mudik dapat dimaknai sebagai pengembalian jiwa atau batin pada suasana yang lebih tentram dan tenang, pemantapan keimanan, pengendalian emosi, atau bahkan dimaknai sebagai kembali pada jalan yang telah ditetapkan oleh syari’at. Ketika antre untuk membeli tiket mudik misalnya dijadikan media untuk mengingat Tuhan dengan berdzikir kepada-Nya, walaupun berdesakan atau bahkan ada orang lain yang mendahuluinya tetap terkendali emosinya, tidak marah-marah dan sabar menunggu, ketika berangkat menuju kampung halaman tidak melanggar aturan lalu lintas, awalnya tidak rajin shalat menjadi semangat, biasanya tidak biasa membaca al-Quran mulai membiasakan diri, dan contoh-contoh lainnya.
Sedangkan bagi orang lain, mudik dapat dimaknai sebagai pengembalian sifat humanitas, sehingga dapat lebih peka terhadap fenomena sosial yang terjadi, dan yang terpenting dapat merealisasikan dalam wujud yang riil. Tidak dapat dipungkiri bahwa problema keumatan dewasa ini sangat konpleks, mulai dari pendidikan rendah, peningkatan kemiskinan, peningkatan anak jalanan dan pengangguran, tindakan korupsi di mana-mana, sampai pemenuhan hak yang terabaikan bagi saudara-saudara korban lumpur Lapindo di Porong-Sidoarjo.
Fenomena-fenomena demikian setidaknya dapat merangsang sikap kepedulian kita selaku mahluk Tuhan yang memiliki akal dan rasa termasuk sifat humanitas. Ketika di jalan bertemu dengan orang yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid atau madrasah maka selayaknya untuk menyumbangkan semampunya, atau bertemu dengan orang yang sedang meminta-minta maka seyogyanya juga memberikan apa yang bisa kita berikan.
Salah satu ibadah yang sangat ditekankan di akhir ramadan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib yaitu mengeluarkan sebagaian harta setelah sampai batas yang telah ditentukan oleh agama dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’. Dengan demikian, dalam ibadah zakat terkandung nilai-nilai humanitas yang semestinya mendapat perhatian penuh dari semua pihak, termasuk para pemudik terlebih ketika mengingat hakikat dari pelaksanaan zakat itu sendiri yaitu untuk membersihkan harta pemiliknya, karena di dalamnya terdapat hak orang miskin yang harus diberikan sekaligus sebagai simbol kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya.
Jadi dengan demikian, setelah pemudik sampai di kampung halaman bukan hanya raganya yang kembali, tapi sikap, mental, sifat, watak, harta dan semacamnya juga benar-benar kembali ke fitrahnya. Sehingga dia berhak menyandang gelar Min al-‘aidzin wa al-faizin, yaitu orang-orang yang telah kembali kepada fitrahnya dan orang-orang yang mendapat keberuntungan.

* Penulis Aktif di PesMa IAIN Supel Surabaya

Ramadan dan Peradaban Basmalah

2009-09-09T12:52:00.000+07:00

Ramadan dan Peradaban Basmalah

Oleh TIRMIDZI*

Dalam khazanah islam, membaca bismillahirrahmanirrahim (basmalah) setiap memulai aktivitas, baik dalam hal peribadatan maupun interaksi sosial, merupakan salah satu keutamaan yang diagungkan. Nabi Muhammad, sebagai pembawa islam, melansir bahwa setiap aktivitas yang dimulai dengan tanpa membaca basmalah akan terputus dan tidak sempurna. Bahkan dari saking pentingnya, al-Quran meletakkan basmalah di setiap awal suratnya kecuali dalam satu surat saja.

Di seantero dunia saat ini, basmalah menjadi salah satu bacaan 'favorit' di kalangan uamat islam. Bulan Ramadan yang diagungkan menjadi momentum berharga untuk melafadkan basmalah siang maupun malam. Di surau, masjid, rumah-rumah, dan bahkan di lapangan, bacaan basmalah sering kali terniang di telinga. Pertanyaannya sekarang, apa arti penting basmalah dalam praktek ritual dan sosial umat?.

Pertanyaan tersebut harus diungkap secara jelas sehingga basmalah bukan hanya bacaan yang dilafadkan oleh mulut tapi arti di dalamnya tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang riil. Basmalah tidak hanya memilki nilai spiritual-vertikal tapi juga mengandung nilai sosial-horizontal. Setiap hari dan malam basmalah dilantunkan oleh banyak orang, tapi konflik dan kebencian masih menjadi menu utama mereka baik dalam konteks berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Memaknai Basmalah

Bismillahirrahmanirrahim, kalimatnya pendek, singkat namun makna yang dikandungnya tidak sesingkat kalimat yang terlihat (dhohir). Para ulama ada yang menyatakan bahwa makna basmalah seluas makna ayat-ayat al-Quran secara keseluruhan. Namun secara sederhana, setidaknya ada tiga hal penting yang terkandung dalam basmalah. Pertama, bismillahi (dengan nama Tuhan). Secara tekstual, kalimat tersebut menegaskan ke-Esaan Tuhan di mana oleh sebagian ulama dianggap sebagai puncak dari syariat agama-agama. Agama-agama yang diturunkan Tuhan kesemuanya mengajarkan pengakuan dan penghambaan kepada-Nya.

Dalam konteks masa kini, kalimat itu menjadi penting karena penghambaan atas Tuhan kerapkali tidak meruntuhkan penghambaan kepada selain Tuhan, utamanya penghambaan kepada wanita, harta, tahta atau kekuasaan. Dalam sejarahnya, manusia seringkali tunduk kepada ketiga hal tersebut. Perebutan kekuasaan dan fenomena korupsi di mana-mana yang sering kali menghalalkan segala macam cara menjadi contoh konkret dalam hal ini. Dengan demikian, bismillahi merupakan penyerahan diri dan ketundukan total kepada Tuhan yang Maha Absolut bukan kepada orang yang mengaku dirinya sebagai tuhan atau kepada mereka yang menghendaki agar diperlakukan sebagaimana tuhan. Manusia tetap seorang hamba yang tidak patut di sembah walau kaya sekalipun, apalagi kekayaannya adalah hasil korupsi. Kekuasaan hanyalah perantara (wasilah) yang sifatnya sementara dan tidak bisa mengantarkan pemiliknya menjadi penguasa, Tuhanlah sang Penguasa sebenarnya.

Kedua, al-Rahmani (Yang Maha Kasih). Menurut para ulama, al-Rahman adalah sifat yang khusus untuk Tuhan, selain-Nya tidak berhak menyandak sifat ini. Al-Rahman memiliki arti kasih sayang yang sangat luas dan banyak serta tiada taranya. Karena Tuhan disimbolisasikan sebagai al-Rahman, maka Tuhan harus senantiasa dijadikan cermin oleh setiap umat manusia agar menebar kasih di muka bumi, karena sesungguhnya kasih-Nya untuk mahluk-Nya.

Ketiga, al-Rahim (Yang Maha Penyayang). Jika yang sebelumnya hanya untuk Tuhan, maka sifat ini berlaku juga untuk mahluk-Nya. Dalam arti lain, bahwa al-Rahim merupakan sikap kasih yang secara wajar juga tumbuh dalam diri manusia. Sifat al-Rahman dan al-Rahim merupakan sebuah kombinasi yang saling menyempurnakan. Artinya, bahwa kasih-sayang adalah sifat yang tidak hanya melekat pada Tuhan semata, melainkan juga bisa dicapai oleh umat manusia secara umum yang tentunya harus dengan proses. Tuhan adalah Maha Kasih dan Sayang kepada mahluk-Nya. Dengan demikian, mahluk-Nya juga harus menebarkan kasih-sayang di muka bumi ini.

Dari penjelasan di muka, jelas bahwa memahami basmalah merupakan sebuah keniscayaan. Jika difahami dengan benar, maka basmalah akan melahirkan manusia-manusia yang tunduk kepada Tuhan dan selalu menebarkan kasih-sayang di muka bumi. Namun, pemahaman demikian dewasa ini masih belum ditemukan secara utuh di tengah masyarakat kita. Terbukti, masih seringkali terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan spirit basmalah. Semakin banyaknya tersangka yang terlibat korupsi dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menghambakan dirinya pada harta. Saudara-saudara kita di Porong-Sidoarjo terlonta-lonta, tapi belum ada yang memberikan al-rahim kepada mereka.

Di samping itu, angka kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran yang semakin membukit, anak jalanan yang makin membeludak, dan semacamnya adalah simbol bahwa al-rahim hanya dalam tataran wacana belaka, sedangkan dalam prakteknya masih nihil. Semakin banyak basmalah dilantunkan namun semakin banyak pula anak-anak yatim yang diterlantarkan. Fenomena-fenomena demikian setidaknya menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengaji kembali basmalah, sehingga basmalah bukan hanya berupa slogan kosong tapi sarat dengan makna yang kemudian dapat ditransformasikan dalam kehidupan sosial.

Bulan Ramadan sebagai bulan yang agung, penuh rahmat dan pertolongan harus benar-benar menjadi momentum untuk menegakkan peradaban basmalah. Peradaban yang mengedepankan penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan pada yang lain, peradaban yang sangat mengagungkan sifat kasih-sayang antarsesama bukan acuh tak acuh, tidak peduli, bersikap emoh, apalagi memusuhinya.

* Penulis Aktif di Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menilai Kunjungan Kerja Wakil Rakyat

2009-08-04T13:19:00.001+07:00

Menilai Kunjungan Kerja Wakil Rakyat

Oleh: TIRMIDZI*

Masa bhakti pemerintahan pereode 2004-2009 sudah hampir berakhir. Kurang lebih satu bulan lagi, pemerintahan akan segera diganti oleh para calon baru yang menang dalam pemilihan calon legeslatif pada tanggal 8 April beberapa bulan yang lalu. Uang lelahpun sudah ditentukan dan akan dicairkan sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasa wakil rakyat yang telah menjalankan tanggung jawab dalam kapasitasnya masing-masing.

Bukan hanya uang lelah, para wakil rakyat yang juga beramai-ramai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang menurut mereka sebagai media evaluasi terhadap kinerja dan program-program daerah. Setidaknya ada empat komisi yang sudah secara jelas melakukan kunker ke luar negeri yaitu komisi A, B, D, dan E. Masing-masing komisi tersebut tentunya telah memiliki program dan fokus sesuai dengan bidang yang mereka tangani.

Komisi A sebagai bidang hukum kemarin telah berangkat ke Osaka, Jepang, dan baru selesai pada tanggal 4 Agustus. Selain ke Jepang, 4 anggota lainnya sudah menyelesaikan kunker ke Beijing, China, untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang manajemen penanggulangan bencana. Komisi B membagi kunker dalam dua tahap dengan daerah tujuan Thailand dan Korea Selatan (Korsel) untuk membahas masalah pertanian. Sedangkan komisi D (bidang pembangunan) telah memberangkatkan 11 anggotanya pada Selasa kemaren ke Beijing, China. Di samping itu, komisi ini juga menjadwalkan 6 anggotanya ke Berlin, Jerman, pada 9-16 Agustus besok terkait dengan pengolahan sampah dan infrastruktur. Tidak mau kalah, komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat telah berangkat ke Tokyo, Jepang, sejak 27 Juli sampai 1 Agustus di samping juga telah menjadwalkan 8 anggotanya ke Osaka, Jepang, besok tanggal 3-8 Agustus. (Kompas Jatim, 30/07/2009).

Memang kalau kita perhatikan, kunjungan kerja ke luar negeri bagi wakil rakyat seperti telah menjadi ‘ritual’ wajib yang tanpanya pemerintahan bisa tidak sah. Setiap pergantian jabatan, seringkali diakhiri dengan jalan-jalan ke luar negeri terlepas dari apa orientasi dan signivikansi kunker tersebut terhadap pemerintahan mereka yang akan segera disudahi. Pada akhir pemerintahan tahun 2004 kemaren, penulis masih ingat sekali acara kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur (Jatim). Komisi A melakukan kunker dengan menggunakan raperda tentang hari jadi Jatim di Belanda yang dianggap sebagai negara yang paling lengkap dan lebih mengerti sejarah Indonesia, termasuk Jatim. Komisi B membahas raperda mengenai pasar tradisional di Jepang dan di Thailand. Komisi C kunjungan ke Jepang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, sedangkan komisi E membahas raperda tentang manusia lanjut usia di Selendia Baru.

Suara Rakyat

Pemerintah adalah wakil rakyat. Hakikatnya semua kebijakan harus sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, sesuaikah program pemerintah saat ini untuk kunker ke luar negeri dengan suara rakyat?. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kali pemerintah melakukan kunker ke luar negeri di situ pula rakyat bersuara. Mereka menolak program demikian karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Rakyat butuh ketenangan, keamanan, kesejahteraan, dan program-program yang secara nyata berorientasi membangun kehidupan mereka kearah yang lebih baik, bukan acara ‘study tour’ yang kurang jelas manfaatnya dan hanya menghabiskan anggaran daerah.

Suara rakyat demikian bukan tanpa alasan. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa kunker pemerintah tidak membuahkan hasil yang riil dalam kehidupan rakyat. Taruhlah kunker komisi B pada tahun 2004 kemarin yang membahas rancangan peraturan daerah (raperda) terkait dengan pasar tradisional ke Thailand dan Jepang, adakah peningkatan mutu pasar-pasar tradisional pasca kunker?. Pasar Anom di Sumenep, pasar Kol Pajung di Pamekasan, pasar Wonokromo di Surabaya, dan Pasar tradisional di Sidoarjo, sampai detik ini masih belum ada kemajuan dalam semua aspeknya. Alasan selanjutnya bahwa kunker yang yang dilakukan pemerintah biasanya hanya fokus pada satu atau dua aspek sedangkan problema daerah yang mereka tinggalkan setinggi bukit yang menggunung dan jauh lebih bervariasi. Pertanyaan rakyat yang juga sering mengemuka terkait dengan kunker adalah: mengapa kunker ‘harus’ dilaksankan ketika jabatan hampr lenggang?. Suara rakyat demikan semestinya menjadi refrensi dan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan kunjungan kerja, apa lagi sampai ke luar negeri yang sudah jelas akan menelan biaya yang sangat besar.

Tapi ironis, suara rakyat yang bergema dengan lantang tidak pernah digubris oleh pemerintah. Pemerintah selalu beralibi bahwa kunjungan kerja dilaksanakan atas nama rakyat, rakyat tidak mengerti program ‘ginian’ padahal demi kebaikan mereka juga. Ketika suara rakyat diabaikan, layakkah pemerintahan dikatakan demokratis?. Bukankah dalam pemerintahan demokratis segala kebijakan ada di tangan rakyat, atau meminjam istilah Hamidi Latif rakyat menjadi ‘raja’ sedangkan pemerintah hanyalah ‘hamba’?. Tentu kita semua sepakat jawabannya ‘tidak’.

Berdasar fakta tersebut, penulis menilai bahwa demokrasi hanya menjadi slogan kosong di kalangan pemerintah kita, sedangkan substasi demokrasi itu sendiri belum dapat diaplikasikan dalam konteks riil, bahkan acap kali ia dikontraskan dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, cukup penting kiranya ada penumbuhan kesadaran akan pemahaman hakikat berdemokrasi. Pemerintah setidaknya memiliki agenda khusus untuk mendalami makna demokrasi, di samping juga memiliki agenda-agenda masa depan untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pemahaman mendalam pemerintah terhadap demokrasi akan menjadi bekal tersendiri dalam menjalankan mandatnya sebagai wakil rakyat, dan yang jelas mereka akan lebih peka terhadap fenomena-fenomena kerakyatan yang terjadi dan semua tindak laku, program serta kebijakan mereka baik individual, lebih-lebih institusional akan mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi seperti adil, jujur, terbuka, musyawarah, tegas, bertanggung jawab, dan semacamnya betul-betul menjadi ruh yang melekat di setiap pribadi pemerintah. Sehingga, teriakan ‘dari’ rakyat tidak mereka abaikan, aspirasi dan usulan yang dikemas ‘oleh’ rakyat tidak mereka tinggalkan, dan dana APBN yang mustinya digunakan ‘untuk’ membangun kehidupan rakyat ditempatkan pada fungsi yang sebenarnya.

Terakhir, tulisan ini sekaligus menjadi media pengharapan penulis bagi calon wakil rakyat baru yang akan segera menggantikan kursi-kursi pemerintah lama. Mewakili aspirasi seluruh rakyat, penulis mengharapkan wakil rakyat yang baru bisa mendengarkan suara dan rintihan rakyat, siapa, kapan dan dimanapun, sebagaimana dijanjikan pada waktu mereka berkampanye. Ingat: Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan.

* Penulis sekarang Aktif di Pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya

P2SEM, Program untuk Masyarakat?

2009-08-04T13:17:00.000+07:00

P2SEM, Program untuk Masyarakat?

Oleh TIRMIDZI*

Kebijakan pemerintah tentang Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) menuai protes yang sangat kuat dari berbagai fihak. Program tersebut dinilai hanya dapat dinikmati oleh orang dan instansi-instansi tertentu, tidak tepat sasaran dan hanya merugikan keuagan Negara (APBN). Oleh karena itu, harus segera dibubarkan dan kasus-kasusnya dituntaskan.

Namun demikian, gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, akan tetap melanjutkan program tersebut, tapi mungkin dengan nama yang berbeda. Alsannya, program demikian merupakan aspirasi masyarakat yang diajukan kepada pemerintah melalui legislator yaitu DPRD masing-masing. Di samping itu, tidak ada yang salah dengan program tersebut. Secara konstitusional, program P2SEM memiliki landasan kuat yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pertanyaannya sekarang, benarkah dana yang diproyeksikan untuk membantu masyarakat bawah memalui program tersebut betul-betul terealisasi di lapangan?. Permasalahan demikian patut dijawab dengan menelaah secara objektif pelaksanaan proyek besar P2SEM dimaksud, karena jika tidak, dapat membawa konsekuensi dan resiko yang harus ditanggung pada akhirnya oleh masyarakat dan pemerintah. Lebih-lebih dalam kenyataannya program tersebut kerap menimbulkan pro dan kontra, pertikaian atau setidaknya menimbulkan kecemburuan sosial atau bahkan kasus mutaakhir adanya indikasi tindakan korupsi di semua daerah.

Kejaksaan negeri (kejari) Sumenep Madura beberapa bulan lalu telah menahan tersangka dugaan korupsi dana P2SEM. Tersangka menyerahkan uang Rp164.858.000,00 pada jaksa penyidik kejari setempat. Kasus yang sama juga terjadi di Pamekasan Madura. Kejari juga telah menahan dan mengungkap kerugian keuangan negara senilai Rp250 juta dalam kasus tersebut. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah pemalsuan lembaga penerima bantuan. Tersangka mengajukan proposal atas nama Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Madura (UIM). Dalam proposal tersebut dijelaskan bahwa LP2M UIM akan melakukan penelitian buah mengkudu di Magetan, tapi belakangan pengajuan itu ternyata fiktif. Bahkan pihak UIM sendiri tidak mengetahui sama sekali tentang program tersebut.

Tidak mau kalah, kejari Bangkalan Madura juga telah menahan dua tersangka dalam kasus yang sama. Korupsi yang dilakukan keduanya itu berawal dari kucuran dana Pemprov Jatim pada 2008 lalu, sebesar Rp miliar untuk 55 lembaga P2SEM. Masing-masing lembaga mendapatkan kucuran dana Rp 100 juta untuk dana bakti sosial, pelayanan kesehatan, dan rehabiliasi gedung sekolah. Namun dalam praktiknya, dana Rp 100 juta yang diterima mereka ternyata hanya Rp 40 juta saja yang disalurkan ke masyarkat. Sisanya sebesar Rp 60 juta tidak jelas penggunaannya dan disinyalir digunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan korupsi keduanya dengan cara membuat sejumlah pengeluaran fiktif dan memalsu kuintansi serta membengkakkan biaya anggaran.

Bukan hanya di Madura, Sejumlah penerima dana P2SEM di Kabupaten Banyuwangi diduga diterima oleh lembaga yang dimiliki tim sukses anggota DPRD Jatim dan calon legislator. Data yang penulis ketahui, penerima P2SEM di Banyuwangi di antaranya asosiasi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Tegalarum, Kecamatan Sempu, sebesar Rp 200 juta, Panitia pelatihan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, dan Kelompok Masyarakat Hijau Berseri Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, sebesar Rp 400 juta.

Setelah dilacak, lembaga-lembaga tersebut sebelumnya tidak pernah ada. Bahkan salah satu warga Sempu, mengaku tidak pernah tahu dengan asosiasi guru PAUD dan panitia pelatihan UKM. Ia mengaku hanya mengetahui adanya pelatihan guru PAUD yang digelar baru-baru ini. Pelatihan itu bertempat di rumah calon legislator Banyuwangi dari Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama. Selain itu, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi menerima Rp 25 juta dari P2SEM. Menurut Ketua STIKES, Sukarjo, dana itu untuk pembelian 4 unit PC komputer. Padahal dalam juklak, dana P2SEM seharusnya dipakai untuk perbaikan jalan, sanitasi, dan air bersih.

Kasus terkini terkait dengan dana tersebut terjadi pada mantan ketua dewan perwakilan rakya Jatim, Fathor Rasjid. Informasi terakhir diberitakan bahwa dia telah menetap di rumah tahanan Madaeng Surabaya. Tertangkapnya Fathor Rasjid tersebut diyakini akan menjadi ‘pintu gerbang’ untuk menyelidiki lebih dalam kasus penyelewengan dana P2SEM. Sehingga, semua pihak yang ikut andil dalam penyelewengan uang rakyat tersebut akan segera terungkap dan didenda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Belajar dari Masa Lalu

Dari kasus-kasus tersebut nampak bahwa orientasi utama dari P2SEM belum tercapai sepenuhnya yaitu sebagai sarana penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, program tersebut menjadi lahan basah yang siap diolah bagi tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab. Korupsi, penyelewengan hak, pemalsuan tanda tangan dan stempel, lembaga-lembaga fiktif, dan semacamnya adalah modus yang digunakan untuk mencairkan dana untuk masyarakat tersebut.

Hakikatnya, Pemerintah sebagai penyelenggara sepatutnya menangkap fenomena-fenomena seperti itu sebagai sebuah pelajaran, bukan sebagai sebuah kesalahan teknis biasa karena yang menjadi korban adalah masyarakat. Sehingga, jika mereka memang masih berkometmen untuk melanjutkan program-program demikian seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu dan mau belajar dari pengalaman di masa lalu.

Sebagaimana penulis ketahui, di Jawa Timur, upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan sebetulnya bukan hal yang baru. Sejak pertama kali Program Gerdu Taskin dicanangkan pemerintah tahun 1997, sejak itu pula telah digulirkan berbagai program penanggulangan kemiskinan ke berbagai daerah dan masyarakat seperti Anti Poverty Programme, PAM-DKB, PPK, P2KP, program kompensasi kenaikan BBM, BLT, dan program-program yang lain. Demikian juga dengan program kesejahteraan sosial.

Namun, yang patut diingat bahwa setiap program-program yang diproyeksikan untuk kesejahteraan masyarakat justeru berakhir dengan masalah dan ada indikasi korupsi di dalamnya. Oleh karena itu, jika memang pemerintah masih berinisiatif untuk meneruskan program P2SEM kiranya perlu evaluasi secara berkesinambungan (continuous improvement) dan menyusun strategi, kebijakan dan program baru. Penyusunan strategi, kebijakan dan program baru itu yang terpenting harus benar-benar didasarkan pada pendataan secara langsung kepada masyarakat di lapangan sekaligus sosialisasinya, di samping penjagaan ketat dan follow up media juga sangat dibutuhkan, sehingga semua elemen masyarakat bisa mengetahui program-program pemerintah yang diorientasikan untuk kesejahteraan mereka sekaligus dana yang dialokasikan untuk mereka betul-betul dirasakan manfaatnya oleh mereka sendiri secara utuh menyeluruh.

* Penulis Aktif di Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Masa Depan Politik NU

2009-08-04T13:09:00.000+07:00

Masa Depan Politik NU

Oleh TIRMIDZI*

Pada dasarnya, Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan (jam’iyah ijtima’iyah diniyah) yang terbesar di negeri ini dan bukan organisasi politik. Namun demikian, persentuhan organisasi ini dengan partai politik dapat dikatakan sudah sejak awal berdirinya walaupun hanya sebatas ‘sentuhan halus’. Sedangkan secara monumental, sejarah politik NU mulai tampak sejak muktamar di Situbondo pada tahun 1984, yang memang dijadikan media untuk mengevaluasi di bidang politik, yaitu ketika NU memutuskan untuk kembali ke Khitah 1926. Inti khitah itu adalah pertama, NU tidak memiliki hubungan organisatoris dan berafiliasi dengan politik manapun. Kedua, memberikan kebebasan kepada warganya berkiprah dalam politik untuk menebarkan dan memperjuangkan misi ke-NU-an.

Sejak tahun 1984 itulah NU konsisten dalam mengambil jarak dengan partai politik atau sering dikatakan pula sebagai sikap netral dalam berpolitik. Sejak itu pula muncul semacam keyakinan tertentu di kalangan elit dan warga NU bahwa NU tidak akan menjadi parpol, tidak mendirikan parpol dan tidak berafiliasi dengan partai mana pun. Sikap netral semacam itu berjalan cukup lama bahkan sampai dewasa ini masih tertanam kuat dalam alam pikiran jamaah NU sehingga ada yang mengatakan sudah menjadi ideologi politik atau budaya politik penganutnya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan arus politik yang semakin kuat, organisasi yang berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau tanggal 31 Januari 1926 M ini tidak bisa menghindar begitu saja dari percaturan politik, terlebih ketika melihat kondisi bangsa Indonesia semakin terpuruk dan buta secara politik. Hal itu tampak jelas Pada Pemilu 1999 dimana, NU melibatkan diri dalam arus reformasi dan hingga batas tertentu masuk ke suasana pesta pora politik. Orang-orang NU banyak masuk menjadi pengurus partai dan ada pula yang duduk di parlemen. Semakin tampak lagi ketika mantan ketua umum PBNU, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, menjabat sebagai presiden Republik Indonesia yang kemudian disusul oleh KH. Hasyim Muzadi yang mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden pada tahun 2004 kemaren.

Dewasa ini, syahwat politik di kalangan jamaah NU terus menguat untuk tidak mengatakannya parah. Dalam pemilihan kepala daerah, jamaah NU selalu menjadi garda depan. Sedangkan dalam pemilihan calon legislatif, orang-orang NU banyak yang menyalonkan dirinya untuk duduk di parlemen. Pamflet, stiker, baleho, almanak, dan semacamnya menjadi media ‘penampakan’ wajah ke-NU-an mereka. Bahkan dalam pemilihan calon presiden dan wakilnya, warga NU menjadi objek utama setiap kandidat. Semua alat kampanye dipenuhi dengan foto-foto dan tandang tangan tokoh NU, terlepas apakah itu berarti secara subtantif atau hanya ikut-ikutan atau bahkan menjadi objek perpolitikan yang diambil manfaat oleh instansi-instansi politik (baca: parpol) lain. Tapi yang jelas bahwa reputasi NU sebagai organisasi terbesar sudah mulai luntur karena sering ‘diperdagangkan’ oleh jamaahnya sendiri.

Jadi, sangat mafhum jika salah satu pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, KH. Salahuddin Wahid atau Gus Solah, mengajak seluruh pengurus NU tidak lagi terjebak pada politik praktis. Di samping itu, beliau juga mengimbau sebaiknya di masa mendatang komunitas pondok pesantren—yang merupakan basis NU terkuat—tidak melibatkan diri dalam ingar-bingar politik praktis. (Kompas Jatim, 09/07/2009).

Politik Masa Depan

Himbauan Gus Solah tersebut kalau kita akurasikan dengan kondisi politik yang digeluti oleh warga NU dewasa ini menjadi sangat beralasan, di samping NU seakan menjadi organisasi politik yang namanya 'dipamerkan' di mana-mana, warga NU bercerai-berai, juga in come positif dari perpolitikan yang dilakoni belum dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya warga nahdliyin.

Harus disadari sejak dini, bahwa perpolitikan ke depan akan semakin kental dan kompleks. Gesekan antar gerakan politik yang semakin akut, kaum politisi yang terus membeludak, partai politik yang terus tumbuh subur, pemerintahan yang semakin politis, dan bahkan adanya sinyalir permasalahan bangsa harus diselesaikan dengan politik menjadi indikasi kuat atas tumbuh-suburnya politik di masa yang akan datang. Sehingga, NU sebagai jam’iyah ijtima’iyah diniyah tentunya dapat diprediksikan akan terlibat di dalamnya.

Dari itu, tugas besar bagi NU dan jamaahnya adalah mempersiapkan perpolitikan masa depan. Jika tidak disiapkan sejak dini, maka jelas konsekuensi yang harus ditanggung akan lebih besar, lebih berat dan lebih beresiko. Salah satu proyek atau agenda yang patut dipersiapkan adalah menyusun kekuatan politik yang beroientasi membangun (power to) sebagaimana dalam teori kekuasaan Jean Bethke Elshtain dan meninggalkan tradisi politk lama yang sifatnya lebih pada merusak (power over), atau dalam tradisi NU al-muhafadlah bi al-qadimi al-sholih wa al-akhdu bi al-jadidi al-ashlah. Agenda itu bisa dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya: pertama, menyatukan visi-misi politik antara partai politik NU, karena sampai saat ini partai-partai NU disibukkan dengan orientasi politiknya masing-masing sedangkan NU sebagai induknya cenderung mereka lupakan.

Kedua, membangun konsolidasi yang lebih erat. Selama ini jarang kita dapati partai-partai NU seperti PKB, PPP,PKNU, PBR, dan semacamnya berkumpul dalam satu forum secara inten untuk membahas orientasi, strategi dan capaian politik di masa depan. Langkah ini dilakukan untuk mempererat jalinan ukhuwah islamiyah nahdliyah yang mulai kendor, memperkuat ideologi politik yang retak dan sekaligus mempertemukan ide-ide politis yang sudah barang tentu berbeda satu sama lain dan bisa dicarikan titik temunya secara kolektif-organisatoris.

Namun yang perlu diingat bahwa langkah-langkah tersebut dilaksanakan untuk menampilkan citra atau reputasi NU yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanis seperti al-tasamuh, al-tawazun, al-'adalah, al-syura, al-hurriyah, menjadi lebih baik bukan justru sebaliknya. Sudah saatnya, NU yang secara kuantitas terbesar di Indonesia, baik dalam kapasitasnya sebagai organisasi (jam'iyah) maupun sebagai komunitas (jama'ah), bersatu menyambut masa depan politik yang lebih cerah dan lebih cemerlang.

* Penulis Aktif di Pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya

Iklan Pendidikan; Maya atau Realita?

2009-07-10T11:04:00.009+07:00

Iklan Pendidikan; Maya atau Realita?
Oleh TIRMIDZI*

Akhir-akhir ini penulis sering kali melihat media—baik cetak maupun elektro—penuh dengan iklan pendidikan. Bahkan, Koran ini hampir tiap hari tidak absen dari iklan pendidikan dengan menampilkan beberapa lembaga pendidikan yang berbeda setiap harinya. Namun, penulis masih bisa memaklumi fenomena-fenomena demikian karena memang saat ini sudah tiba waktunya penerimaan (maha)siswa baru.
Akan tetapi, dari media-media tersebut penulis merasa terdapat kejanggalan-kejanggalan yang perlu ditelisik lebih jauh. Pasalnya, seluruh lembaga pendidikan yang tampil di media hanya menampilkan sisi keistimewaan atau keunggulan (maziyah) lembaga bersangkutan bukan kekurangan-kekurangan (maakhidz) atau kelemahannya. Ada yang menawarkan gratis uang pendaftaran, tanpa pembayaran uang gedung, pernyataan gedung milik sendiri, laboratorium lengkap, staf pengajar yang bonafide, ruang ber-AC, perpustakaan terlengkap, mencetak peserta didik siap kerja, menyediakan beasiswa, mudah dijangkau, bahkan sampai mengklaim bertaraf internasional dan siap mencetak kader bangsa yang berwawasan internasional dan masih banyak model-model iklan lainnya.
Pertanyaannya sekarang, benarkah iklan yang ditampilkan oleh lembaga pendidikan sebagaimana tersebut benar adanya dan merupakan realitas nyata?, atau hanya ‘papan nama’ berbicara yang riilnya hanyalah maya?, apakah tidak ada kelemahan dan kekurangan di dalamnya?. Pertanyaan demikian patut dikedepankan karena sudah cukup banyak bukti di negeri ini dimana lembaga pendidikan yang mapan dalam iklan tapi kenyataannya jauh dari harapan.

Tidak Tertipu dan Menipu
Ujian Nasional (UN) telah selesai dan hasilnya telah diumumkan, seluruh lembaga pendidikan sudah mulai membuka pendaftaran untuk penerimaan (maha)siswa baru pereode 2009-2010 baik online maupun yang ofline. Seluruh elemen masyarakat disibukkan dengan pencarian lembaga pendidikan yang dinilai berkualitas dan bagus buat putra-putri mereka, sebagaimana panitia lembaga pendidikan sibuk melayani peserta didik yang mendaftar yang terus membeludak hingga mencapai ribuan. Ketua Panitia Pendaftaran Siswa Baru (PSB) Surabaya, Ruddy Winarko, mengatakan bahwa siswa yang terdaftar di Rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) mencapai 4.412 pendaftar. (Kompas Edisi Jatim, 30/06/09).
Data tersebut hanya khusus daerah Surabaya, kita sudah dapat membayangkan betapa banyak jumlah peserta didik yang mendaftar di lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh kota Jawa Timur (Jatim) seperti Jember, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Lamongan, Gersik, Jombang, Madura, dan lainnya. Tentunya, jumlah pendaftar akan mencapai ratusan ribu bahkan jutaan.
Kaitannya dengan iklan pendidikan, para peserta didik yang berjumlah ribuan bahkan jutaan tersebut diharapkan tidak tertipu oleh iklan-iklan pendidikan yang tersebar akhir-akhir ini. Artinya, mereka—tentunya bersama seluruh elemen masyarakat—harus benar-benar selektif dan bersikap kritis dalam menyikapi iklan yang belum tentu mencerminkan keadaan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal ini, sikap objektif sangat diperlukan untuk mengetahui realitas yang sesungguhnya. Di samping itu, pertimbangan rasional dan matang juga menjadi nilai plus dalam memilih lembaga pendidikan yang akan diambil. Jangan sampai masuk di sebuah lembaga pendidikan dengan alasan bagus iklannya, mahal biayanya, elit fasilitasnya, dan strategis tempatnya tapi belum mengetahui kondisinya secara langsung di depan mata. Termasuk juga pendaftaran secara online yang berlaku saat ini kiranya perlu diteliti lebih jauh lagi.
Perlu diingat bahwa lembaga pendidikan yang secara teknologi terbilang lengkap dan canggih dan secara kredibilitas sudah terkenal belum menjadi jaminan memiliki kualitas seperti yang diiklankan, tapi bisa saja lembaga pendidikan sederhana, ndeso, yang tidak memamirkan dirinya lewat iklan dapat mencetak kader bangsa yang secara moralitas bisa dibilang luhur dan secara intelektualitas mumpuni dan siap bertarung di pentas global.
Intinya, ada banyak hal yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh peserta didik sekaligus wali mereka dalam menentukan pilihan lembaga pendidikan. Pilihlah lembaga pendidikan yang betul-betul sesuai dengan kondisi riil lembaga masing-masing. Karena jelas, kesalahan dalam memilih lembaga pendidikan memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pengembangan dii dan juga masa depan anak didik. Meminjam bahasa Ubaidillah (2000), menentukan lembaga pendidikan sama halnya dengan menentukan masa depan kita sendiri.
Namun, sikap-sikap seperti tersebut tidaklah cukup tanpa adanya kesadaran internal dari lembaga pendidikan itu sendiri. Artinya, pengelola lembaga pendidikan hendaknya juga tidak lagi mengobral janji dan menipu masyarakat melalui iklan bombastis hanya untuk meraup (maha)siswa yang sebanyak-banyaknya, atau lebih tragisnya hanya untuk meraup keuntungan materiil dari lembaga pendidikan yang dikelolanya. Sudah waktunya lembaga pendidikan menyajikan secara proporsional dan sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Bila realitas iklan pendidikan masih tetap sebatas obralan janji dan omong kosong belaka, maka lembaga pendidikan hanya akan menjadi media ‘penyesatan’ masyarakat. Akankah mereka tersesat di tengah belantara yang bernama lembaga pendidikan yang selama ini diakui sebagai penegak moral, pencetak kader bangsa, dan media pewarisan budaya adiluhung?. Jika demikian, bagaimana nasib masa depan bangsa dan Negara kita?, bukankah pendidikan dan peserta didik yang akan menentukan masa depan tersebut?. Semoga kita semua sudah mengerti jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Amien..

* Penulis Aktif di Pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya

Memilih Pemimpin Masa Depan

2009-07-08T16:58:00.002+07:00

Memilih Pemimpin Masa Depan
Oleh: Tirmidzi*

Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kehancuran atau kebinasaan. (HR. Imam Bukhari).

Sejak Negara ini merdeka sampai saat ini sudah tercatat enam nama presiden yang telah memimpin bangsa dan Negara Indonesia. Ironisnya, ke enam pemimpin tersebut dinilai belum berhasil menjalankan roda pemerintahan dan mentransformasikan nilai-nilai UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat. Hutang luar negeri yang tidak kunjung usai, tindakan korupsi di mana-mana, pemerintahan yang kurang memihak rakyat, pengangguran yang terus melambung, angka kemiskinan meningkat, dan problema keumatan yang tidak terselesaikan hingga saat ini dapat menjadi bukti konkretnya.
Ketidakberhasilan pemerintah demikian ditengarai karena para pemimpin kita lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan daripada kepentingan rakyat dan lebih bergantung pada kekuatan Negara lain dari pada diri sendiri di samping juga sikap-sikap subjektif yang melekat kepada para pemimpin yang kurang mumpuni, baik secara struktural-manajerial maupun lapangan-praktikal. Sehingga, Negara Indonesia belum bisa bangkit dan maju bahkan sebaliknya berada di lembah keterpurukan dalam semua aspek kehidupan.
Fenomena demikian tentunya sangat terkait dengan penyerahan amanah, hak dan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemangkunya. Artinya, lajunya pemerintahan sangat bergantung pada siapa yang memimpin, ketika yang ditunjuk adalah orang yang berkompeten maka jelas pemerintahan tidak berjalan di tempat atau bahkan mundur beberapa langkah, begitu juga sebaliknya. Di sinilah peran masyarakat untuk selektif dalam memilih pemimpin menjadi sangat urgen untuk dipertimbangkan adanya.
Dengan demikian, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shohihnya yang disebut di awal tulisan ini patut kiranya untuk direinterpretasikan dalam konteks keindonesiaan masa kini. Khususnya, di tengah hiruk-pikuk pemilihan presiden dan wakilnya yang akan diselenggarakan pada hari ini. Paling tidak, hadis tersebut bisa dijadikan sebagai landasan teologis bagi seluruh elemen bangsa dalam memilih calon pemimpin Negara di masa depan secara selektif dan kritis, bukan hanya asal-asalan atau karena imbalan tertentu yang akhirnya menjerumuskan mereka pada keterpurukan bangsa dan Negara sebagaimana telah terjadi di masa lampau.
Secara eksplisit, hadis tersebut melansir bahwa suatu urusan—termasuk pemerintahan Negara—harus diserahkan kepada orang yang betul-betul memiliki kompetensi dan kredibilitas. Jika tidak, maka tunggulah kehancuran yang akan segera tiba. Pemimpin suatu negara ibarat jantung bagi kehidupan manusia. Dan manusia yang tidak memiliki jantung dapat dipastikan tidak hidup. Ketika organ ini sakit atau rusak akan mengakibatkan kondisi fisik yang lemah tak berdaya. Hal yang sama terjadi pada negara. Negara yang tidak memiliki pemimpin yang bagus akan mengakibatkan krisis multidimensi yang terus-menerus. Dengan demikian, jelas bahwa dalam memilih calon pemimpin dibutuhkan kecakapan dan kehati-hatian sekaligus sikap kritis. Standar yang dijadikan tolak ukur bukan hanya penampilan an sich. Lebih dari itu, calon pemimpin yang patut dipilih adalah kandidat yang sekiranya mampu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang penuh dengan amanah dan tanggung jawab yang tinggi.
Dalam asbabul wurudnya, hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah ketika memberikan tausyiah kepada kaumnya yang kemudian datang seorang A’rabi dan menanyakan perihal kiamat. Rasulullah menjawab tentang kiamat yang oleh sebagian uluma diartikan sebagai kehancuran kecil-kecilan (al-Qiyamah al-Sughra): apabilah amanah dan tanggung jawab itu disia-siakan. Orang itu melanjutkan pertanyaannya: wahai Rasulullah, bagaimana amanah bisa tersia-siakan?, kemudian beliau menjawab: Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datanggnya kebinasaan atau kehancuran.

Empat Kreteria
Berdasar pada sabda Nabi tersebut di muka jelas bahwa maju-tidaknya sebuah Negara sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri, lebih-lebih Negara kita yang menganut faham demokrasi dimana masyarakat memiliki peran fital di dalamnya untuk membangun pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yusuf Amin pernah menyatakan bahwa dalam Negara-negara demokratis, rakyat adalah raja (the people is king). Disinilah kemudian mereka dituntut untuk betul-betul memiliki tolok ukur yang tepat dan jelas. Ada empat kreteria yang patut dijadikan landasan berpijak dalam peimilihan presiden tahun ini. beberapa tahun terakhir, empat kreteria ini sering kali menjadi perdebatan akut banyak kalangan.
Pertama, calon pemimpin yang patut dipilih harus mencerminkan sosok yang agamis. Artinya, pemimpin yang betul-betul memiliki pemahaman keagamaan yang mumpuni dan menyeluruh. Negara ini adalah Negara majemuk sehingga keragaman agama menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditolak. Keragaman demikian jika tidak disikapi secara proporsional dan bukan oleh ahlinya maka akan menjadi malapetaka dan media pemecah belah kesatuan bangsa. Beberapa tragedi mengenaskan terjadi di Negara ini dengan mengatasnamakan agama.
Kedua, calon yang bisa menjaga kehormatan bangsa dan Negara Indonesia. Akhir-akhir ini, Negara kita seakan seperti bola yang bisa dijadikan alat permainan oleh negara-negara tetangga, kasus paling mutaakhir adalah ambalat dan rangking Negara terkorup se Asia. Alih-alih menjaga kehormatan bangsa dan Negara tapi yang terjadi justeru sebaliknya.
Ketiga, calon yang memiliki pengetahuan tentang pengolahan ekonomi. Sudah jelas bahwa Negara Indonesia adalah Negara terkaya dilihat dari sumber daya alamnya. Tambang, minyak, pertanian, perikanan, dan semacamnya yang terkandung di negeri ini sulit ditemukan di negara-negara lain. Tapi mengapa bangsa kita masih terbelit dengan kemiskinan dan pengangguran?. Para pakar ekonomi kita telah menjawab karena pengolahan perekonomian kurang profesional.
Keempat, calon pemimpin yang prorakyat. Sudah menjadi kewajiban dalam pemerintahan demokratis, pemerintah harus mampu menjadi wakil rakyat. Segala upaya dan tindakan harus berdasar pada kesepakatan rakyat dan demi memajukan serta menyejahterakan mereka, bukan sebaliknya.
Empat kreteria tersebut setidaknya harus dijadikan pertimbangan bagi calon pemilih yang akan memberikan hak politiknya hari ini. Sebagai akhir kata, perlu ditegaskan bahwa pada hakikatnya, dewasa ini diperlukan pemimpin yang benar-benar pro rakyat bawah, bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan dapat melanjutkan prestasi-prestasi para founding father Negara ini, sekaligus pemimpin yang dapat bergerak secara cepat namun hasilnya juga lebih baik.

*Sekarang aktif di Pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya

Diskursus Politik Kaum Intelektual

2009-06-29T14:00:00.002+07:00

Diskursus Politik Kaum Intelektual
Oleh: Tirmidzi*

Diskursus peran dan kiprah kaum intelektual dalam politik di Negara ini sungguh sangat menarik. Sejarah mencatat bahwa tumbangnya rezim orde baru tidak dapat dipisahkan dari peran aktif elemen kampus yang merupakan basis kaum intelektual. Franz Magnis Suseno pernah menyatakan bahwa kaum intelektual Negara kita memiliki kedudukan istimewa dibanding negara-negara lain, termasuk kiprahnya dalam pentas politik.
Hadirnya era reformasi dan semakin kuatnya sistem demokrasi yang di anut oleh Negara kita telah memberikan ruang gerak yang amat luas bagi kaum intelektual untuk berpartisipasi dalam kancah perpolitikan, baik lokal, regional, nasional, bahkan pentas internasional. Di samping juga, kondisi buruk yang terus mewarnai kehidupan bangsa dan Negara Indonesia juga menajdi motivasi kuat bagi mereka untuk turun langsung dan masuk dalam sistem yang ada.
Sebagai gambaran konkrit, kiranya masih lekat dalam ingatan kita fenomina pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 kemaren. Menariknya, dalam pilpres tersebut diramaikan oleh maraknya kaum intelektual di balik capres-cawapres. Sebagian mereka ada yang secara terang-terangan mendukung capres tertentu tapi ada pula yang 'malu-malu kucing'. Mereka juga turut menghiasi media massa dengan berbagai tulisan, analisis, ulasan politik, dan semacamnya.
Sejumlah nama intelektual kita tercantum sebagai tim sukses dan tim kampanye masing-masing kandidat. Di kubu SBY-JK ada Marwan Mas, Musa Asy'ari, Andi Malarangeng, Denny JA. Di kubu Amien-Siswono ada Bambang Soedibyo, Dien Syamsuddin, Abdul Munir Mulkhan, Yahya Muhaimin Rizal Sukma. Sedangkan di kubu Mega-Hasyim turut berpartisipasi KH. Said Aqil, Sonny Keraf, dan Hermawan Sulistiyo. Di kubu Wiranto-Wahid ada Alwi Shihab, As. Hakim, Happy Bone Zulkarnaen, Mahfud MD, dan Umar Juoro. Terakhir di kubu Hamzah-Agum ada M. Yusuf Yosfiah, Endin J. Soefihara, Qomari Anwar Laode M. Kamaluddin, dan sebagainya.
Perseturuan kaum intelektual dengan politik sebagaimana fenomena tahun 2004 berulang pada tahun ini. Ajang pilpres 2009 yang tinggal beberapa hari lagi turut menayajikan realitas betapa dinamisnya kaum intelektual negeri ini. Banyak intelektual yang selama ini berkarya—dengan predikat sebagai pengamat, penulis dan advocator misalnya—ternyata memutuskan untuk memperkuat kubu salah satu kandidat capres-cawapres yang akan berkompetisi 8 Juli mendatang.
Seperti tahun 2004, sejumlah nama intelektual sudah mulai bermunculan di balik pasangan calon. Di balik pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ada Bima Aria Sugiarto Direktur Charta Politica, Andi Mallarangeng, Denny JA. pemimpin Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan beberapa kaum intelek dari partai politik yang menjadi mitra koalisi SBY-Berboedi. Dari kubu Jusuf Kalla-Wiranto, terdapat nama Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef), Ahmad Erani Yustika, Fadhil Hasan yang juga pernah menjabat komandan Indef, J. Kristiadi, dan beberapa tokoh dari simpatisan parpol seperti PAN dan PPP yang merapat ke kubu ini. Sedangkan dari kubu Megawati-Prabowo Subianto telah bergabung dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Imam Sugema, intelektual muda Zuhairi dan Fadli Zon, dan ada juga yang menyebutkan pakar komunikasi UI, Effendi Ghazali, juga telah memosisikan sebagai dewan konsultan tak resmi pasangan yang bernomor urut satu ini.

Pertarungan Idealisme
Dari realitas di muka, maka sudah jelas bahwa kaum intelektual memiliki andil besar dalam ranah perpolitikan Negara ini. Persoalannya kemudian, apakah para intelektual tersebut nantinya akan bisa mengemban misi intelektualnya yang adiluhung yaitu penyelamatan manusia (the salvation of man)?, atau justeru sebaliknya seperti yang disinyalir oleh Daniel Dhakide, bahwa para masa pemerintahan orde baru kaum intelektual sebagian menjadi ‘alat produksi’ kebenaran yang berfungsi melestarikan dan melanggengkan kekuasaan sang rezim?.
Pertanyaan demikian patut dikedepankan mengingat bahwa ketika kaum intelektual ikut berpartisipasi dalam politik praktis akan terjadi pertarungan idealisme, idealisme intelektualitas dan idealisme politik. Sebagai intelektual, idealnya mereka lebih mengedepankan proses transformasi ilmu untuk mengubah kondisi sosial, budaya, politik, maupun pemerintahan, di samping juga sikap otonom dan independen harus melekat dalam diri mereka. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai politisi, mereka akan lebih terikat, tidak otonom, dan tidak independen serta secara ‘terpaksa’ mereka harus tunduk pada sistem dan faham poltik yang dianutnya. Intelektualitas yang mereka miliki akan mendapat ruang sempit, bahkan ketika bersinggungan dengan sistem atau struktur politiknya maka ada social effect dan political effect yang harus ditanggung.
Dengan demikian, kita hanya bisa berharap bagaimana para intelektual yang sudah terjun langsung ke dalam politik praktis agar bisa menyikapi dirinya sendiri secara arif dan bijak. Benih-benih intelektualitas yang mereka miliki tidak pupus ketika mereka telah berhadapan langsung dengan dinamika politik yang saat ini dipandang cenderung kotor, profan dan manipulatif. Akan tetapi bagaimana kehadiran mereka dalam ranah politik dapat menggulirkan ide-ide reformasi di setiap lini kehidupan, yang benar katakana benar dan yang salah dikatakan salah. Dalam hal ini, Edward W. Said melansir posisi intelektual adalah sebagai penyampai bahasa atau suara masyarakat kepada pemerintah walaupun pahit, pedas dan beresiko tinggi. Michel Foucault lewat karyanya power/knowledge juga menyatakan bahwa intelektual yang politis adalah orang-orang yang dapat memanfaatkan pengetahuan, kompetensi, dan relasinya dengan kebenaran dalam lapangan perjuangan politis.
Bukan justru sebaliknya, mereka tenggelam dan menjadi kaki tangan politi atau budak-budak kekuasaan (servants of power) rezim tertentu, sehingga mereka termasuk kategori intelektual sebagaimana yang dinyatakan oleh Julien Benda yang disebut dengan La Trahison des Clercs, yaitu renungan tentang penghianatan kaum intelektual. Artinya, kaum intelektual yang masuk dalam sistem politik dan akhirnya tunduk dan tidak otonom diklaim sebagai intlektual yang berhianat pada jati dirinya sendiri. Benda memandang secara ideal normatif bahwa tanggung jawab intelektual adalah pekerja mintal. Mereka tidak harus terlibat dalam kerja-kerja praksis yang cenderung materialistik.
Sebagai penegasan akhir, Antonio Gramsci dalam The Prison Notebooks menyatakan: all men are intellectuals, but not all men in society the function of intellectuals. Dari itu, fungsi intelektualitas sebagai sesuatu yang istimewa harus dapat difungsikan pada tempat yang semestinya, baik dalam ranah politik, sosial, budaya, dan agama. Klimaksnya, bagaimana dengan intelektual kita yang aktif di panggung politik?, sepertinya masih perlu didiskusikan lebih lanjut.

*Aktif di Pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menatap Masa Depan Perekonomian Madura

2009-06-29T13:57:00.002+07:00

Menatap Masa Depan Perekonomian Madura
Oleh Tirmidzi*

Di satu sisi, rampungnya Jembatan Suramadu memberikan harapan yang sangat besar bagi terciptanya perekonomian yang lebih mapan di masa depan bagi masyarakat Madura secara umum, tapi sekaligus menjadi ‘gerbang’ kegelisahan masyarakat Madura di sisi yang berbeda.
Kekayaan alam seperti tambang, tembakau, garam, perikanan dan lainnya akan dengan mudah dicarikan ‘terobosan’ baru di daerah luar yang tentunya lebih menguntungkan dan dapat mengangkat perekonomian masyarakat Madura yang sampai saat ini berada di tepi jurang keterpurukan. Namun juga yang patut diingat bahwa Suramadu bisa menjadi lintasan proses hegemoni ekonomi asing yang akan merongrong perekonomian masyarakat (baca: perekonomian lokal). Dalam telaah perekonomian mikro, sukses tidaknya perekonomian sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusianya. Artinya, ketika SDM-nya bisa mengelola secara baik maka cita-cita yang diimpikan akan mudah dicapai tapi sebaliknya ketika mereka bersikap ‘emoh’ dan tidak peduli maka perekonomian masyarakat akan tetap pada posisi semula: la yahya wa la yamutu.
Oleh karena itu, kiranya sangat urgen untuk mengadakan persiapan SDM sejak dini untuk menyambut hadirnya arus industrialisasi di pulau tanah garam tersebut. Jika tidak maka besar kemungkinan masyarakat Madura akan menjadi ‘budak’ di daerah sendiri. Patut disadari sejak awal bahwa kekayaan Madura sudah dilirik oleh orang luar termasuk luar negeri sekalipun. Pertambangan minyak yang terletak di Pagerungan Sumenep, misalnya, telah didaftar oleh ratusan investor asing, termasuk Australia yang mendaftar sejak isu dibangunnya Jembatan penghubung Surabaya-Madura. Begitu juga, lahan yang terdapat di pinggir-pinggir jalan kota Sumenep, sampai saat ini sudah mencapai 40% adalah milik orang luar Madura.
Fenomena demikian tidak akan hanya berkutat di Sumenep an sich, akan tetapi lambat laun bisa menjalar ke daerah-daerah lain seperti Pamekasan, Sampang, lebih-lebih Bangkalan yang merupakan ‘serambi belakang’ kota Surabaya. Wildani Hefni menjelaskan bahwa sudah beberapa lahan yang terletak di Kecamatan Buneh, Bangkalan, yang merupakan pintu utama Suramadu, telah dibeli oleh para investor asing. (Kompas Jatim, 11/06/09).
Dengan fakta tersebut, rampungnya dan peresmian Suramadu sebagai Jembatan penghubung Madura dengan daerah luar meniscayakan adanya new commitment dari berbagai kalangan masyarakat untuk menelaah lebih jauh akan konsepsi perekonomian yang selama ini dianut oleh mayoritas masyarakat Madura. Sudah barang tentu, telaah ini sebagai langkah awal untuk menatap masa depan perekonomian masyarakat yang lebih baik, bukan sebaliknya.
Kalau ditilik secara seksama, konsep perekonomian yang dianut oleh mayoritas masyarakat adalah perekonomian pasif. Artinya, peran masyarakat dalam proses ekonomi sangatlah kecil. Bahkan bisa dikatakan bahwa secara struktural mereka sangat bergantung pada ‘atasan’ yang dipegang oleh kelas elit, pemilik modal. Semua kebijakan bisa saja berubah dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat bawah, bahkan terkadang merugikan mereka dalam skala besar.
Kita ambil beberapa contoh, seni ukir yang terletak di desa Karduluk, Sumenep, para pekerjanya sering kali harus menerima kekecewaan karena harga bahan mentahnya—dalam hal ini kayu, jati utamanya—tidak sesuai dengan nilai jualnya, masih ditambah dengan harga peralatan yang juga kian melambung. Demikian juga para nelayan (tokang pajeng), misalnya yang terjadi di desa Lobuk-Sumenep, Bandaran-Pamekasan, Ketapang-Sampang, dan Omben bagian utara-Bangkalan, sampai saat ini penjualan ikan masih bergantung pada harga pasar yang justru sering tidak setabil. Bahkan, tembakau yang merupakan tanaman ‘impian’ masyarakat Madura harganya sering kali dipermainkan oleh pihak atas baik pemerintah, pihak gudang, maupun juragan dan bandol, sedangkan masyarakat seakan hanya menjadi penanam yang siap dirugikan.
Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat tidak bisa berperan aktif dalam proses pembangunan perekonomiannya sendiri. Kebergantungan yang sangat besar terhadap pemilik modal menjadikan masyarakat bersikap tong-ontongan (untung-untungan) dalam pemapanan ekonomi. Pola fikir atau sikap tong-ontongan demikian akan menjadi dilema tersendiri ketika Madura menjadi masyarakat industri. Mereka akan kehilangan daya kompetetif dan cenderung pasrah di tengah semarak industrialisasi, dan akhirnya sistem perekonomian mereka dengan mudah digerogoti kekuatan asing yang sudah barang tentu lebih mengedepankan keuntungan pribadi dari pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum. Tuan menjadi ‘budak’ di istana sendiri.
Untuk langkah antisipatif, sebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini, bahwa persiapan sumber daya manusia sejak dini menjadi sebuah kewajiban yang tidak boleh ditunda. Dalam hal ini, lembaga sosial, agama, pemerintah, dan utamanya pendidikan menjadi institusi strategis sebagai media pencerdasan masyarakat untuk menyambut ‘era baru’ pasca pengoprasian Jembatan Suramadu. Institusi-institusi tersebut diharapkan bisa berperan aktif dalam proses kaderisasi masyarakat.
Dalam ranah ini, penulis melihat lembaga pendidikan, baik tingkat menengah maupun tingkat tinggi, menjadi media yang paling dominan sesuai dengan fungsi dan orientasinya sebagai agent of knowledge, agent of social control, dan agent of change. STIKA, Wiraraja, STKIP, Unira, STAIN, Unijoyo, dan lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal lainnya yang ada di Madura secara de fakto harus disadari memiliki tanggung jawab yang sama dan bersama dalam proses tersebut. Yang namanya proses tentunya memerlukan langkah-langkah praktis-strategis yang bisa saja formatnya berbeda bergantung pada kebutuhan riil daerah masing-masing.
Fungsi yang pertama meniscayakan adanya pemikiran kreatif untuk menghasilkan formulasi keilmuan yang utuh, khususnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga merupakan bentuk implementasi dari yang pertama, yaitu berupa upaya-upaya praktis seperti pendampingan, advokasi, training, dan controling masyarakat setempat yang pada klimaksnya dapat menciptakan kesadaran masyarakat dan pola fikir yang leibh aktif dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Sebagai catatan, di zaman modern ini sangatlah naif ketika teknologi tidak dijadikan alat penunjang untuk mewujudkan perekonomian masyarakat di masa depan.

*Penulis Aktif di Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menuju Madura yang Agamis-Industrialis

2009-06-29T13:53:00.003+07:00

Menuju Madura yang Agamis-Industrialis
Oleh Tirmidzi*

Pulau Madura yang dihuni oleh sekitar 3.188.043 penduduk selalu mendapat sorotan banyak kalangan. Di samping karena Madura memiliki kekayaan yang melimpah baik SDM maupun SDA-nya, juga terdapat banyak keunikan-keunikan kultur yang jarang ditemui di daerah-daerah lainnya.
Perikanan, garam, minyak, tambang, tembakau, dan lainnya sejak dini telah menjadi lahan garapan masyarakat Madura yang terkenal ulet, berani dan pantang menyerah. Walau demikian, aktifitas materiil tidak menjadi hambatan akan kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat. Tahlilan, sarwaan, koloman, pengajian sampai detik ini masih sangat lekat dalam lingkungan dan tradisi mereka.
Diakui atau tidak, dalam hitungan mayoritas masyarakat Madura sangat taat beragama. Selain ikatan persaudaraan yang erat, agama menjadi unsur penting sebagai identitas masyarakat, agama selalu tidak terpisahkan dari jati diri mereka. Bahkan, 'carok' bisa saja terjadi untuk membela kedua unsur tersebut. Bagai mereka, agama tak ubahnya 'bapak' sedangkan saudara seperti seorang 'ibu' yang harus selalu dijaga dan diperjuangkan.
Fakta yang sangat riil yang mencerminkan ketaatan masyarakat Madura terhadap agamanya adalah tumbuh suburnya atribut keagamaan seperti masjid, surau, langgar, madrasah, pesantren, dan semacamnya. Dalam konteks Jatim, Madura adalah pulau yang memiliki pesantren terbanyak, bahkan dikatakan bahwa 'induk' pesantren Jatim terletak di Madura atau lebih pasnya di Bangkalan.
Realitas demikian sudah menjadi budaya yang mendarah daging di pulau tanah garam tersebut. Sehingga, tidak heran ketika direncanakan akan dilaksanakan pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), para tokoh dan elit masyarakat Madura menolak secara tegas. Tapi apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur. Pembangunan jembatan suramadu sudah selesai dan akan diresmikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini. Hari ini, tanggal 10 Juni 2009 sekaligus menjadi momen bersejarah yang patut diingat oleh seluruh elemen masyarakat sebagai babak baru peradaban (new civilization) Madura, peradaban yang lebih terbuka.
Sudah jelas bahwa jembatan suramadu di samping memudahkan arus transportasi juga akan membuka ruang lebar bagi masuknya budaya-budaya luar yang bisa saja berbeda dan bahkan bertentangan dengan budaya lokal Madura. Dalam hal ini, industrialisasi akan menjadi tantangan utama yang sudah bisa diprediksikan kehadirannya mulai sekarang. Sudah bisa dibayangkan, beberapa tahun ke depan, masjid-masjid megah akan berdempetan dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya akan jauh lebih megah, langgar dan surau pun akan dikalahkan oleh perumahan-perumahan besar yang segera dibangun, masyarakat yang biasanya ke masjid untuk berjamaah akan disibukkan dengan transaksi, serta koloman, sarwaan akan sama ramainya dengan warung-warung cangkruan, dan semacamnya.

Pergulatan Nilai
Kalau ditilik secara serius, dapat diprediksikan bahwa pasca diresmikannya jembatan suramadu, di Madura akan terjadi pergulatan akut antara agama dan budaya (lokal) dengan budaya-budaya baru termasuk industri yang akan menjadi kenyataan yang tidak terelakkan nantinya. Agama dengan spiritualitasnya akan mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai sakralnya, sedangkan industri dengan rasionalitasnya akan menyebarkan nilai-nilai profannya. Akan menjadi akut karena nilai keduanya berada dalam titik yang bersinggungan.
Konsekuensinya, masyarakat Madura dituntut untuk bisa mengasimulasikan kedua nilai tersebut. Bagaimana keduanya dapat menjadi satu kesatuan yang integral dan saling menguatkan bukan bertolak belakang dan menghancurkan. Karena bagaimanapun juga, keunggulan salah satunya akan menjadi ancaman bagi yang laiinnya (the others).
Setidaknya akan ada dua kenyataan yang akan diterima oleh masyarakat Madura ketika terjadi keunggulan salah satu dari keduanya. Pertama, ketika agama menang maka akan terjadi proses 'agamaisasi' industri. Proses ini akan memberikan ruang gerak yang sempit terhadap perkembangan industri yang dicita-citakan sebagai masa depan ekonomi masyarakat. Praktek industrialisasi akan selalu terbentur dengan agama, sehingga hadirnya jembatan suramadu yang diidealkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Madura—yang dalam konkteks Jatim pertumbuhannya di bawah rata-rata—akan mendapat hambatan-hambatan dalam praktek riilnya.
Kedua, ketika industri unggul maka yang terjadi justru sebaliknya, yaitu proses 'industrialisasi' agama. Kemungkinan kedua ini yang sangat ditakutkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi salah satu pertimbangan strategis para tokoh Madura sebelum jembatan suramadu dibangun. Alasannya, agama termasuk juga budaya keberagamaan yang ada di Madura dikhawatirkan sedikit demi sedikit akan terkikis oleh industrialisasi pasca jembatan suramadu rampung. Madura yang lebih dikenal sebagai masyarakat religi, penuh kekompakan dan perhitungan sangat dimungkinkan akan berubah menjadi masyarakat rasionalis, individualis, hedonis, dan semacamnya.
Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat rela ketika terjadi pergulatan nilai yang dapat mengganggu aktivitas, stabilitas bahkan eksistensi Madura itu sendiri?, tentu jawabannya 'tidak'. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap-sikap baru dan telaah yang lebih kritis, arif dan bijaksana terhadapa fenomena-fenomena yang akan terjadi pasca peresmian jembatan suramadu. Sikap kritis dimaksudkan sebagai upaya filterisasi terhadap arus-arus baru yang segera masuk. Sedangkan arif dan bijaksana adalah bentuk sikap elastis, sehingga arus-arus baru tidak dilihat sebelah mata dan cenderung ditolak. Bagaimanapun juga, hadirnya jembatan suramadu merupakan jembatan transformasi nilai yang patut dijunjung tinggi dan diapresiasi secara positif.
Sebagai harapan, penulis sebagai penduduk asli Madura hanya bisa berharap bagaimana masyarakat bisa menjunjung nilai-nilai agama di tengah semarak praktek industrialisasi. Asimulasi nilai agama dengan industri akan menjadi 'power' yang akan mengangkat martabat masyarakat dan pulau Madura tercinta. Jadikan Madura sebagai daerah yang agamis-industrialis. Wallahu A'lamu bi al-Showab.

* Penulis adalah Alumni PP. Annuqayah,
Aktif di Pesanten IAIN Sunan Ampel Surabaya

Janji-Janji (Manis) Capres-Cawapres

2009-06-08T16:21:00.002+07:00

Janji-Janji (Manis) Capres-Cawapres
Oleh: Tirmidzi*

Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kini memasuki dunia pertandingan (competition world) yang sangat akut. Masing-masing kandidat mulai mengobral janji-janji untuk memerkenalkan dirinya sekaligus menarik simpati masyarakat, baik dalam aspek budaya, politik, pemerintahan, lebih-lebih aspek ekonomi. Embel-embel pemapanan ekonomi sepertinya menjadi tema sentral dalam detik-detik kampanye yang telah digelar 2 Juni kemaren.
Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) memilih perbaikan sektor riil yang 'lebih cepat lebih baik'. Pasangan yang selalu pertama ini menegaskan tidak akan menggantungkan system perekonomian negara pada pasar modal an sich. Hal itu disebabkan hajat hidup bansa Indonesia justru sangat bergantung pada keberlangsungan sektor riil. Capres-cawapres yang diusung partai Golkar dan Hanura ini pun berjanji akan memperbaiki perekonomian Indonesia dengan target capaian 8% mulai tahun 2011 mendatang.
Berbeda dengan yang pertama, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (SBY-Berboedi) mengemukakan agenda pembangunan ekonomi untuk semua. Pasangan ini tidak memfokuskan pada satu sektor saja dengan alasan karena Indonesia masih dipengaruhi buruknya perekonomian dunia dan masih dalam tahap pemulihan ekonomi pasca resesi ekonomi global. Dengan slogan 'lanjutkan', pasangan ini pun jika terpilih menjanjikan rata-rata pertumbuhan ekonomi 7% pada akhir 2014.
Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo (Mega-Pro) sangat menitikberatkan pada agenda ekonomi kerakyatan. Dengan tegas pasangan ini menyatakan akan melakukan perubahan system ekonomi yang ada yang lebih didominasi oleh orang asing menjadi system ekonomi yang lebih menomorsatukan kepentingan rakyat kecil dan bangsa Indonesia secara umum. Bahkan di kesempatan yang berbeda, Prabowo pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 10% dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Kalau kita perhatikan, semua janji-janji yang dilontarkan oleh masing-masing kandidat memiliki orientasi yang sama yaitu menekankan pertumbunhan ekonomi di masa depan menuju perekonomian yang lebih mapan, berkembang dan lebih maju, hanya saja kapasitas dan pemakaian redaksi teksnya berbeda.

Janji sebagai Identitas
Dalam khazanah ilmu filsafat, masalah perbedaan redaksi tutur kata—sebagaimana janji-janji para kandidat—mendapat perhatian khusus dari para philosopher, khususnya penganut logosentrisme, karena perbedaan kata memiliki signifikansi yang mempengaruhi substansi makna, sehingga muncullah istilah 'difference'. Istilah difference sendiri kali pertama diperkenalkan oleh Derrida (1930-2004) dalam ceramahnya di depan Societe Francaise de Philosophie pada 27 Januari 1968. Menurutnya, difference bukanlah substansi atau esensi yang memiliki tempat (lieu), akan tetapi lebih cenderung pada strategi tekstual yang bisa saja ambigu dan berwajah dua.
Walau demikian, di sisi yang berbeda difference tidak selalu mengisyaratkan hierarki yang mengunggulkan antara satu kelompok dengan kelompok lain atau oposisi yang meniadakan satu kelompok dan menghadirkan kelompok lain, serta bukan melulu strategi yang selalu menipu dan berwajah ganda karena selalu ada kategori ketiga yang memungkinkan kedua kategori tersebut tetap seperti sediakala, masing-masing kata dibangun di atas signification dalam kapasitasnya sendiri.
Dengan dua asumsi tersebut diketahui bahwa difference hanyalah sebagai identitas untuk menandakan sesuatu yang memiliki banyak kemungkinan-kemungkina. Sebagai identitas, meminjam bahasa Nietzsche, difference adalah sesuatu yang fallible yakni dapat dibenarkan, dipersalahkan, diuji, dikritik, dan dibenturkan dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin tidak terbayangkan atau tampak paradoksal dan bahkan tidak masuk akal. Falibilitas memberikan ruang bagi khalayak umum untuk membaca dan merenungkan segala sesuatu termasuk janji-janji para kandidat yang sangat variatif tersebut.
Ketika janji-janji diasumsikan sebagai identitas, setidaknya ada dua kemungkinan yang harus menjadi bahan bacaan publik, apakah janji dimaksud sebagai strategi atau substansi. Pertama, identitas sebagai strategi. Sebagai strategi, janji-janji hanya dibangun untuk memengaruhi massa, sangat temporal dan tidak akan ada kesesuaian antara res cogitans (pikiran/ide) dengan res extansa (realitas) nantinya.
Identitas ini menjadi nyata dalam konteks keindonesiaan ketika melihat bahwa janji-janji sebagaimana diobralkan oleh para kandidat kita hanya hadir di setiap momen-momen penting semisal pemilihan calon legeslatif dan calon presiden. Di samping juga, janji-janji demikian hanya menjadi harapan dan tidak dapat ditransformasikan dalam tindakan nyata, sehingga janji hanya ibarat tong kosong yang nyaring bunyinya.
Kedua, identitas sebagai system nilai. Berbeda dari yang pertama, janji-janji dalam hal ini dibangun atas nama keadilan, kejujuran, kecakapan, dan target-target yang terarah dan riil. Identitas ini lebih mengedepankan substansi daripada kulit luarnya, tidak terlalu muluk dan lebih memperhatikan suara mayaoritas.
Kedua item bacaan di muka semoga dapat menjadi bekal bagi masyarakat kita di mana saat ini sudah mulai dicekoki dengan janji-janji atau identitas-identitas para kandidat yang akan bersaing dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Negara Indonesia preode 2009-2014 pada 9 Juli mendatang, sehingga mereka tidak memilih capres-cawapres berdasar pada identitas-identitas palsu serta janji-janji manis yang semu. Akan tetapi, lebih dari itu memilih karena hati nurani dan berdasar pada identitas yang sarat dengan substansi. Tentunya harapan demikian akan tercapai ketika masyarakat lebih peka dan lebih teliti dalam menilai ketiga kandidat yang akan segera bertanding. Wallahu a’lamu bi al-showab.

*Penulis Aktif di Pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya

Buku dan Pesan Perdamaian

2009-06-08T16:16:00.002+07:00

Buku dan Pesan Perdamaian
Oleh: Tirmidzi*

Menjadi kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa Negara Indonesia termasuk Negara majemuk yang sarat dengan perbedeaan di samping juga persamaan. Namun demikian, perbedaan yang idealnya merupakan potensi besar (rahmatan) untuk membangun Negara ‘masa depan’ sering kali dijadikan sebagai alat pemicu konflik antar sesama.
Disadari atau tidak, Indonesia masih memendam potensi konflik yang luar biasa. Di samping karena fakta bahwa Indonesia dihuni oleh beragam agama, etnik, dan budaya, juga karena gesekan politik yang sangat kuat yang juga turut memicu meningkatnya eskalasi konflik. Hal demikian tampak dengan masih terus berulangnya konflik, baik konflik antar agama maupun di intern umat beragama itu sendiri. Belum lagi ketegangan yang terjadi antara agama ‘resmi’ dengan agama ‘adat’, konflik antara pemerintah dan masyarakat akar rumput, dan lain sebagainya. Artinya, beragam model konflik, baik vertikal (antara warga negara dan pemerintah) maupun horizontal (sesama warga negara) terus saja terjadi dan seolah tidak ada tanda-tanda untuk berakhir.
Fakta demikian menjadi salah satu motivasi bagi beberapa tokoh dan pemikir Negara ini untuk menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan. Buku ‘Demi Toleransi, Demi Pluralisme’ yang diluncurkan pada tanggal 4 Mei 2007 kemaren berisi kumpulan tulisan 31 tokoh yang berasal dari kalangan intelektual, petinggi partai, agamawan, aktivis LSM, dan lain-lainnya. Buku tersebut ditulis khusus oleh teman-teman dan murid Prof. Dr. Dawam Rahardjo sekaligus sebagai hadiah ulang tahun kepada beliau yang ke 65 tahun pada 20 April 2007 yang lalu.
Di tahun yang sama, terbit pula buku yang ditulis oleh salah satu tokoh intelektual muda, Zuhairi Misrawi, yang berjudul ‘Al-Quran Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme’. Buku itu ditulis sebagai upaya mencari landasan teologis, sosial maupun historis bagi terwujudnya perdamaian dunia, karena menurut penulis buku tersebut dewasa ini benih-benih intoleransi sudah mulai mengakar tidak hanya dalam tataran teologis tetapi sudah menjadi tindakan praksis banyak kalangan.
Buku yang dipengantari oleh dua tokoh ternama, Abdurrahman Wahid dan Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan, baik tokoh agama, cendekiawan dan tokoh ahli lainnya, seperti KH. Husein Muhammad selaku tokoh agama dan penulis buku ‘Fikih Perempuan’, Dr. Nur Rofi’ah salah satu tokoh tafsir dan ilmu al-Quran, Abdul Basit yang menjabat sebagai amir nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Moeslim Abdurrahman seorang cendekiawan muslim ternama, Ahmad Baso anggota Komnas HAM, dan tokoh-tokoh lainnya.
Baru setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 29 April 2008, pengurus Pusat Lakpesdam NU mengadakan launching buku ‘Prakarsa Perdamaian; Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial’. Buku yang ditulis oleh Khamami Zada, A. Fawaid Sjadzili, Muhammad Maksum, Irsyad Zamjani, dan Muhtadin AR itu merupakan salah satu produk kerja-kerja sosial PP Lakpesdam NU dalam mengupayakan perdamaian. Buku tersebut dijadikan media untuk berbagi pengalaman dalam memprakarsai perdamaian yang dilakukan oleh PP Lakpesdam NU. Insiatif demikian dimulai dari kegiatan riset lapangan di 12 kabupaten (4 kabupaten di Jawa Barat, 4 kabupaten di Sulawesi Selatan, dan 4 kabupaten di Nusa Tenggara Barat). Oleh karena itu, buku tersebut menjadikan tiga provinsi itu sebagai setting dan studi kasus konflik-konflik yang terjadi. Belajar dari pengalaman di beberapa daerah itulah, dengan gaya penulisan yang menarik buku tersebut hendak menyampaikan pesan-pesan perdamaian terkait dengan wilayah masing-masing.
Di samping tiga buku tersebut juga banyak karya-karya lain baik yang telah dipublikasikan maupun tidak terkait dengan penyemaian perdamaian di bumi pertiwi bahkan di jagad raya ini. Namun, setidaknya tiga buku monumental tersebut dapat mewakili—walaupun tidak komprehensif—untuk mewujudkan cita-cita yang diidamkan masyarakat selama ini.

Buku Sebagai Refleksi Perdamaian
Banyaknya buku-buku yang ditulis secara khusus tentang perdamaian oleh banyak orang dari berbagai kalangan telah cukup membuktikan bahwa perwujudan perdamian betul-betul menjadi harapan sekarang dan di masa depan. Sehingga mereka terus berusaha untuk mewujudkan perdamaian dalam semua level kehidupan dengan berbagai macam cara, mulai dari diskusi dalam forum-forum, gerakan sosial, organisasi keagamaan, dan termasuk juga dengan menorehkan pemikiran brilian tentang perdamaian dalam sebuah karya misalnya melalui penerbitan buku sebagaimana telah disebutkan.
Di zaman modern seperti sekarang, sebuah karya (teks/buku) menjadi salah satu media menarik untuk dijadikan sebagai refleksi perdamaian yang digandrungi banyak orang karena buku dapat disebarkan dengan mudah dan fleksibel. Di samping itu pula, sebuah buku dapat menjadi ‘dunia bebas’ bagi penulisnya untuk mengeluarkan semua pikirannya tanpa terkecuali, kalau meminjam bahasa Derrida teks sebagai pembebasan logika.
Dengan karya-karya demikian, pembaca di manapun berada bisa memahami secara komprehensif pemikiran-pemikiran tokoh yang kemudian dapat dijadikan lendasan praksis di lapangan dalam rangka membuat realitas baru, realitas yang lebih damai, toleran, arif, dan lebih bijaksana. Salah satu filusuf ternama, Jaques Lacan, pernah menyatakan bahwa ‘proses pembentukan realitas dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari warisan simbolik semisal mitos, cerita, tabu, bahasa, termasuk juga teks’. Cala Ibi juga menyatakan: maknailah, meski hanya sebuah kata sederhana, kelak kau akan tahu betapa makna bisa bermula dari hanya sebuah kata, sebuah huruf.
Bertolak dari persepsi demikian, jelas bahwa buku-buku perdamian sangat dibutuhkan di tengah kondisi umat yang semakin bercerai-berai seperti sekarang ini. Penerbitan buku-buku semacam itu menjadi kebutuhan primer dalam rangka mencari titik persatuan dan kesatuan umat. Namun perlu dicatat, jangan sampai penerbitan buku demikian hanya bersifat temporal, bergantung pada waktu dan kondisi tertentu, dan berorientasi finansial (financial oriented) an sich dengan menjadikan momen desintegrasi umat sebagai kesempatan untuk meraup royalty dari penerbitan buku. Akan tetapi lebih dari itu, diharapkan kehadiran buku-buku perdamaian bersifat kontinu dan berlandaskan pada hati nurani sebagai refleksi perwujudan perdamaian sejagad.

*Peminat Buku, Aktif di Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Peluang Politik Perempuan

2009-06-08T16:08:00.002+07:00

Peluang Politik Perempuan
Oleh: Tirmidzi*

Perempuan adalah makhluk Tuhan seperti juga laki-laki. Sebagai hamba Tuhan, Mereka juga memiliki tang¬gungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia sebagaimana kaum Adam. Tuhan mem¬berikan kepada mereka potensi-potensi dan kemam¬puan-kemampuan (al-ahliyyah) untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut.
Secara teologis, teks-teks suci telah menegaskan keharusan kerjasama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini, baik tugas keagama¬an, menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemun¬karan, di samping juga menegaskan akan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam kitab suci al-Quran misalnya dijelaskan antara lain dalam surat: Ali Imran; 195, al-Nahl; 97, dan al-Taubah; 71. Beberapa ayat al-Qur-an tersebut menjadi dasar legi¬timasi betapa partisipasi politik perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Partisipasi mereka men¬jangkau seluruh dimensi kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan—juga laki-laki—untuk menjalani peran-peran politik domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil.
Di samping itu, sejarah kenabian mencatat se¬jum¬lah besar perempuan ikut memainkan pe¬ran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para isteri Nabi lainnya, Fathimah (anak), Zainab (cucu), dan Sukainah (cicit) adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas dan turut mengisi peran politik maupun sosial kala itu.
Namun sayang, dalam perjalanan sejarah perpolitikan, partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktifitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Bahkan jauh sebelumnya, seorang filsuf ternama, Aristoteles memandang kaum perempuan sebagai manusia yang belum selesai, yang tertahan dalam perkembangan tingkat kemanusiaan paling rendah, sehingga mereka kembali di¬po¬jokkan di sudut-sudut rumah dan terpencil dari kera¬maian peradaban. Mereka selalu dijadikan kelompok kelas dua, di 'dapurkan' dan disingkirkan dari peran-peran strategis publik.
Ironisnya, fenomena demikian juga terjadi di negara kita, Indonesia, di mana negara ini dikatakan sebagai penganut sistem demokrasi yang hakikatnya tidak harus membedakan status 'male' dan 'female', karena keduanya termasuk dalam kategori masyarakat yang juga berhak akan kedaulatan.

Babak Baru
Dalam konteks keindonesiaan, tumbangnya orde baru merupakan babak baru sekaligus gerbang pencerahan bagi kaum perempuan. Hadirnya orde reformasi memberikan ruang khusus bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan walaupun belum terlaksana seutuhnya.
Hadirnya undang-undang yang mengatur akan keterwakilan perempuan dalam kancah perpolitikan seperti undang-undang no 1 pasal 65 ayat 1 tahun 2003, no 2 pasal 2 ayat 5 tahun 2008 dan no 2 pasal 20 tahun 2008 telah menjadi motivasi bagi kaum perempuan untuk terus berjuang untuk menghapus sejarah kelabu yang terjadi sejak masa silam. Dengan potensi yang mereka miliki, mereka berupaya mengimbangi kaum Adam yang selalu menjadi kelompok mayoritas.
Riilnya, segala upaya yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Sebagai mana kita lihat bahwa keterwakilan perempuan dalam kancah politik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam konteks Jatim misalnya, pada tahun 1999 kaum perempuan yang duduk di parlemen hanya diwakili 11 orang, kemudian meningkat menjadi 16 orang pada tahun 2004, dan sangat mengagumkan pada pemilihan calon legislatif preode 2009-2014 wakil perempuan Jatim mencapai lebih dari 20%. Bahkan Hj. Istibsyaroh yang menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meraup suara terbanyak walaupun tanpa kampanye dan tim sukses.
Hal itu menunjukkan bahwa saat ini kaum perempuan memiliki peluang besar untuk mengembalikan fitrah mereka yang tercampakkan. Kalau mengacu pada realitas masa kini, ada dua faktor penting yang menyebabkan terbukanya peluang besar bagi mereka. Pertama, karakter pribadi. Secara psikologis, perempuan lebih mengedepankan perasaan dari pada rasionalitas, sehingga dalam prakteknya mereka lebih peka terhadap fenomena yang terjadi dan lebih elegan dalam menyikapinya. Sifat-sifat kelembutan yang melekat memberikan ruang tersendiri di hati masyarakat untuk memilih mereka. Pun juga, sifat demikian bisa dijadikan bekal untuk membangun pemerintahan masa depan yang lebih arif, sopan, elastis, bijaksana, dan penuh dengan kelembutan bukan penuh arogansi.
Ke dua, faktor sosial-politik. Telah menjadi kenyataan bahwa kuantitas perempuan lebih tinggi di mana kualitasnya pun tidak jauh berbeda dengan kaum Adam. Di samping itu, pemerintahan yang selama ini dipimpin oleh mayoritas kaum Adam belum sepenuhnya berhasil untuk tidak mengatakan gagal. Bahkan, para pelaku tindakan amoral seperti korupsi dan kolusi sampai saat ini masih didominasi oleh kaum Adam sebagaimana terjadi di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Jember dan lainnya.
Kedua faktor tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan tidak melulu berkutat dalam tugas-tugas domistik. Kuota 30% yang dialokasikan tidak dipandang secara a priori tapi harus diapresiasi secara positif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang sering kali termarjinalkan. Namun yang harus menjadi catatan kaum perempuan yang telah terpilih jangan sampai terjebak dalam jurang kenistaan sebagaimana banyak dipraktekkan oleh kaum Adam. Selamat berjuang, merdekakan kaum perempauan.

*Penulis Aktif di Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menghadirkan Kembali Sosok Kiai

2009-05-27T16:36:00.001+07:00

Menghadirkan Kembali Sosok Kiai
Oleh TIRMIDZI*

Dewasa ini, di desa maupun di kota, kata kiai seakan tercerabut dari akar sejarahnya. Sosok yang ditokohkan oleh masyarakat hanya mengemuka di momen-momen tertentu seperti tahlilan, lawatan, khitanan, selamatan, dan lainnya. Sejatinya, sebagai sosok yang diakui sangat akrab dengan masyarakat akar rumput seyogyanya selalu dihadirkan di setiap tempat dan waktu, terlebih ketika mengingat bahwa mereka adalah sumber intelektula (keagamaan) di samping juga moralitas sosial.
Jawa Timur (Jatim), sebagai daerah yang masyarakatnya dikenal sangat mengimani ‘sakralitas’ kiai, sudah mulai luntur dan terjebak pada tradisi penghadiran sosok kiai di momen-momen tertentu. Bahkan kalau dalam konstelasi politik ada yang mengatakan bahwa kiai telah difungsikan pada ranah yang kurang menguntungkan. Kiranya masih lekat dalam ingatan kita, betapa banyak nama-nama kiai disebut-sebut pada waktu pemilihan kepala daerah tahun lalu, betapa banyak foto-foto kiai yang dipajang, digantung, dan ditempel pada momentum pemilihan calon legeslatif bulan kemaren. Tapi ketika momen itu telah selesai, tidak ada yang peduli pada kiai, tidak ada orang yang memerhatikan dan mempertimbangkan eksistensi mereka.
Sebentar lagi kita akan merayakan pemilihan presiden dan wakilnya. Sudah bisa dipastikan bahwa kiai dan pesantren akan menjadi objek ‘safari politik’ para kandidat yang akan bersaing. Rabu kemaren, Wakil Presiden partai Golkar Jusuf Kalla mengawali kunjungan ke sebagian daerah Jatim dan bertemu dengan beberapa tokoh NU Jatim di antaranya ketua PWNU KH. Hasan Mutawakkil Alallah dan Rais PWNU KH. Miftachul Akhyar. (Kompas Jatim, 14/05/09). Kunjungan demikian diprediksikan akan terus berlanjut pada kiai-kiai Jatim lainnya, mengingat ketokohan kiai masih sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Jatim.

Sebagai Lokomotif
Kalau dirunut dari akar sejarahnya, seseorang dikatakan kiai ketika dia memiliki keilmuan yang mumpuni, keuletan, kharisma, ketokohan dalam masyarakat, dan keistimewaan lainnya. Intinya, kiai adalah sosok yang bisa mendobrak segala macam kejumudan dan mampu menjadi lokomotif dalam semua aspek kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang lebih bermartabat.
K.H. Hasyim Asy'ari, salah satu kiai pejuang asal Jombang, telah mampu memprakarsai terwujudnya persatuan umat yang mana pada waktu terpecah belah karena fanatisme suku, golongan, stratifikasi sosial, dan agama masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat. Bagi beliau, perjuangan akan sia-sia tanpa persatuan. Di samping itu, beliau juga berani menantang perpolitikan Belanda yang tidak memihak pada masyarakat bawah sekaligus mendobrak jajahan mereka yang terus membabi buta.
K.H. Zaini Mun'im pendiri pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dengan semangat yang tinggi mampu mengangkat martabat masyarakat dengan merombak keyakinan mereka yang mayoritas menganut animisme dan dinamisme menjadi monoteisme. Liku-liku panjang yang beliua lalui tidak membuatnya gentar apalagi mundur. Segala bentuk rintangan dan hambatan tidak selalu dianggapnya sebagai musuh yang harus dijauhi tapi terkadang harus didekati dan difahami sehingga ditemukan solusi alternatifnya.
Kedua profil di muka secara sederhana mengilustrasikan sosok kiai sejati. Kelebihan dan keistimewaan yang mereka miliki difungsikan untuk kepentingan agama, bangsa dan Negara. Dengan langkah-langkah strategis, mereka berupaya menciptakan kondisi yang lebih baik, baik melalui gerakan sosial, budaya, politik, terlebih agama yang merupakan medan garapannya. Pun juga, mereka secara tegas menolak segala tawaran yang sekiranya akan menjadi batu sandungan dalam dakwah mereka. Orientasi-orientasi temporal bagi mereka adalah penghambat cita-cita suci seorang kiai.

Menghadirkan Kiai
Disadari atau tidak, dewasa ini problematika umat semakin kompleks, tindakan korupsi di mana-mana, pemerintahan kurang berpihak pada masyarakat, layanan pendidikan dan kesehatan mahal, harga sembako terus melonjak tinggi, angka pengangguran dan kemiskinan sampai saat ini tidak ditemukan solusinya, sedangkan sikap individualis dan hedonis di tengah masyarakat semakin menguat.
Di tengah hiruk-pikuk demikian, sosok bersahaja yang oleh masyarakat Jawa disebut dengan kiai patut dipertimbangkan kehadirannya di setiap tempat dan waktu. Keistimewaan yang dimilikinya—dalam semua kapasitasnya—bisa dijadikan terobosan untuk menyudahi atau paling tidak meminimalisasi problema keumatan yang terjadi dewasa ini.
Tentunya, tidak dapat dipungkiri bahwa keistimewaan yang dimiliki seorang kiai akan berbeda sesuai dengan individu masing-masing. Di sninilah kemudian dibutuhkan kecakapan dan keahlian untuk merangkul dan meletakkan kiai sesuai dengan keahliannya, yang ahli dalam bidang sosial-keagamaan diberikan kekuasaan untuk berkecimpung dalam ranah tersebut sedangkan yang ahli dalam bidang politik misalnya diberikan keleluasaan untuk terjun dalam pentas politik. Sehingga, keistimewaan yang mereka miliki benar-benar 'hadir' di tengah masyarakat luas kapan dan dimana saja.
Tapi yang harus diingat bahwa sosok kiai yang patut dihadirkan bukanlah sosok yang lembek, membebek dan mudah ditunggangi oleh kepentingan, baik pribadi, kelompok, maupun instansi-instansi tertentu yang hanya berorientasi jangka pendek, akan tetapi mereka yang berangkat dari hati nurani untuk menyelesaikan problema keumatan, pantang menyerah, memiliki semangat juang yang tinggi untuk membangun kehidupan yang mapan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sekarang dan di masa depan sebagaimana dicontohkan oleh sosok K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Zaini Mun'im pada masanya.

*Penulis sekarang Aktif di Pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menatap Masa Depan Korban PHK

2009-05-14T11:33:00.000+07:00

Menatap Masa Depan Korban PHK

Oleh: TIRMIDZI*

Krisis moneter yang menimpa bangsa ini pada tahun 1998 menjadi momen yang terus diingat oleh masyarakat luas. Betapa tidak, krismon telah menyisakan rasa sakit yang mendalam di hati mereka, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat, layanan kesehatan mahal, dan banyak lagi dampak negatif lainnya. Penyakit lama belum sembuh total, kini masyarakat kita dihadapkan pada krisis ekonomi global. Krisi ini benar-benar memberikan tamparan yang sangat keras sekaligus menjadi babak lanjutan keterpurukan mereka. Contoh yang sangat riil adalah banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hingga April 2009, jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Timur mencapai 14.036 jiwa. Data yang dihimpun Kompas dari Aliansi Buruh Menggugat (ABM) menunjukkan, kasus terbesar disebabkan krisis ekonomi global dengan jumlah PHK sebanyak 9.078 karyawan, sementara 331 karyawan kehilangan pekerjaan karena alasan nonkrisis, dan 226 karyawan lain diberhentikan karena habis masa kontrak. Selain itu, sebanyak 4.401 karyawan telah dirumahkan dan 2.007 karyawan lainnya telah masuk dalam daftar rencana PHK. (Kompas Jatim, 17/04/09).

Pada hari yang sama, Harian ini juga menyebutkan kasus PHK terbesar di Jatim terjadi di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.000 kasus, Pasuruan 2.000 kasus, dan Gresik 1.500 kasus. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya, Malang, Nganjuk, Madura, Mojokerto. Tingginya angka PHK tersebut antara lain disebabkan karena kurang lebih dari 14 perusahaan di Jatim gulung tikar dan 31 perusahaan tutup sementara dengan alasan yang sama, krisis ekonomi global.

Angka tersebut semakin membukit setelah ditambah dengan tenaga kerja kita yang dikena PHK di luar negeri, baik sebagai tenaga industri, otomotif, pembantu rumah tangga dan semacamnya. Sejak Januari sampai April 2009, korban PHK tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jatim yang dipulangkan telah mencapai 15.000 orang. (Kompas Jatim, 23/04/09).

Ironisnya, sampai saat ini sepertinya belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi permsalahan ini. Alih-laih mengupayakan tapi pada kenyataannya hanya dijadikan sebagai media ‘bisnis pribadi’ dan ‘bisnis kelompok’ sedangkan para korban dibiarkan terlantar berada di tengah kebingungan dan masa depan yang suram.

Mengadu Nasib

Ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi fenomena PHK turut memperbanyak ‘koleksi’ pengangguran yang sampai saat ini telah mencapai 1,2 juta jiwa. Di samping itu, tidak sedikit dari mereka yang berani ‘melarikan diri’ ke daerah-daerah lain seperti Jakarta, Sulawesi, Sumatera, Banjarmasin, Malaysia, bahkan ke luar Negeri, untuk mengadu nasib mereka.

Padahal secara akal sehat, nasib mereka di daerah luar juga belum bisa dipastikan mapan. Tapi mengapa mereka tetap melakukannya?. Raja dangdut H. Rhoma Irama mengilustrasikan dalam lirik pengangguran-nya: Telah lama ku alami hidup tiada pegangan, pengangguran ya Allah/Tiap hari susah makan anak istri bertangisan, jadi korban ya Allah/Tiada yang mau menolong pada diriku ini/Tiada yang mau perduli akan nasibku ini/Bahkan mereka mencemoohkan penuh kebencian/Akupun selalu disisihkan dari pergaulan. Alasan ekonomi keluarga selalu menjadi sebab sentral kerelaan mereka untuk merantau ke daerah lain.

Tetangga penulis, Ahmadi (36), berangkat ke Sumatera untuk mencari pekerjaan pasca PHK beberapa bulan lalu dan sampai saat ini belum jelas hal-ihwalnya. Ia rela meninggalkan dua anak dan istrinya demi pemapanan ekonomi keluarganya. Alasannya sederhana, karena ia ingin anaknya basa melanjutkan sekolah sampai jenjang setinggi-tingginya dan dapat setara dengan teman-teman sebayanya.

Contoh tersebut hanya salah satu dari sekian banyak kasus korban PHK. Di balik itu sudah dapat dipastikan akan banyak kasus financial depression lainnya. Bahkan yang lebih tragis, korban PHK bukan hanya mengalami financial depression tapi juga person depression, seperti stres, gila dan gangguan-gangguan psikologis lainnya, sebagaimana terjadi di beberapa daerah Jatim semisal Sumenep, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan daerah-daerah lainnya.

Akankah fenomena ‘adu nasib’ masyarakat kita akan terus berlanjut?, siapa yang bertanggung jawab?, bukankah UUD 1945 telah mengamanatkan perwujudan tatanan kehidupan masyarakat—termasuk di Jatim—yang sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan nilai-nilai pancasila?.

Pemerintah (Pro) Masyarakat

Dalam pembukaan UUD 1945, founding father Negara ini telah merumuskan bahwa Pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah sebagai wakil rakyat memiliki keharusan bahkan kewajiban untuk melindungi dan memperbaiki kehidupan masyarakat dalam semua aspeknya, termasuk ekonomi. Terkait dengan korban PHK, secara filosofis UUD tersebut mengharuskan adanya langkah-langkah konkret-kreatif dari pemerintah untuk menyudahi problem ekonomi yang semakin mendesak.

‘Soekarwo Prioritaskan Ekonomi Jatim’, demikian judul headline harian Kompas Jatim edisi 31 Januari 2009. Agenda semacam itu patut dilestarikan dan ditindaklanjuti secara bersama. Sudah saatnya Gubernur dan calon legeslatif terpilih berkonsolidasi untuk memikirkan masa depan ekonomi masyarakat. Janji-janji yang mereka lontarkan pada waktu kampanye, seperti lapangan kerja, penyusunan peraturan gubernur, pemfungsian Disnaker, jaminan akses pendidikan dan kesehatan, pelatiahan kerja, serta pemberian stimulus penguatan ekonomi, sudah waktunya untuk ditransformasikan dalam aksi-aksi nyata.

Dengan pemerintahan yang benar-benar memihak pada masyrakat, korban PHK tidak perlu mengadu nasib ke tanah rantau. Mereka bisa hidup berdampingan dengan keluarganya dan dapat menatap masa depan yang lebih cerah di tanah kelahirannya. Akhirnya, amanat UUD 1945 ‘mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur’ menjadi kenyataan yang tidak terelakkan.

* Penulis adalah Pegiat Sosial-Budaya, Aktif di PesMa IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyikapi Pluralitas di Madura Pasca Pembangunan Suramadu

2009-05-02T10:10:00.003+07:00

Menyikapi Pluralitas di Madura
Pasca Pembangunan Suramadu
Oleh TIRMIDZI*

Madura yang dikenal dengan pulau tanah garam, akhir-akhir ini mendapat perhatian serius banyak kalangan. Dalihnya, pulau yang dihuni sekitar 3.188.043 jiwa ini sebentar lagi akan dihubungkan dengan Surabaya (baca: Ibu Kota Jatim) pasca rampungnya pembangunan jembatan Surabaya-Madura (suramadu).
Perhatian mereka sangat variatif, mulai sosial, budaya, agama, pendidikan, lebih-lebih perekonomian masyarakat Madura yang sampai saat ini masih terbelakang. Tulisan ini akan sedikit memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan tema tersebut, utamanya pluralitas yang menjadi kenyataan yang tidak terelakkan bagi masyarakat Madura korelasinya dengan pembangunan suramadu yang akan menjadi pintu gerbang masuknya keragaman dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
Memang, perlu diakui bahwa Madura termasuk pulau kaya raya baik sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), di samping juga keragaman kultur yang turut mewarnai kehidupan masyarakat. Garam, tembakau, perikanan, minyak, tambang, menjadi kekayaan yang sulit ditemui di daerah-daerah lain. Ketekunan dan keuletan sebagai watak mayoritas masyarakat telah banyak melahirkan putera-putera terbaik bangsa.
Sejarah mencatat bahwa Raden Trunojoyo, sebagai putera Madura, memiliki peran strategis dalam pengusiran Belanda. Bahkan sampai sekarang, putera terbaik Madura tidak absen dari pentas nasional. Ketua mahkamah konstitusi, Prof. Dr. Mahfudz MD, terlahir dan dibesarkan di Madura. Prof. Dr. Diji J Rachbini, seorang pakar ekonom, dan Dr. Riswanda yang menjadi pakar politik juga kelahiran tanah Madura.
Di samping itu, Madura juga memiliki kultur yang beragam dan unik. Kerrapan sapeh dan sapeh sono’ sampai detik ini menjadi simbol tradisi Madura yang tiada duanya. Demikian juga dengan agama yang sangat beragam, mulai dari Islam, Kristen, Budha, Katolik dan lainnya turut memperkaya pluralitas Madura.
Kegelisahan yang muncul dewasa ini, akankah keragaman demikian akan tetap eksis pasca pembangunan suramadu?, sikap apa yang harus diambil ketika ada banyak keragaman masuk ke Madura?, mungkinkah masyarakat bisa menghalaunya dan mempertahankan keragaman lokal?. Pertanyaan-pertanyaan demikian patut dihadirkan mengingat suramadu akan memberikan jalan seluas-luasnya terhadap keragaman luar yang besar kemungkinan akan berbeda bahkan bertentangan dengan keragaman lokal Madura.

Sikap Elastis-Kritis
Beberapa bulan lagi, pembangunan suramadu ditargetkan rampung. Kepala Satuan Kerja Sementara Pembangunan Jembatan Nasional Suramadu Benteng Tengah, Atyanto Busono menyatakan bahwa di sisi Surabaya sebelah timur belum tersambung. Setelah tersambung, akan dilakukan pemerataan dan pengaspalan. Selanjutnya akan dipasang komponen penunjang seperti lampu, rambu-rambu, dan garis pembatas jalan. Beliau menegaskan, pembangunan jembatan yang panjangnya sekitar 5,4 km ini akan rampung seluruhnya pada bulan Juni mendatang. (Kompas, 14/04/09).
Hal itu mengindikasikan bahwa sebentar lagi Madura akan menjadi daerah yang lebih terbuka. Arus industrialisasi, globalisasi, dan modernisasi akan dengan mudah melebarkan sayapnya di sana. Kultur dan keragaman daerah lain bahkan manca negara akan dengan cepat berakulturasi dengan budaya dan pluralitas Madura.
Ketika hal demikian tidak disikapi secara arif dan bijak maka tidak bisa ditolak Madura akan menajadi daerah yang dijajah oleh arus luar, karena tidak bisa dipungkiri rampungnya suramadu akan memberikan konstribusi positif di samping juga nilai-nilai negatifnya yang tidak bisa dinegasikan. Relakah masyrakat Madura menjadi ’budak’ di daerahnya sendiri?.
Oleh karena itu, setidaknya ada dua sikap yang harus diambil oleh masyarakat Madura yaitu elastis dan kritis. Elastis dimaksudkan supaya masyarakat dapat bersikap lentur terhadap keragaman yang datang dari luar, dapat menyesuaikan diri dan dapat bersaing secara fair. Sedangkan sikap kritis merupakan langkah preventif terhadap keragaman yang sekiranya dapat merusak eksistensi Madura, atau lebih pasnya sebagai upaya filterisasi terhadap keragaman dimaksud.
Kedua sikap tersebut nantinya harus ditindaklanjuti dengan upaya-upaya serius dan riil oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Paling tidak ada tiga upaya starategis yang diperlukan dalam pembangunan pluralitas. Pertama, keterlibatan aktif (active involvement). Upaya ini akan menumbuhkan kesadaran sikap partisipatif masyarakat dalam menyambut dan membangun keragaman.
Kedua, menghargai dan memahami. Karena keragaman, perbedaan, dan persamaan merupakan sesuatu yang nyata maka diperlukan penghargaan dan pemahaman komperehensif dan konstruktif tentang yang lain.
Ketiga, mencari titik temu. Upaya ini dilakukan untuk mensinergiskan keragaman sehingga keragaman tidak menjadi bumerang tapi menjadi potensi untuk merekonstruksi menuju keragaman yang lebih maju dan berkembang dan tentunya dengan tanpa menafikan nilai-nilai keragaman lokal sebagai pijakannya. Dalam hal ini, intelektual muda kelahiran Bluto-Sumenep, Zuhairi Misrawi (2007) menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan keragaman (agama) dalam rangka mencari titik temu, bukan mencari titik beda, apalagi titik tengkar.
Sebagai kata akhir, penulis berharap dengan sikap dan upaya-upaya yang telah disebutkan, seluruh elemen masyarakat dapat menjadikan pluralitas yang sebentar lagi akan semakin komplit sebagai faham kebersamaan dalam perbedaan (baca: pluralisme) untuk mewujudkan Madura yang lebih egaliter, bermartabat, harmonis, dan leibih maju di masa depan. Where is a will there is a way, di mana ada kemauan di sana ada jalan.

* Penulis Aktif di PesMa IAIN Sunan Ampel Surabaya,
Tulisan ini telah dimuat di Harian Duta Masyarakat edisi 18 Mei 2009

Pemerintahan yang Memasyarakat

2009-04-20T08:47:00.002+07:00

Pemerintahan yang Memasyarakat
Oleh: Tirmidzi*

Dengan proses yang cukup menegangkan, pemilihan calon legeslatif untuk semua tingkatan telah rampung dilaksanakan. Pesta demokrasi yang menjadi momen bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa dan Negara Indonesia telah dinyatakan selesai, walaupun berbagai macam hambatan dan kendala seperti kesemrautan daftar pemilih tetap (DPT), money politic, kesalahan cetak surat suara dan surat suara tertukar antar dapil bahkan antar daerah, kecurangan dalam pencontrengan dan lainnya masih ditemukan di berbagai tempat.
Sampai kemaren (sabtu, 11/04), badan pengawas pemilu (bawaslu) telah menerima kurang lebih 549 laporan pelanggaran baik pidana maupun administrasi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Dari laporan yang masuk, pelanggaran terbanyak adalah berupa pelanggaran administrasi yaitu sebanyak 363 laporan dan pelanggaran pidana sebanyak 75 laporan, serta pelanggaran lainnya tercatat 111 laporan. (Kompas, 12/04/09).
Di hari berikutnya, dinyatakan bahwa bawaslu sudah menerima hampir 1000 laporan pelanggaran, yaitu sebanyak 963. Pelanggaran pidana di antaranya adalah money politik 39 kasus, pemilih memberikan suara lebih dari satu 14 kasus, sengaja mengaku diri sebagai orang lain 18 kasus, KPPS tidak menjaga dan mengamankan kotak suara 10 kasus, dan intimidasi pemilih 17 kasus. (Kompas, 14/04/09).
Walau demikian, sebagai Negara yang majemuk secara prosedural bangsa ini telah berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis, toh walaupun tidak menyeluruh. Akan tetapi, yang patut diingat bahwa demokrasi bukan semata persoalan prosedur, melainkan tidak kalah pentingnya adalah sebuah kometmen untuk menjunjung tinggi hukum dan menghargai hak-hak asasi setiap warga Negara sebagai substansinya.

Demokrasi Substantif
Secara historis, penulis melihat bahwa demokrasi yang berjalan dalam beberapa periode di Negara ini, baik demokrasi parlementer (1945-1959), terpimpin (1959-1965), pancasila (1965-1998), orde baru, dan reformasi sampai sekarang hanya berkutat dalam tataran prosedural an sich. Hal itu terlihat dari beberapa problema kemasyarakatan yang belum menemukan titik final, utamanya masalah masyarakat miskin yang terus tumbuh subur di dalam masyarakat kita sedangkan pemerintah sepertinya hanya bersikap emoh terhadap fenomena tersebut.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik, Jawa Timur (jatim) sampai pada bulan Maret 2008 memiliki ‘koleksi’ masyarakat miskin sebesar 6,65 juta atau 18,51 persen. Di tahun yang sama, Jawa Tengah sebesar 7,64 juta atau 19,23 persen, sedangkan di Jawa Barat di tahun yang sama masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masih mencapai 5,46 juta atau 13,55 persen. Data tersebut hanya yang terjadi di pulau jawa, seberapa besar tingkat kemiskinan di Negara kita seluruhnya?, maka kita bisa membayangkan kuantitasnya dalam benak kita masing-masing.
Fenomena demikian memperkuat asumsi bahwa demokrasi yang kita anut sampai detik ini hanyalah konseptual belaka, sedangkan substansinya masih nihil. Alih-alih menjadi wakil masyarakat yang akan memperbaiki kehidupan mereka tapi yang terjadi justeru sebaliknya, aspirasi masyarakat tidak terwakili dan bahkan mayoritas dari mereka cenderung semakin terjerembab dalam keterpurukan.
Oleh karena itu, pemilu yang telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu diharapkan akan melahirkan pemerintahan yang tidak hanya melulu menekankan teori dan konsep, lebih dari itu dapat benar-benar menjadi medium pencerahan bagi masyarakat dalam semua aspeknya. Sehingga, substansi demokrasi untuk membangun pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people), dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people) bisa terwujud.
Demokrasi tidak datang serta merta. Ia membutuhkan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan penghayatan. Salah satu cendekiawan muslim, Nurcholish Madjid (2003), menyatakan bahwa pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis, baik dari dalam maupun dari luar. Beliau melanjutkan, setidaknya ada lima unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan pemerintahan demokratis yaitu: kesadaran akan pluralitas, musyawarah, kejujuran dan kemufakatan, kebebasa nurani, dan persamaan hak dan kewajiban.
Untuk mewujudkan beberapa unsur tersebut bukanlah pekerjaan mudah, tapi dibutuhkan paeran aktif dari semua pihak. Pemerintah sebagai alat Negara yang lebih memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan demokrasi diharapkan bisa memberi dukungan dalam pencapaian orientasi demokrasi dan bertindak tegas terhadap tindakan-tindakan kelompok yang berupaya mencederai kemurnian demokrasi. Namun juga tidak dapat dilupakan bahwa partisiasi masyarakat mutlak dibutuhkan karena dalam pemerintahan demokratis masyarakat pada hakikatnya adalah ‘raja’ sedangkan pemerintah hanyalah ‘hamba’ yang mewakili mereka, bukan sebaliknya. Berdasar asumsi tersebut, penulis hanya bisa menegaskan bahwa substansi pemerintahan demokratis meniscayakan lahirnya kebijakan yang memihak pada masyarakat, bukan sebaliknya.

* Penulis sekarang Aktif di Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

PESANTREN, KIAI DAN POLITIK

2009-04-16T01:05:00.002+07:00

PESANTREN, KIAI DAN POLITIK
(Mendiskusikan Kiai Berpolitik)

Oleh: TIRMIDZI*

Walau bukan wacana baru, diskursus kiai berpolitik sampai saat ini menjadi topik perdebatan yang semakin akut. Meskipun sudah bisa dipastikan bahwa perdebatan tentang hal itu mengarah pada pro dan kontra, tetap saja terjadi perbedaan persepsi dan adu argumentasi. Perbedaan persepsi semacam itu merupakan kekayaan wacana yang tidak boleh diabaikan, karena bagaimanapun nilai plus yang terkandung di dalamnya akan memberikan konstribusi positif, utamanya pada kalangan kiai yang mulai tertarik untuk bermain di pentas politik, baik lokal, nasional, maupun internasional.
Dalam tulisan perdananya, Salahkah Kiai Berpolitik?, saudara Syaiful Amin—sebagai pihak kontra—secara terisirat telah menolak kiai untuk terjun ke dalam politik praktis. Kemudian, dipertegas kembali dalam tulisan keduanya, Urgensi Netralitas Pesantren dalam Politik. Dalam artikel tersebut, setidaknya dia menambah dua alasan mengapa kiai tidak boleh berpolitik. Pertama, dia psimis kharisma yang dimiliki oleh kiai akan luntur bahkan hilang ketika mereka terjun dalam politik yang mana saat ini diklaim kotor, kejam, dan penuh kepalsuan. Kedua, dia psimis dengan niatan kiai yang terjun dalam politik, apakah murni dorongan hati nurani dan demi kepentingan masyarakat atau demi kepentingan pragmatis an sich.
Penulis melihat bahwa saudara Syaiful Amin terlalu psimis dan kurang proporsional dalam menelaah sebuah permasalahan. Padahal sikap psimis yang berlebihan akan menimbulkan sikap su’u dhan dan eksklusivitas dalam berfikir. Misalnya, tentang kharisma kiai, banyak sekali kiai-kiai saat ini yang sudah masuk dalam partai politik, bahkan ada yang menjadi prakarsanya, namun mereka tidak kehilangan kharisma yang dimilikinya, bahkan sumbangan politik mereka menjadi sebuah kebanggaan masyarakat dan memperkuat status ke-kiai-annya. Lihat saja Abdurrahman Wahid, Syaifullah Yusuf, Abd. Hamid, dan lainnya.
Begitu juga dengan niatan kiai. Perlu dipertegas bahwa niat adalah hal yang riil-prinsipil dan individuil, artinya niatan muncul bersamaan dengan realitas dan suasana hati seseorang sehingga penilaian seseorang terhadap niat yang tidak tampak hanyalah angan-angan yang belum tentu mencerminkan niat yang sebenarnya. Saudara Syaiful Amin dalam tulisannya yakin bahwa andaikan dalam menjabat pejabat Negara atau DPR tidak mendapat puluhan juta, para kiai dan gus-gus tidak akan berduyun-duyun mencalonkan dirinya sebagai calon legeslatif (caleg). Begitu juga sebaliknya, misalnya dengan menjadi guru madrasah mereka bisa mendapatkan jutaan rupiah, mungkin semua orang—termasuk kiai—akan mencalonkan dirinya sebagai guru. (Kompas edisi Jatim, 09/04/09).
Pertanyaan terbaliknya adalah bagaimana jika seumpama seseorang sama-sama tidak digaji ketika menjadi caleg atau guru, apakah para kiai tidak akan bertindak ketika melihat kondisi pesantren, santri, masyarakat, dan Negaranya dalam keadaan kritis, miskin, bobrok, dan akan jatuh dalam jurang kehancuran dan kebinasaan?, yang jelas semua elemen masyarakat, termasuk kiai sekalipun, akan menjawab ‘tidak’. Di sinilah proporsionalitas sangat dibutuhkan. Dalam menilai sebuah problem, kita dituntut untuk melihatnya dari segala aspeknya dan variabel-variabel yang melingkupinya.
Walau demikian, penulis yakin bahwa ketidaksetujuan saudara Syaiful Amin terhadap kiai berpolitik merupakan kesadaran mendalamnya sebagai seorang santri. Spirit untuk menjernihkan pesantren dari nilai-nilai profan dan kotor perlu diajungi jempol, karena bagaimanapun juga kejernihan pesantren akan berimplikasi terhadap out put pesantren itu sendiri.

Nilai Etik
Pemilihan calon legislatif dari segala tingkatan telah rampung dilaksanakan. Penulis yakin akan banyak gelar “K” atau bahkan “KH.” yang akan tercatat dalam daftar calon terpilih pemilu saat ini. Itu artinya, kiai berpolitik bagaimanapun juga akan menjadi kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Dengan demikian, ada tiga variabel yang perlu ditelisik lebih lanjut yakni, pesantren, kiai dan politik. Ketiga variabel tersebut memiliki korelasi yang sangat erat. Pesantren adalah kendaraan kiai dalam merealisasikan nilai-nilai keagamaan, dan politik adalah kendaraan baru seorang kiai ketika terjun dalam politik praktis.
Dalam ranah demikian, kiai memiliki kesempatan dan peluang besar untuk memadukan nilai-nilai yang terkandung dalam dua kendaraannya tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya sama-sama memiliki nilai etik. Dalam pesantren sering kita mendengar istilah tasamuh, tawazun, tawadhu’, amanah, fathonah, dan semacamnya. Nilai nilai demikian bisa diimplementasikan dalam perpolitikan kita dewasa ini, sehingga citra politik yang terkesan kotor, licik dan palsu akan tampil dengan penuh kejujuran, keramahan dan toleransi. Begitu juga sebaliknya, nilai-nilai etik politik semisal jujur, adil, penuh tanggung jawab, siap menang dan kalah, legowo, bersih, dan lainnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan pesantren.
Dengan demikian, pesantren dan politik dapat dijadikan satu kesatuan yang kokoh untuk mencapai orientasinya masing-masing. Pesantren dengan nilai etiknya dapat dijadikan perahu untuk mewujudkan perpolitikan yang bersih, dan politik dengan nilai etiknya dapat dijadikan perahu untuk menentukan sukses tidaknya pesantren di masa depan. Tinggal bagaimana seorang kiai dapat mengompromikan kedua nilai tersebut. Sebagai kata akhir, kalau meminjam bahasa Ubaidillah (1997), kiai, pesantren dan politik dapat diilustrasikan sebagai satu nahkoda, dua perahu, tapi tetap satu muara.

*Penulis aktif di Pesantren Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya

KETIKA KIAI BERPOLITIK

2009-04-08T08:42:00.002+07:00

KETIKA KIAI BERPOLITIK
(Mendiskusikan Kiai Berpolitik)
Oleh Tirmidzi*

Elit agama-sosial yang oleh masyarakat Jawa biasa disebut kiai sering menjadi bahan perdebatan banyak kalangan, baik pengamat, politisi, akademisi, dan bahkan oleh kalangan kiai itu sendiri. Ketika kiai berpolitik, demikianlah kiranya tema diskusi yang berlanjut dewasa ini, layakkah kiai terjun dalam politik praktis?.
Dalam rubrik ini, sudah beberapa tulisan yang mendiskusikan tema tersebut. Diawali dengan tulisan saudara Syaiful Amin dengan judul Salahkah Kiai Berpolitik?, perdebatan manarik dimulai. Dalam artikelnya tersebut, dia—walaupun tidak secara langsung—berkesimpulan bahwa kiai akan lebih baik jika tidak terjun dalam dunia politik praktis dengan beberapa alasan yang diajukannya secara cermat dan cerdas. (Kompas edisi Jatim, 17/03/09).
Kemudian disusul dengan artikel saudara Abd. Sidiq Notonegoro yang berjudul Mempersoalkan Kiai Berpolitik. Dalam tulisannya, dia mencoba untuk mengklasifikasikan istilah kiai pada formal dan nonformal, kiai yang memiliki pesantren plus santri dan yang tidak. Ending tulisannya, dia berkesimpulan bahwa kiai dalam pengertian nonformal boleh-boleh saja terjun dalam dunia politik praktis. Dengan keyakinan bahwa masuknya kiai dalam politik telah mampu membawa dampak signifikan terhadap keadaan kondusif kehidupan masyarakat. Dengan tiga alasan yang diajukannya, kemudian dia pasrah bahwa semua itu harus dikembalikan pada hati nurani kiai, karena mereka memiliki hubungan yang sangat erat dan inten dengan Tuhan yang dapat dijadikan modal untuk terjun dalam dunia politik. (Kompas edisi Jatim, 01/04/09).
Di hari berikutnya, muncul artikel saudara Syafiqurrahman Menilai Bijak Kiai Berpolitik. Dalam tulisan tersebut, penulis lebih menilai positif masuknya kiai dalam dunia politik praktis. Dengan memberi contoh pergulatan partai-partai politik yang terjadi di PP. Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep-Madura, dia mengilustrasikan bahwa kiai berpolitik tidak selamanya bisa meninggalkan tugas-tugas pokok lainnya, semisal mengurus pondok dan santrinya.
Lebih jauh lagi, dia mengajak kita semua untuk melihat bahwa dewasa ini sudah ada “rebutan” kekuasaan antara kiai dan pengusaha. Dalam ranah ini, kiai yang sangat dekat dengan masyarakat diyakini sebagai pengimbang bagi kaum pengusaha yang merupakan wakil kalangan berdasi, pemilik modal. Kedekatan kiai dengan masyarakat tersebut dinilai akan secara otomatis berimplikasi pada kebijakan yang lebih memihak pada masyarakat ketika mereka duduk di parlemen nantinya. (Kompas edisi Jatim, 02/04/09).
Diskursus kiai berpolitik seperti di muka bukanlah wacana baru di bumi pertiwi, melainkan wacana kuno yang dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan isu politik sepanjang masa. Bahkan pada awal orde baru, Nurcholish Madjid telah menjadi prakarsa pemisahan agama yang sakral dan politik yang profan dan dianggap kotor. Tapi di kesempatan yang berbeda, Emha Ainun Najib mencoba mengompromikan keduanya dengan jargonnya “Islam Yes, Politik Yes”.
Walau demikian, perdebatan tentang boleh-tidaknya kiai berpolitik dalam beberapa artikel di rubrik ini perlu diapresiasi secara positif. Perdebatan semacam itu harus dinilai secara proporsional sebagai kekayaan wacana dengan tanpa mengecam satu sama lain. Lebih-lebih setelah penulis melihat, baik kelompok pro maupun kontra memiliki alasan yang sama-sama kuat dan riil.
Namun, yang perlu dipertegas bahwa eksistensi kiai—terlepas apakah dalam pengertian formal atau nonformal—di tengah masyarakat dapat melakukan banyak peran. Mereka dapat berperan sebagai pendidik agama, pemuka agama, pelayan sosial, termasuk ada juga yang melakukan peran politik seperti melalui jalur partai dan semacamnya, terlebih setelah tumbangnya orde baru yang otoriter. Era reformasi benar-benar menjadi gerbang pencerahan bagi peran dan dialektika seorang kiai.

Tiga Dimensi
Berbeda dengan masyarakat biasa, kiai dianggap sebagai sosok yang memiliki nilai lebih dalam semua kapasitasnya. Paling tidak ada tiga dimensi yang harus tercermin dalam sosok seorang kiai. Ketika kiai berpolitik, tiga dimensi ini akan menjadi lebih penting untuk ditumbuhsuburkan sebagai penopang perpolitikan yang akan dilakoni. Pertama, spiritual. Dimensi tersebut dapat difungsikan sebagai rujukan kembali pada hati nurani daripada menggunakan rasio sebagaimana terjadi pada para politisi kita dewasa ini dan untuk mentransendensikan politik duniawi menjadi dimensi perjuangan yang berorientasi jangka panjang di masa depan.
Kedua, sosial. Dikatakan bahwa kiai adalah yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan dimensi itu diharapkan ketika kiai berpolitik dapat betul-betul berangkat dari dan demi kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan pribadi, golongan yang sifatnya temporal. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nantinya sesuai dengan suara dan kebutuhan masyarakat.
Ketiga, hukum formal. Menurut A. Muhaimin Iskandar, dimensi ini patut dikembangkan untuk menopang proses pelembagaan politik agar praktik-praktik politik dapat berjalan secara akumulatif menuju terbentuknya sistem perpolitikan dan pemerintahan yang kokoh.
Ketiga dimensi di muka harus dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga seorang kiai dapat menampilkan citra kiai yang seutuhnya, terlebih bagi mereka yang terjun dalam dunia politik yang dianggap kotor. Dengan dimensi-dimensi tersebut, bagaimana mereka bisa benar-benar dapat menjadi uswatun hasanah dalam setiap tindak-lakunya termasuk dalam dunia politik. Semoga.

* Penulis sekarang Aktif di Pesantren IAIN Sunan Ampel Surabaya
Tulisan ini telah Dimuat di Harian Kompas edisi Jatim, 06/04/2009

Membangun Budaya Penafsiran di Bumi Pertiwi

2009-04-05T11:41:00.003+07:00

Membangun Budaya Penafsiran di Bumi Pertiwi

Oleh: Tirmidzi*

Abstraksi
Pada hakikatnya, bumi pertiwi memiliki potensi besar untuk membangun budaya penafsiran di masa kini. Pasalnya, di samping Indonesia adalah Negara besar islam yang sudah mesti sering merujuk pada kitab sucinya, juga bangsa ini telah mempunyai warisan yang sangat berharga dari founding father mereka berupa dokumen-dokumen lama yang bisa digali dan diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman masa kini.
Tapi ironis sekali yang terjadi justru sebaliknya, perkembangan penafsiran di bumi pertiwi berjalan sangat lamban. Kekayaan yang mereka miliki hanya disimpan dan dijadikan pajangan, tidak pernah disentuh apalagi dikaji. Al-Quran yang merupakan way of life dan yang harus dijelaskan, dipahami, dan dijadikan sebagai fundamen segala tindakan tidak mendapat ruang yang semestinya. Proses penafsiran—sebagai budaya ulama salaf—digantikan oleh budaya-budaya baru semisal budaya korupsi, intimidasi, aliran sesat, dan lainnya, sehingga produk tafsir menjadi barang langka di bumi pertiwi.
Oleh karena itu, sudah semestinya penafsiran di Indonesia perlu diadakan revitalisasi, tentunya dengan mengacu pada dokumen-dokumen lama dan baru yang kemudian dicarikan relevansinya dengan konteks masa kini, al muhafadhotu bi al qodimi al sholih wa al akhdzu bi al jadidi al ashlah.
Key Word: al-Quran, Penafsiran, Bumi Pertiwi, Produk Tafsir

Pendahuluan
Suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan adalah bahwa al-Quran sebagai pedoman pertama dan utama bagi umat islam yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada rasulnya, Muhammad. Kandungannya menjadi way of life bagi umat islam di seantero dunia tanpa keraguan sedikitpun. Untuk dapat menfungsikan al-Quran sebagai way of life, mereka memerlukan penafsiran karena al-Quran tidak akan berbicara sendiri mengenai kehidupan umat manusia. Tterlebih kita sebagai bangsa Indonesia yang kurang ahli memahami bahasa al-Quran yang menggunakan bahasa arab, tentunya akan sangat haus akan penafsiran.
Penafsiran merupakan proses yang dinamis untuk mengungkap kandungan al-Quran baik yang tersurat maupun yang tersirat. Hal itu sesuai dengan istilah tafsir itu sendiri. Kata tafsir berasal dari fi’iel madhi “fassaro” yang berarti menjelaskan atau mengungkapkan. Pandangan demikian didasarkan pada sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya: Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.[1]
Sedangkan secara terminologis tafsir adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafad-lafad al-Quran, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukum, baik ketika berdiri sendiri atau tersusun serta makna-makan yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun.[2]
Sebagai proses yang dinamis, penafsiran bergerak begitu cepat dan singkat, tentunya akan ada perbedaan yang sangat mencolok bergantung pada sosiodemografis, psikologis, teologis, bahkan politis yang melingkupi sang penafsir. Hal itu terbukti dengan banyaknya produk-produk tafsir yang memenuhi perpustakaan dengan variasi yang berbeda-beda, baik metodologi, corak, maupun kecondongan dan semacamnya. Sehingga tidak salah kiranya, Michel Focolut menyatakan: tugas memberi makna, ditilik dari definisinya tidak pernah terselesaikan.[3]
Kalau ditilik secara historis, upaya penafsiran telah dimulai sejak islam diturunkan. Nabi Muhammad bertindak sebagai penafsir untuk kali pertama. Kemudian, dilanjutkan oleh para sahabat beliau dan para ulama yang hadir sesudah mereka sampai sekarang serta sudah barang tentu akan berlanjut di zaman yang akan datang.
Dalam dunia islam secara umum, sudah seberapa banyak produk-produk tafsir yang dihasilkan, mulai periode Nabi dan sahabat (abad I H), periode tabi’ien dan tabi’iet tabi’ien (abad II H), ulama mutaqaddimin (abad III-VIII H), ulama mutaakhirin (abad IX-XIII H), dan periode ulama modern (abad XIV H-sampai sekarang), sudah berjuta bahkan triliunan produk tafsir yang tersebar di seluruh belahan dunia, dunia non muslim sekalipun. Produk-produk tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai dan patut diapresiasi secara positif. Apresiasi dimaksud salah satunya adalah membudayakan dan melestarikan serta melanjutkan proses penafsiran di setiap tempat dan waktu, termasuk di bumi pertiwi ini.
Itulah kiranya, yang menjadi bahasan sentral dalam tulisan ini. Mengingat bahwa Negara Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar tapi sangat lamban dalam proses penafsiran kitab suci. Sampai saat ini, penulis melihat produk-produk tafsir yang murni karya bangsa Indonesia masih minim ditemukan sebagaimana tercatat dalam sejarah.

Sejarah Penafsiran di Bumi Pertiwi
Al-Quran yang dalam memori kolektif kaum muslimin sepanjang abad sebagai kalam Allah, menyebut dirinya sebagai “rahmatan lil ‘alamin” dan memberikan “bayyinatin min al huda wa la furqon”. Adu juga yang mengasumsikan al-Quran akan terus “sholihun li kulli zamani wa makani”, akan selalu menemukan relevansinya dalam setiap waktu dan tempat. Dengan asumsi tersebut dapat dinyatakan bahwa kandungan al-Quran bersifat universal. Bila diasumsikan bahwa kandungan al-Quran bersifat universal, berarti aktualitas makna tersebut pada tataran kesejarahan meniscayakan dialog dengan pengalaman manusia dalam konteks waktu.
Asumsi tersebut juga berlaku dengan dalam khazanan kajian tafsir yang ada di Indonesia. Sesuai dengan kondisi sosio-historisnya, Indonesia memiliki perkembangan tersendiri dalam proses untuk memahami dan menafsirkan al-Quran. Perkembangan penafsiran al-Quran agak berbeda dengan perkembangan yang terjadi di dunia Arab yang merupakan tempat turunnya al-Quran dan sekaligus tempat kelahiran tafsir al-Quran.
Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya dan bahasa. Karena bahasa Arab adalah bahasa mereka, maka mereka tidak mengalami kesulitan berarti untuk memahami bahasa al-Quran sehingga proses penafsiran lumayan cepat dan pesat. Hal itu berbeda dengan bangsa Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Karena itu, proses pemahaman al-Quran terlebih dahulu dimulai dengan penerjemahan al-Quran ke dalam bahasa Indonesia baru kemudian dilanjutkan dengan pemberian penafsiran yang lebih luas dan rinci. Oleh karena itu pula, maka dapat dimafhumi jika penafsiran al-Quran di Indonesia melalui proses yang lebih lama jika dibandingkan dengan yang berlaku di tempat asalnya.
Secara singkat, disebutkan bahwa proses penafsiran kali pertama di bumi pertiwi dirintis oleh Abdur Rauf Singkel. Beliau belajar di Saudi Arabia sejak 1640, dan diperkirakan kembali pada 1661. Beliaulah yang kemudian mempelopori kajian-kajian al-Quran di masanya. Sebagai perintis beliau menelorkan satu karya monumental, berupa tafsir al-Quran berbahasa Melayu pada pertengahan abad VII yang diberi nama Tarjuman al-Mustafid. Tafsir itu mendapat tempat di dunia muslim bahkan tidak hanya di Indonesia. Terbukti, tafsir karya perdana beliau pernah diterbitkan di Singapura, Penang, Bombay, Istanbul, Kairo, Mekkah.
Upaya rintisan As-Singkili tersebut kemudian diikuti generasi-generasi bangsa sesudahnya, seperti Munawar Chalil (Tafsir Al-Quran Hidayatur Rahman), A. Hasan Bandung (Al-Furqan, 1928), Mahmud Yunus (Tafsir Quran Indonesia, 1935), Halim Hassan (Tafsir Alquranul Karim, 1955), Zainuddin Hamidi (Tafsir Al-Quran, 1959), dan Kasim Bakry (Tafsir Alquranul Hakim, 1960). Dalam bahasa-bahasa daerah, upaya-upaya penafsiran al-Quran juga dilakukan oleh generasi sesudah mereka, sebut saja Bisyri Mustafa Rembang (Al-Ibriz, 1960), R.Muhammad Adnan (al-Quran Suci Basa Jawi, 1969) dan Bakry Syahid (Al-Huda, 1972), Hamka (Tafsir Al-Azhar, 1973), Quraish Shihab (Al-Misbah, 2000).
Sebelumnya, pada 1310 H, Kiyai Mohammad Saleh Darat Semarang menulis sebuah tafsir dalam bahasa jawa huruf Arab. Ada juga karya yang belum selesai yang ditulis oleh Kiyai Bagus Arafah Sala, berjudul Tafsir Jalalen Basa Jawi Alus Huruf Arab. Bahkan pada 1924, perkumpulan Mardikintoko Kauman Sala menerbitkan terjemah al-Quran 30 juz basa Jawi huruf Arab Pegon. Aktivitas lainnya juga dilakukan secara persial, seperti penerbitan terjemah dan tafsir Muhammadiyah, Persis bandung dan Al-Ittihadul Islamiyah [KH.Sanusi Sukabumi], beberapa penerbitan terjemah di Medan, Minangkabau dan kawasan lainnya, serta tafsir al-Quran dalam bahasa jawa yang diterbitkan oleh Ahmadiah Lahore dengan nama Quran Suci Jawa Jawi.[4]
Demikianlah proses penafsiran yang terjadi di bumi pertiwi, kemudian disusul dengan penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran secara tematis hingga masa modern saat ini. Nashruddin Baidan dalam bukunya, menjelaskan periodeisasi penafsiran di bumi pertiwi. Menurutnya, perkembangan tafsir di bumi pertiwi dapat dikategorikan menjadi empat periode, peiode klasik (abad VIII-XV M), periode pertengahan (abad XVI-XVIII M), pediode pramodern (abad XIX M), dan periode modern (abad XX M).[5]
Pada abad modern itulah penafsiran-penafsiran mulai bergerak pesat di bumi pertiwi. Penafsiran mayoritas dengan menggunakan metodologi tematis, hal itu terkait dengan problema-problema yang begitu variatif terjadi dan kreativitas bangsa Indonesia dalam mencarikan solusi melalui pemahaman kitab suci. Sejak tahun 90-an sampai sekarang, produk-produk tafsir tematik membeludak memenuhi perpustakaan tanah air.
Dari karya tafsir yang berkembang di Indonesia ada yang disusun dengan corak tafsir tematis di antaranya adalah:

a Tematik Plural

Karya tafsir tematis ada yang bersifat plural yaitu karya yang membahas berbagai persoalan. Di antaranya adalah : 1) Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1992), Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994) dan Wawasan al-Qur’an (1996). Ketiganya adalah karya Quraish Shihab yang diterbitkan oleh Mizan Bandung. Dalam ketiga buku ini Quraish Shihab membahas berbagai tema yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat.

2) Ensiklopedi al Qur’an (Jakarta: Paramadina, 1996) karya M. Dawam Raharjo. Karya ini merupakan kumpulan kajian serius yang ditulis oleh Dawam Raharjo dalam Jurnal Ulumul Qur’an tahun 1990-an. 3) Dalam Cahaya al al Qur’an, Tafsir Sosial Politik Al Qur’an (Jakarta; Gramedia, 2000) karya Syu’bah Asa. Buku Tafsir ini berawal dari artikel-artikel tafsir yang ditulis oleh Syu’bah Asa dalam majalah Panji Masyarakat antara tahun 1997-1999. 4) Tafsir Tematik al Qur’an tentang Hubungan Sosial antar Ummat Beragama (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000) karya Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah.

b Tematik Singular

Tafsir tematik singular adalah karya tafsir yang menfokuskan diri dalam satu topik bahasan tertentu. Karya tafsir jenis ini cukup banyak, sebagian besar berasal dari disertasi, di antaranya adalah: 1) Konsep Kufr dalam al-Quran, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematis karya Harifuddin Cawidu. Karya ini berasal dari disertasi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1989. 2) Konsep Perbuatan Manusia Menurut al-Quran sebuah Kajian Tematik karya Jalaluddin Rahman yang berasal dari disertasinya di Pasca Sarjana IAIN Jakarta. 3) Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Quran (1992) karya Dr Musa Asy’arie. Karya ini berasal dari disertasi Asy’arie di IAIN Sunan Kalijaga Yoryakarta. 4) Menyelami Kebebasan Manusia, Telaah Kritis terhadap Konsepsi Al-Quran (1996) karya Machasin. Karya ini berasal dari tesis Machasin di IAIN Yogyakarta dengan judul Kebebasa dan Kekuasaan Allah dalam al-Quran. 5) Ahli Kitab, Makna dan Cakupannya (1998), karya Muhammad Ghalib Mattalo. Karya ini berasal dari disertasi Ghalib di IAIN Jakarta dengan judul Wawasan Al Qur’an tentang Ahl Kitab tahun 1997.
6) Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Quran (1999), karya Nasaruddin Umar. Buku ini berasal dari disertasinya di IAIN Jakarta dengan judul Perspektif Jender dalam Al-Quran. 7) Tafsir bi Al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Quran (1999) karya Nashruddin Baidan. 8) Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir (1999) karya Zaitunah Subhan. Karya ini berasal dari disertasi di Pasca sarjana IAIN Jakarta. 9) Memasuki Makna Cinta (2000) karya Abdurrasyid Ridha. Karya ini berasal dari skripsi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Konsep Cinta dalam Al-Quran. 10) Jiwa dalam Al-Quran, Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern (2000) karya Dr. Achmad Mubarok. Karya ini berasal dari disertasi dengan judul Konsep Nafs dalam Al-Quran-Qur’an di Pasca Sarjana IAIN Jakarta. 11) Al-Quran Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme, Multikulturalisme (2007) karya Zuhairi Misrawi, karya itu sengaja ditulis untuk mengungkap benih-benih toleransi yang ada dalam al-Quran. 12) Subhanallah: Quantum Bilangan-bilangan al-Qur’an (2008) karya Muhamad Mas’ud. Karya ini mengkaji berbagai fenomena angka yang ada di dalam al Qur’an dihubungkan dengan ilmu matematika dan penemuan ilmiah modern.

c Tafsir yang mefokuskan diri pada ayat, surat atau juz tertentu.

1. Surat dan Ayat Tertentu

Karya tafsir yang menfokuskan diri pada ayat dan surat tertentu antara lain: 1) Tafsir bil Ma’tsur Pesan Moral Al-Quran-Qur’an (1993) karya Jalaluddin Rakhmat. Ayat dan surat yang dipilih tampaknya didasarkan pada ayat maupun surat yang mempunyai riwayat bi al-ma’thur sebagai sabab nuzul. Ayat dan surat yang dikaji di antaranya adalah Al Fatihah: 1, Al Baqarah 2 :19-20, 75-78, al-‘Adiyat: 1-5, Maryam: 1-6, al-Qadr dan al-Takathur. 2) Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil (1997) karya M. Quraish Shihab. Buku ini merupakan kumpulan ceramah Quraish pada acara tahlilan di kediaman mantan presiden Suharto dalam rangka mendo’akan kematian Fatimah Siti Hartinah Suharto tahun 1996. Setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran ayat-ayat yang dibaca dalam tahlilan yaitu surat al Fatihah, al Baqarah : 1-5, ayat kursi (QS 2: 255), khawatim surat al Baqarah (QS 2: 284-286), al-Ikhlas, al-Falaq dan al-Nas.

2. Surat al-Fatihah

Karya tafsir yang menfokuskan pembahasan pada surat al-Fatihah antara lain adalah : Kandungan al-Fatihah, karya Bahroem Rangkuti ( Jakarta: Pustaka Islam, 1960), Tafsir Surat al-Fatihah karya H Hasri (Cirebon: Toko Mesir, 1969), Samudra al-Fatihah karya Bey Arifin (Surabaya: Arini, 1972), karya ini membahas surat al-Fatihah dikaitkan dengan berbagai penemuan ilmiah modern, Tafsir Ummul Qur’an karya M Abdul Malik Hakim (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), utir-butir Mutiara al-Fatihah karya Labib MZ dan Maftuh Ahnan (Surabaya, Bintang Pelajar, 1986), Risalah Fatihah karya A Hassan (Bangil: Yayasan al- Muslimun, 1987), Mahkota Tuntunan Ilahi (1988) karya M Quraish Shihab, dan Tafsir Sufi Surat al-Fatihah (1999) karya Jalaluddin Rakhmat

3. Surat An-Nisa’

Kajian Tafsir Al Qur’an Surat An-Nisa’ (Jakarta: Logos, 2000) karya KH Didin Hafidhuddin. Buku ini merupakan hasil kajian tafsir yang disampaikan KH Didin Hafidhuddin di Masjid Al-Hijri Universitas Ibnu Khaldun Bogor setiap Ahad sejak tahun 1993.

4. Surat Yasin

Karya tafsir yang membahas tentang surat Yasin antara lain adalah : Tafsir Surah Yasin (Jakarta: Bulan Bintang: 1978) karya Zainal Abidin Ahmad, Kandungan Surat Yasin (Yulia Karya, 1978) karya Mahfudli Sahli, Memahami Surat Yasin (Jakarta: Golden Trayon Press, 1998) karya Radiks Purba.

5. Juz ‘Amma

Karya tafsir yang menfokuskan pembahasan pada juz ‘amma (juz 30) antara lain adalah : Al-Abror, Tafsir Djuz ‘Amma Karya Mustafa Baisa (Surabaya: Usaha Keluarga, 1960), Tafsir Juz ‘Amma dalam Bahasa Indonesia karya M. Said (Bandung: al-Ma’arif, 1960), Juz ‘Amma dan Makna karya Gazali Dunia (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) dan Tafsir Juz ‘Amma Disertai Asbabun Nuzul (2000) karya Rafi’udin S.Ag dan Drs. KH. Edham Rifa’I, dan sebagainya.[6]

Demikianlah dinamika penafsiran yang terjadi di bumi pertiwi sekaligus contoh-contohnya. Munculnya produk-produk tafsir tersebut merupakan kreativitas yang sangat berharga, utamanya ketika dilihat betapa besar keinginan bangsa Indonesia untuk mengungkap kandungan nilai yang ada dalam al-Quran. Walaupun mereka tidak berbahasa arab dalam kesehariannya, tapi upaya mereka untuk mengetahui makna yang ada dalam al-Quran sangatlah besar dan itu menjadi modal utama terciptanya budaya penafsiran di bumi pertiwi di masa kini.

Urgensi Penafsiran
Bangsa Indonesia adalah majemuk, keanekaragaman menjadi kenyataan hidup yang tidak bisa ditolak, baik dilihat dari status sosial, politik, ekonomi, pendidikan, suku bangsa, agama, dan semacamnya. Begitu juga dengan umat islam di bumi pertiwi ini, mereka bercorak-corak dan bervariasi. Keanekaragaman sebagaimana disebutkan berimbas pada pemahaman mereka terhadap keberagamaannya, termasuk memahami kitab sucinya semisal al-Quran.
Di muka sudah dijelaskan bahwa al-Quran tidak bisa berbicara dengan sendirinya tentang kebutuhan dan problema umat manusia. Akan tetapi di sana membutuhkan pemahaman dan penafsiran dari mereka sebagai subjek. Di situlah kiranya urgensitas tafsir menemukan momentumnya, kehadirannya bagaikan lentera yang menerangi gulita, menerangkan yang masih samar-samar, menjelaskan yang sebelumnya masih kabur. Menurut Zuhairi Misrawi, setidaknya ada tiga poin penting terkait dengan urgensitas tafsir.
Pertama: penafsiran sebagai penjelasan, artinya penafsiran menjadi penting dilakukan untuk memperjelas, menyingkap yang tertutup, serta menyingkap makna sebuah lafad yang sulit dipahami. Dengan mengutip pendapat Abu Hayyan, beliau menyatakan bahwa penafsiran adalah penelanjangan dan penyingkapan. Sebagai penjelasan, penafsiran tidak mempunyai kapasitas untuk mengembangkan makna yang sesuai dengan subjek, makna harus mengikuti objek. Apa yang hendak dikatakan oleh al-Quran harus diterima secara mutlak. penafsiran semacam ini akhirnya akan melahirkan arus teosentrisme.
Kedua: penafsiran sebagai pemahaman, lebih berat dari yang pertama dalam hal ini penafsir dituntut untuk benar-benar memahami kitab suci yang sedang dihadapi. Mereka bukan hanya berhadapan dengan teks melainkan juga konteks di mana ia berada. Sehingga, penafsiran yang dilakukan tidak hanya memperjelas teks tapi juga menemukan relevansinya dengan konteks yang ada. Dalam ranah ini, penafsiran tidak semata-mata untuk mengais makna, melainkan yang terpenting justru menjadikan makna tersebut mempunyai makna konstruktif bagi realitas sosial. Dalam ranah ini pula, penafsiran memiliki kesempatan yang sangat luas untuk menghasilkan sebuah tafsir yang mensinergikan antara kehendak penafsir dan kehendak pengarang dan teks itu sendiri. Menurut Zuhairi berbeda dengan yang pertama, penafsiran semacam ini akan melahirkan arus antroposentrisme.
Ketiga: penafsiran sebagai tindakan, kedua hal tersebut masih belum dianggap cukup, karena pada hakikatnya penafsiran akhirnya akan menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, dibutuhkan pembacaan yang melibatkan unsur sosiologis, ontologis, fenomenologis dan kritik ideologis. Penafsiran dalam kategori ini akan menjawab pelbagai problema keumatan yang belakangan muncul dengan begitu dinamis dan kompleks.[7]
Sementara itu, Prof. Dr. Jamal Mushtafa An-Najjar, seorang ulama dan cendikia Al-Azhar telah merangkum dua alasan mengapa umat Islam itu membutuhkan tafsir. Pertama, al-Qur’an merupakan mukjizat paling agung bagi Nabi Muhammad Saw. sebagai bukti kebenaran kenabian dan pengutusan-Nya. Tentu kemuliaan maknanya (eksistensi dan subtansi) tidak dapat diketahui tanpa melalui tafsir.
Kedua, al-Qur’an diturunkan Allah sebagai pedoman hidup bagi manusia yang membawa pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentu hal itu dapat diperoleh jika setelah diamalkan ajarannya, dan pengamalan tersebut berlaku setelah pemahaman yan benar terhadap ajaran tersebut. Sedangkan paham benar itu tidak akan terwujud tanpa tafsir Al-Qur’an.
Dari pendapat dua tokoh tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa penafsiran al-Quran dilakukan untuk mewujudkan perubahan baik secara teologis, hubungan kita dengan yang Maha Esa, maupun secara sosiologis, hubungan antarsesama. Dari situlah akan tampak bahwa al-Quran adalah agent of change dan benar-benar merupakan samudera yang terbentang luas dan tidak akan pernah habis kekayaannya.
Kendatipun penafsiran menurut ulama merupakan kewajiban yang bersifat kolektif, tapi penafsiran mempunyai peran sentral dalam memahami al-Quran dan tindakan umat manusia. Karena itu, al-Suyuthi menyatakan bahwa barang siapa menafsirakan al-Quran sesungguhnya dia sedang dikaruniai hikmah oleh Tuhan, sebagaimana firman-Nya: Allah menganugerahkan Al-hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).[8] Para ulama menafsirakan kata hikmah dalam ayat tersebut dengan pemahaman terhadap al-Quran dan al-Hadis, dan penyebutan akal dan pengambilan pelajaran merupakan indikasi bahwa penafsiran sangat erat hubungannya dengan tindakan umat manusia dalam segala bentuk dan sifatnya.

Penafsiran dan Aliran Sesat
Peberapa tahun terakhir, di bumi pertiwi ini banyak berkembang aliran dan paham yang sesat lagi menyesatkan. Yang jelas, aliran-aliran tersebut membuat bangsa Indonesia risau, bingung, panik dan semacamnya. Menurut hasil penelitian LITBANG Departemen Agama Republik Indonesia, lebih dari 300 aliran kepercayaan yang “mengaku” mempunyai hubungan dengan Islam Indonesia dengan nama yang berbeda-beda, meskipun secara substansi sama (sesat).
Kita ambil contoh yang aktual, pada awal bulan tahun ini di Jakarta dikejutkan dengan ajaran yang sangat tertutup yang dipimpin oleh Agus Iman Sholihin alias Agus Noto Soekarnoputro. Aliran yang bernama Satrio Piningit Weteng Buwono tersebut mengharuskan pengikutnya untuk berhubungan suami istri di depan pemimpinnya. Katanya, hubungan demikian dilakukan sebagai penebusan dosa dan keselamatan.
Belum hilang dari ingatan masyarakat, sudah muncul lagi aliran terbaru yaitu Dunung Urip di Blitar Jatim. Aliran tersebut dipimpin oleh Mbah Suryani yang sampai saat ini diikuti oleh puluhan orang dari berbagai kalangan, tokoh masyarakat, petani, pejabat, pedagang, dan lainnya. Aliran yang mewajibkan pengikutnya membayar sebesar empat juga rupiah ini juga turut menambah panjang catatan tentang aliran sesat di bumi pertiwi.[9]
Sebelum itu, ada juga aliran yang menamakan kelompoknya dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang terbentuk pada tahun 2000. pemimpinnya adalah Ahmad Mushaddeq. Dia membentuk aliran ini setelah mengaku mendapatkan wangsit di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat, pada 23 Juli 2007. aliran ini mengubah kalimat syahadat, kata Nabi Muhammad diganti Ahmad Moshaddeq. Di samping itu, aliran ini juga melarang pengikutnya untuk menjalankan shalat lima waktu diganti dengan shalat malam. Dan baru tanggal 5 Oktober 2007 lalu, aliran ini diputuskan sesat oleh MUI.
Sebenarnya kalau dirunut ke belakang masih banyak aliran-aliran yang dinyatakan sesat yang bercokol di bumi pertiwi ini, sebut saja LDII yang muncul tahun 70-an, inkaru al-sunnah tahun 80-an, salamullah yang dipimpin oleh Lia Eden, Isa Bugis, lembaga kerasulan, baha’i dan semacamnya. Semua aliran tersebut diklaim sesat oleh MUI pada masanya. Alasannya, di samping telah merisaukan warga, aliran tersebut juga telah menyimpang dari ajaran islam yang sebenarnya.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa faktor yang melatarbelakangi hadirnya aliran-aliran semacam itu? Jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut sangat variatif. Ada yang mengatakan karena ingin mencari popularitas, ada juga yang menyatakan minimnya pengetahuan keagamaan, ada juga kurangnya penghayatan terhadap keberagamaannya, dan banyak lagi yang lainnya. Namun yang patut diperhatikan dalam tulisan ini, bahwa salah satu sebab-musabbab munculnya aliran sesat tersebut adalah mereka tidak faham betul terhadap kitab suci, dalam hal ini al-Quran. Penafsiran yang mereka lakukan sangat sempit dan tidak mengikuti metodologi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama.
Muhammad Husain Adz-Dzahabi berpendapat bahwa dalam beberapa buku tafsir klasik maupun modern, dengan berbagai sistem, orientasi dan metodenya masing-masing, terdapat banyak penyimpangan dalam memahami taks al-Quran. Juga terdapat penyimpangan-penyimpangan makna yang bukan saja tidak sesuai dengan rasa bahasa arab yang benar tetapi juga telah menghilangkan keindahan al-Quran itu sendiri, dan bahkan ada yang bertentangan dengan ajaran pokok islam, sehingga dapat menjerumuskan pembacanya kepada kekafiran.[10]
Oleh karena itu, beliau melakukan penelitian tentang penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam beberapa buku tafsir dari masa ke masa dalam berbagai madzhab dan aliran, kemudian beliau juga mengumpulkan contoh-contoh pemikiran yang menyimpang dan penafsiran yang mengubah makna al-Quran dari yang sebenarnya.[11]
Said Aqil Munawar setelah berdebat dan mengalahkan Mushaddeq menyatakan bahwa pimpinan al-qiyadah al-islamiyah itu betul-betul orang cerdas dan pintar tapi sayang dia hanya menguasai kepintaran dirinya sendiri dalam memahami kitab sucinya sehingga hasil penafsirannya sesuai dengan seleranya sendiri. Oleh karena itu, beliau menghimbau agar Mushaddeq mempelajari ilmu-ilmu al-Quran dan membaca buku-buku tafsir.[12]
Belum lama, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengajak semua umat Islam untuk memperkuat keimanan dan aqidah dengan menggunakan tafsir kitab suci al-Quran secara benar agar tidak terjerumus pada aliran sesat. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Rohana Manggala, pada acara kajian sosial dan keagamaan yang berlangsung di Balaikota Jakarta, menekankan pentingnya penafsiran al-Quran secara benar.
Gubernur DKI menilai fenomena maraknya aliran sesat saat ini salah satunya akibat banyaknya orang yang menafsirkan al-Quran tanpa pemahaman dan ilmu yang tepat. “Kita harus memperkokoh aqidah kita dengan tafsir al-Quran berdasar pada kaidah yang benar, tuntunan agama sangat penting artinya bagi kita,” kata Rohana mengutip kata-kata Fauzi Bowo.[13]
Dengan demikian, diketahui bahwa penafsiran sangat erat kaitannya dengan tindakan keberagamaan umat manusia dalam kesehariannya. Oleh sebab itu, diperlukan penjelasan dan pemahaman yang tepat dalam menelaah al-Quran, sehingga tafsir yang dihasilkan tidak sesat dan menyesatkan sebagaimana telah dilakukan oleh banyak kalangan. Penafsiran yang tepat akan membawa pada keselamatan sedangkan penafsiran kaum “ngawuriyah” akan membawa pada kesalahan dan dosa. Dalam konteks ini, kita merasa perlu untuk membangun sebuah budaya baru, yaitu budaya penafsiran, tentunya dengan menggunakan metode dan langkah yang telah dilakukan oleh ulama salaf dan yang dirangkai oleh ulama khalaf.

Membangun Budaya Penafsiran
Para ulama klasik berpendapat tentang keilmuan islam sebagai berikut: ada dua macam ilmu sudah matang dan sempurna yaitu ilmu nahwu dan ushul. Dua macam ilmu sudah matang tapi belum sempurna yaitu ilmu fikih dan hadis. Dan dua macam ilmu yang belum matang dan belum sempurna yaitu tafsir dan bayan.[14].
Ungkapan Amin al-Khuli yang dikutip dari pandangan ulama klasik tersebut dapat dijadikan sebagai kenyataan faktual bahwa tafsir merupakan ilmu yang mesti dipikirkan secara bersama perihal pengembangannya. Dalam kapasitasnya sebagai ilmu yang belum matang dan belum sempurna, tafsir harus mendapatkan perhatian yang semestinya. Perlu dilakukan konfrensi al-Quran yang bertaraf nasional, regional, bahkan internasional untuk merancang bangun tafsir yang mempunyai relevansi untuk zamannya. Terlebih di bumi pertiwi, karena penulis melihat perkembangan penafsiran sangat lamban dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya semisal sosial, ekonomi dan politik.
Kalau diperhatikan, ketiga disiplin ilmu yang terakhir itu mendapat ruang yang sangat luas dalam khazanah keilmuan di bumi pertiwi. Sedangkan tafsir yang notabene berhadapan langsung dengan al-Quran yang merupakan way of life mereka tidak mendapat perhatian yang semestinya. Karenanya, diperlukan perhatian khusus untuk mewujudkan budaya penafsiran di bumi pertiwi. Apalagi di tengah-tengah arus globalisasi yang ditandai dengan kompetisi yang sangat intens di seluruh aspek kehidupan, penafsiran dibangun sedemikian rupa sehingga bisa memberikan sumbangsih pemikiran pada problematika internal yang dihadapi umat islam di bumi pertiwi dan problematika eksternal yang melibatkan seluruh penduduk islam sedunia.
Menurut penulis ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk membangun budaya penafsiran di bumi pertiwi. Pertama, membudayakan kembali pembacaan dan pengkajian terhadap tafsir-tafsir ulama klasik (salaf). Pembacaan dan pengkajian terhadap tafsir klasik akan memberikan inspirasi dan akan mengilhami ilmu-ilmu baru yang bisa dirangkai menjadi sebuah produk tafsir di masa kini. Sudah sepatutnya ulama-ulama tafsir terdahulu semisal Imam al-Thobari, Ibnu Katsir, al-Baghawi, al-Suyuthi, al-Baidlawi, al-Nasafi, al-Nisaburi dll., As-Singkili, Munawar Chalil, A. Hasan Bandung, Mahmud Yunus, Halim Hassan, Zainuddin Hamidi, Kasim Bakry dll., diingat kembali dalam ranah penafsiran di bumi pertiwi. Mereka sudah memulai tradisi dan budaya penafsiran yang patut diteladani oleh generasi penerus bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang untuk melahirkan mutiara-mutiara makna yang dapat menghangatkan kembali wacana penafsiran di bumi pertiwi.
Apalagi ketika kita mengingat zaman yang semakin merosot dan instan seperti sekarang ini. Tentunya, membuka sejarah masa lalu para mufassir akan memberikan motivasi moril, betapa mereka telah gigih dan berjuang keras untuk menjelaskan al-Quran dengan pembahasannya yang sangat kaya padahal pada zaman itu problematika keumatan mungkin tidak serumit dan sekompleks saat ini. Dengan demikan, akankah al-Quran yang bagaikan samudera akan kita biarkan mengering tanpa sentuhan, sedangkan umat manusia masa kini berada dalam jurang problema yang sangat kompleks dan dinamis?.
Kedua, reaktualisasi terhadap penafsiran ulama kontemporer. Langkah kedua ini merupakan lanjutan dari yang pertama. Karena bila kita hanya berhenti pada langkah pertama, maka kita akan mudah terjebak pada romantisme masa lalu, glorifikasi. Bila hal itu terjadi, maka produk tafsir yang dihasilkan nantinya tidak akan mampu menjawab tantangan zaman kontemporer dan problematika keumatan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, pembacaan terhadap karya tafsir kontemporer patut digalakkan sehingga muncullah pemikiran kontemporer, khususnya dalam penafsiran.
Tetapi, berpikir secara kontemporer tidak berarti menafsirkan al-Quran sesuai dengan teori-teori ilmiah atau penemuan-penemuan baru an sich. Kita dapat menggunakan pendapat para cendekiawan dan ulama, hasil percobaan dan pengalaman para ilmuwan klasik, untuk berta'ammul dan bertadabbur dalam memahami arti ayat-ayat al-Quran.
Karya al-Zamakhsyari, al-Razi, Wahbah Zuhaily, Qurais Shihab, Moh. E. Hasyim, kiranya perlu diteliti dan dibaca ulang untuk menemukan kekayaan ilmu yang ada di dalmnya di masa sekarang dan yang akan datang. Patut kiranya pernyataan Abbas Mahmud Al-'Aqqad: Kita berkewajiban memahami Al-Quran di masa sekarang ini sebagaimana wajibnya orang-orang Arab yang hidup di masa dakwah Muhammad saw.[15] dijadikan motivasi untuk membangkitkan ruh penafsiran dewasa ini.
Ketiga, mengkompromikan tradisi penafsiran ulama salaf dan kholaf. Setelah seluruh tafsir, baik klasik maupun modern, sudah dibacan, dipahami, dan dikuasai, maka sudah saatnya memadukan kedua teori penafsiran dimaksud dengan tujuan untuk menghasilkan produk tafsir yang sesuai dengan kebutuhan zamannya tanpa kehilangan nilai historisitas di dalamnya.
Di samping ketiga langkah di muka perlu diingat pula bahwa menjadikan “sesuatu” sebagai budaya bukanlah pekerjaan mudah, dibutuhkan semangat perjuangan keras dan solidaritas yang kuat antara satu fihak dengan fihak yang lain. Kalau dalam konteks keindonesiaan, fihak pemerintah dengan para ulama, ulama dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan sebagainya. Kesemua fihak tersebut kemudian menyusun langkah konkret yang dapat diejawantahkan dalam realitas, semisal membentuk forum kajian rutin tafsir. Dalam acara demikian, pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator, kaum agamawan sebagai kontributor tafsirnya dan seterusnya.
Itulah kiranya langkah perwujudan budaya penafsiran di bumi pertiwi. Diharapkan dengan langkah tersebut, di masa yang akan datang Negara Indonesia selaku Negara islam besar dapat memberikan sumbang pemikiran dalam khazanah penafsiran. Tentunya, penafsiran ala Indonesia yang bisa saja berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh Negara-negara lain dalam semua kapasitasnya.

Simpulan
Sebagai simpulan penulis hanya bisa mengatakan bahwa al-Quran adalah samudera yang terbentang luas dan tidak pernah hilang kekayaannya. Ia menjadi kitab yang akan memberikan petunjuk bagi kehidupan umat manusia bilamana nilai-nilai di dalamnya digali secara tepat dan benar, karena al-Quran—sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali—tidak dapat berbicara dengan sendirinya. Di situlah membudayakan penafsiran al-Quran menemukan mumentumnya.
Yang perlu diingat, pembangunan budaya tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi dibutuhkan upaya yang serius dan berkesinambungan, terutama di zaman yang lintas batas sekarang ini yang meniscayakan munculnya mufassir-mufassir dan gagasan baru yang mempunyai relevansi dengan kenyataan kontemporer. Semoga tulisan ini menjadi salah satu inspirasi terbentukanya budaya penafsiran di bumi pertiwi ini. Amien…

Daftar Pustaka
Abbas Mahmud Al-'Aqqad, Al-Falsafah Al-Qur'aniyyah, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Lubnaniy, 1974.
Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Semarang, Toha Putra, 1995.
Dr. Ali Hasan Al ‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir (terjemah), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
Dr. Muhammad Husain Adz-Dzahabi, Penyimpangan dalam Penafsiran al-Quran (terjemah), Jakarta Utara, PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
Howard M. Federspiel, Kajian Tafsir Indonesia (terjemah), Bandung, Mizan, 1996.
http://idiaprenduan.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=38.
http://luluvikar.blogspot.com/2006/07/arkeologi-pemikiran-tafsir-di.html.
Islah Gusmian, Khazahan Tafsir Indonesia dari Hermenutika hingga Ideologi, Jakarta, Teraju, 2003.
Jakarta Poss, edisi Rabu, 28 November 2007.
Muhammad Shahrur dkk., Studi al-Quran Kontemporer (terjemah), Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 2002.
Prof. Dr. Nashrddin Baidan, Perkembangan Tafsir al-Quran di Indonesia, Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
Zuhairi Misrawi, Al-Quran Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, Jakarta, Fitrah, 2007.

Footnetes
[1] Surat al-Furqan (25), ayat 23
[2] Dr. Ali Hasan Al ‘Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir (terjemah), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hal: 03
[3] Muhammad Shahrur dkk., Studi al-Quran Kontemporer (terjemah), Yogyakarta, PT. Tiara Wacaran, 2002, hal: 03
[4] Data ini penulis kutip dari tulisan Farid F. Saenong,MA yang berjudul “Arkeologi Pemikiran Tafsir di Indonesia; Upaya Perintis” setelah melalui proses editing bahasa, pengurangan dan penambahan, diambil dari http://luluvikar.blogspot.com/2006/07/arkeologi-pemikiran-tafsir-di.html, dengan idzin pemiliknya via blogger.com.
[5] Penjelasan lengkapnya dapat dibaca dalam buku Prof. Dr. Nashrddin Baidan, Perkembangan Tafsir al-Quran di Indonesia, Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003, hal: 31-109. Dalam buku tersebut, penulis menjelaskan sejelas-jelasnnya bentuk, metode, dan corak tafsir yang digunakan dalam setiap periode sekaligus contoh dan foto copynya
[6] Data ini penulis kutip dari tulisan Taufikurrahman yang bertema “Kajian Tafsir di Indonesia (tahun 1960-2008)” setelah melalui proses editing bahasa, pengurangan dan penambahan, diambil dari website http://idiaprenduan.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=38, dengan idzin penulisnya via email.
[7] Ketiga poin tersebut penulis ringkas dari tulisan Zuhairi Misrawi dalam bukunya: Al-Quran Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, Jakarta, Fitrah, 2007, hal: 108-130.
[8] Surat al-Baqarah (2) , ayat: 269.
[9] Diberitakan olah stasiun televisi Trans7 pada hari Jumat, 13 Februari 2009, jam 11 Siang.
[10] Dr. Muhammad Husain Adz-Dzahabi, Penyimpangan dalam Penafsiran al-Quran (terjemah), Jakarta Utara, PT. RajaGrafindo Persada, 1996, hal: ix.
[11] Tentang penyimpangan-penyimpangan dalam penafsiran al-Quran dapat dibaca secara lengkap dalam karya Dr. Muhammad Husain Adz-Dzahabi tersebut di muka.
[12] Tentang hal itu, penulis pernah melihat ditayangan salah satu chanel televise setelah Said Aqil Munawar diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Mushaddeq yang berakhir dengan pengakuan kalah dan penyerahan pimpinan al-qiyada al-islamiyah.
[13] Jakarta Poss, edisi Rabu, 28 November 2007.
[14] Ungkapan tersebut dikutip dari buku al-Quran Kitab Toleransi yang ditulis oleh Zuhairi Misrawi, hal: 101.
[15] Abbas Mahmud Al-'Aqqad, Al-Falsafah Al-Qur'aniyyah, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Lubnaniy, 1974, hal: 197.

*Penulis adalah Mahasantri PesMa IAIN Sunan Ampel Surabaya

MEMBUMIKAN PELAJARAN AGAMA

2009-04-05T11:33:00.002+07:00

MEMBUMIKAN PELAJARAN AGAMA
Oleh: Tirmidzi*

Selama ini, banyak orang beranggapan bahwa pendidikan dan pelajaran agama adalah materi yang sulit dan menjemukan, terlebih bagi kaum santri yang setiap hari pelajaran agama menjadi santapannya. Sulit karena materinya mayoritas merujuk pada kitab-kitab klasik yang dikenal dengan kitab kuning (gundul) di samping teks-teks kitab suci yang sulit dimengerti, menjemukan karena pembahasannya “la yahya wa la yamutu”, tiada daya dan kurang bermutu, materinya tetap itu-itu saja.
Di samping itu, ada pula asumsi bahwa pelajaran agama telah dianggap gagal dalam pembentukan moralitas anak didik ke arah yang lebih baik. Terbukti, beberapa pekan terakhir sering kali terjadi tindakan-tindakan amoral di lingkungan sekolah, seperti perkelahian, tawuran, pacaran, dan semacamnya.
Selain itu, kedangkalan pengetahuan agama anak didik yang berdampak pada minimnya kepedulian dan respon sosial mereka terhadap problematika yang terjadi dewasa ini turut memperkuat klaim kegagalan pendidikan agama. Pendidikan agama seakan hanya menjadi media pembentukan kesalehan dan keimanan individu, sedangkan yang sifatnya sosial lepas dari tanggung jawabnya. Pendidikan agama hanya berkutat pada urusan “teo”, sedangkan urusan “antro” justru diabaikan.
Oleh karena itu, dipandang perlu adanya reorientasi system pembelajaran agama, dari yang melulu ranah teologis menuju pembelajaran yang peduli pada ranah sosial-praktis. Kalau meminjam bahasa Quraish Syihab, menjadikan pendidikan agama lebih “membumi”. Dengan harapan anak didik dapat menjadi generasi bangsa yang memiliki spirit spiritual-vertikal dan sosial-horizontal yang mumpuni sekaligus, sehingga mereka bukan hanya mementingkan dirinya akan tetapi dapat merespon terhadap permasalahan keumatan.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan beberapa langkah strategis yang harus realisasikan oleh lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri. Dalam hal ini guru memiliki peran urgen karena merekalah yang menjadi media dalam proses transfer ilmu kepada anak didik. Pertama, pemahaman komprehensif. Pemahaman utuh dan luas seorang guru akan memberikan konstribusi keilmuan yang utuh pula terhadap anak didik. Pemahaman demikian akan dicapai apabila guru bersangkutan memiliki semangat tinggi untuk membaca dan menelaah terkait dengan materi yang akan disampaikan. Dia tidak hanya merujuk pada buku panduan (baca: kurikulum) yang ada, lebih dari itu dia harus mengonsumsi dari luar, misalnya buku, majalah, jurnal, internet dan lainnya.
Kedua, contoh fenomenal. Dalam hal ini, guru—dengan pemahamannya—dirapkan dapat mengaitkan materi pelajarannya dengan fenomena-fenomena sosial yang sedang terjadi. Dengan demikian, guru dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan sosial sekitarnya. Bagaimana dia bisa mencari korelasi dan relevansi pendidikan agama dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, anak didik akan lebih memahami bahwa pelajran agama bukan terkait dengan ritual-individual an sich.
Ketiga, kegiatan ekstra. Kegiatan dimaksud dapat berbeda-beda formatnya, baik formal seperti seminar, talk show, perlatihan, juga bisa berbentuk kegiatan lapangan seperti observasi dan praktikum lapangan. Kegiatan-kegiatan semacam itu akan menambah sugesti pada anak didik bahwa pengetahuan yang mereka peroleh nantinya akan berhadapan dengan kondisi riil masyarakat.

Pelajaran Agama dan Tindakan
Penulis melihat, selama ini pelajaran agama sering dimaknai sempit oleh banyak kalangan, termasuk guru dan orang tua anak didik (wali). Hal demikian tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran agama telah dianggap berhasil ketika anak didik rajin ke masjid, hadir ke majlis taklim, atau rajin ritual seperti shalat, zakat, puasa, atau ketika mereka bisa berbicara tentang agama secara luas dan mendalam.
Persepsi demikian tidaklah salah, tapi menurut Nurul Huda (2000) kurang tajam dan kurang kritis karena telah melupakan esensi agama sebagai sumber primer pelajaran agama. Hakikatnya, agama memiliki nilai-nilai universal, rahmatan li al-‘alamin, tidak hanya terbatas pada ritual-ritual individual dan wacana belaka. Demikian juga halnya pelajaran agama, pesan moral yang ada di dalamnya juga bersifat universal. Artinya, pelajaran agama bukan hanya menjadi media penciptaan anak didik yang bisa menjelaskan agama secara mendalam atau rajin beribadah. Lebih dari itu, bagaimana pemahaman keagamaan mereka dapat menyentuh tindakan-tindakan nyata yang jelas manfaatnya pada diri sendiri dan orang lain.
Dari uraian tersebut jelas bahwa walaupun beberapa langkah strategis—sebagaimana telah dijelaskan di awal—telah menjadi budaya di setiap lembaga pendidikan, bukan berarti tugas seorang guru telah selesai. Akan tetapi, mereka juga memiliki kewajiban mengontrol anak didiknya baik di dalam apalagi di luar waktu pelajaran. Bagaimana pelajaran yang telah diberikan tidak hanya menjadi barang beku dalam pikiran anak didik, tapi bisa mereka transformasikan dalam bentuk tindakan riil, tidak hanya memenuhi kognitif, afektif dan psikomotorik anak didik juga dipenuhi. Standar penilaian yang harus digunakan oleh seorang guru terhadap anak didik bukan hanya seberapa banyak materi agama yang dapat dipahami oleh anak didik, tapi juga sejauh mana mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan secara benar dalam kesehariannya.

*Penulis adalah Mahasiswa Ushuluddin IAIN
Sunan Ampel Surabaya

ALQURAN DAN MODERNISASI

2009-04-05T11:26:00.002+07:00

ALQURAN DAN MODERNISASI
(Reaktualisasi Nilai-Nilai Alquran Menuju Ke-modern-an Sejati)
Oleh: Tirmidzi*

Fenomena Modernisasi
Istilah modernisasi sudah sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Bahwa ia merupakan gambaran peradaban canggih dalam kehidupan umat manusia. Kemudahan transportasi, informasi dan komunikasi, dalam bidang teknologi, menjadi ciri khas eksistensinya. Hal itu dapat dibuktikan dengan semarak teknologi yang semakin akut perkembangannya, mulai dari HP, Komputer, Flash Disk, dan bentuk teknologi lainnya. Dengan alat-alat tersebut dunia seakan terlipat, mudah dijangkau dari segala pejuru dan ke segala penjuru. Dengan demikian, tidak salah apabila Anthony Gidden menyebut modernisasi sebagai time space distanciation, yaitu dunia tanpa batas. Ruang dan waktu bukanlah kendala vital aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan sesamnya.
Dalam pada itu, sambutan hangat masyarakat terhadap modernisasi terus berkembang. Modernisasi dianggap angin segar yang akan merekonstruksi peradaban mereka yang dianggap jumud dan tidak relevan dengan keadaan saat ini. Persepsi mereka, teknologi canggih, sebagai implikasi modernisasi, akan membawa kehidupan mereka pada ranah yang lebih maju dan lebih pasti, semua hasil teknologi lebih memuaskan dan menjanjikan. Kepercayaan seperti itu semakin kuat seiring dengan hegemoni teknologi itu sendiri.
Ironisnya, mayoritas masyarakat hanya melihat modernisasi dari aspek kecanggihan teknologinya, sedangkan dampak dan pengaruhnya terhadap sisi-sisi kehidupan mereka, seperti ekonomi, politik, budaya, bahkan agama, tidak lagi diperhitungkan. Padahal menurut Machalli (Baca: Tantangan Modernisasi) modernisasi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia secara pelan. Dan persepsi tersebut sudah terbukti saat ini. Misalnya, dalam dunia Islam jama’ah dan musyawarah adalah doktrin yang ditekankan implementasinya. Padahal keduanya adalah tradisi kemanusiaan (humanism tradition) dan dengan tradisi tersebut seorang akan lebih mudah menghadapi problemnya, di dalamnya akan terjadi dialektika antara satu sama lain. Tapi, dengan membeludaknya produk-produk modernisasi tradisi tersebut tergeser diganti oleh tradisi yang mengandalkan “kecepatan waktu”. SMS yang sekarang mengganti posisi silatur rahim dalam ajaran Islam adalah salah satu contoh nyatanya.
Klimaksnya, modernisasi hanya menciptakan pergeseran paradigma (shifting paradigm). Nilai-nilai agama yang transenden diganti dengan nilai-nilai teknologi buatan manusia itu sendiri. Akhirnya Alquran sebagai sumber agama yang otentik menjadi beku, nilai yang terkandung tidak dapat diterjemahkan kedalam realitas. Kitab yang diturunkan sebagai penerang umat manusia (rahmatan lilalamin) bukan lagi sebagai pedoman, dan teknologi yang belum jelas asal musal dan tujuannya kini diagungkan. Kalau meminjam bahasa Ulil Abshar, Alquran telah ditundukkan pada realitas. Zaman yang harus sesuai dengan nilai Alquran kini Alquran yang disesuaikan dengan realitas yang ada dengan dalih reaktualisasi nilai-nilai Alquran. Sekiranya sangat benar sabda Nabi Muhammad “akan datang suatu zaman dimana Alquran hanya tinggal tulisan” dijadikan jawaban dalam konteks masa kini.

Alquran Berbicara Modernisasi
Alquran adalah mukjiazat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selaku manusia pilihan plus Nabi terakhir di dunia ini. Sebagai kitab samawi terakhir, Alquran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Dengan hadis Nabi sebagai penjelas (mubayin) dan penafsiran ulama, Alquran dapat dibuktikan bahwa ia adalah kitab super komplit dalam membicarakan semua fenomena di dunia ini, termasuk fenomena modernisasi, baik ijmal maupun tafsil.
Mayoritas pemikir memahami bahwa modernisasi adalah gerakan untuk merombak cara-cara kehidupan lama menuju “model” kehidupan baru dengan baromiter frekuensi kecepatan dan mutu yang mampu menguasai pasar. Prosesnya mengandalkan “akal mesin” yang dikenal dengan teknologi canggih dan “akal manusia” yang disebut dengan pemikiran kreatif.
Apabila demikian pemahamannya (akal mesin dan menusia sebagai titik fungsinya) modernisasi bukanlah hal baru yang harus ditakuti dan dijauhi. Karena dua puluh abad yang silam Alquran telah mensinyalir. Misalnya tentang laut dan ruang angkasa diterangkan dalam surat Arrahman 33, tentang eksplorasi benda-benda ruang angkasa dan pengolahannya serta pemanfaatan besi dan tembaga sebagai bahan teknologi ada dalam surat Assaba’ 10-13. Ayat-ayat tersebut didukung dengan ayat yang menjelaskan tentang peran akal manusia dalam hidupnya. Sebagai bukti bahwa manusia harus menggunakan akalnya untuk bisa mendapat apa yang ia harapkan.
Dengan beberapa ayat tersebut, dipahami bahwa modernisasi dalam kehidupan manusia merupakan hal yang pasti terjadi, atau dalam bahasa Alquran disebut sunnatullah. Karena kecerdasan yang semakin meningkat, penemuan yang semakin padat dan fasilitas yang semakin lengkap dengan sendirinya akan menuntut manusia untuk mereformasi sistem kehidupannya dan mencari sistem baru, dengan pemikiran baru tentunya, yang sesuai dengan kondisi dimana dan kapan dia hidup. Allah berfirman “Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubanya sendiri”.

Reaktualisasi Nilai yang Hilang
Dalam tulisan ini terdapat dua kata kunci. Pertama, alqauran selaku pandangan hidup (way of live) manusia dalam mengarungi kehidupan mereka. Kedua, Moderninasisi, gerakan baru hasil karya dan karsa manusia serta peradaban mereka yang akan mengganti sistem kehidupan mereka menuju kehidupan yang selangkah lebih maju.
Dua kata kunci atersebut sama-sama memiliki peran signifikan dalam kehidupan mereka. Alquran adalah kitab yang menjadi sumber bagi semua sumber hukum yang menjiwai semua konstitusi . Oleh karena itu, kitab ini diyakini sebagai penyelamat dari semua hiruk pikuk kehidupan dan penghantar pada kebahagiaan hakiki. Sedangkan modernisasi merupakan gerakan dunia canggih yang akan membawa manusia pada dunia dimana “instanisme” berkuasa. Segala sesuatu akan bergerak secara cepat dengan pekerjaan yang lebih mudah dan kualitas yang lebih baik.
Permasalahan yang tampak sekarang bahwa nilai-nilai sakral keduanya telah hilang. Kesejatiannya mulai ditinggalkan oleh manusia itu sendiri. Alquran dipolitisi dan diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Kitab suci yang memuat perundang-undangan dunia tak ubahnya boneka yang dapat dipermainkan oleh siapa, dimana, dan kapan saja. Begitu juga dengan modernisasi, keasliannya sudah direnggut dan dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat temporer. Implikasinya, kehadiran modernisasi tidak dapat membawa kebahagiaan, bahkan keingungan semakin rentan menimpa manusia dalam menjalani hidupnya.
Dalam konteks seperti ini, perenungan kembali terhadap nilai-nilai Alquran dan modernisasi patut dibutuhkan. Bagaimana Alquran mampu diterjemahkan dalam konteks nyata dengan bentuk aplikasi nilai sakralnya. Begitu juga modernisasi, bagaimana kecanggihan teknologi dapat dijadikan kesempatan emas untuk meraih ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Untuk mendapatkan hal tersebut maka Alquran dan modernisasi harus dikompromikan sehingga menjadi satu kekuatan yang akan memberikan jalan terang. Modernisasi harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah tertuang dalam Alquran dan Alquran harus terus diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman dengan tanpan meninggalkan nilai sakralnya.
Dengan demikian, modernisasi yang saat ini menjadi bumerang kehidupan manusia akan lunak dengan sendirinya. Alquran yang dianggap tidak relevan dengan zaman akan menemukan kembali reputasinya. Akhirnya, kebahagiaan hakiki akan didapat, toh walaupun zaman terus berkembang secara pesat. Abduh (2004:112) menyatakan adanya ikatan nilai antara Alquran dengan modernisasi akan dapat mempertemukan manusia pada kebahagiaan hakiki dalam kemudernan sejati. Wallahua’lamu bisshawabi

* Penulis adalah alumni PP Annawari
Sera Tengah Bluto Sumenep

Bahasa “Engghi-Bhunten” dan Budaya Masyarakat Madura

2009-04-03T16:11:00.003+07:00

Bahasa “Engghi-Bhunten”
dan Budaya Masyarakat Madura
Oleh: Tirmidzi*)

Beberapa tahun terakhir, modernisasi dan globalisasi menjadi tema menarik yang sering diperdebatkan, terutama oleh kaum budayawan. Alasan utamanya, karena keduanya di samping membawa dampak positif terhadap perkembangan dan pembangunan Negara ini, juga membawa dampak negatif. Termasuk di dalamnya, keduanya telah memarjinalkan budaya-budaya asli atau budaya daerah. Budaya-budaya yang dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat menjadi pudar bahkan terpinggirkan oleh budaya-budaya baru yang kurang jelas nilai historisnya.
Salah satu budaya yang telah pudar adalah budaya berbahasa engghi-bhunten bagi masyarakat Madura. Bahasa engghi-bhunten merupakan bahasa terhalus di Madura setelah bahasa engghi-enten sebagai bahasa tingkat pertengahan dan enje’-iye sebagai bahasa tingkatan paling kasar. Dalam tradisi Madura, bahasa engghi-bhunten setingkat dengan bahasa kromo inggil dalam tradisi Jawa.
Dalam implementasinya, bahasa engghi-bhunten biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan orang yang dihormati, semisal dari anak ke orang tua, santri ke kiai, murid ke gurunya, staff ke atasannya dan sejenisnya. Sebagai contoh, kata panjennengngan atau ajunan yang berarti “kamu” digunakan untuk memanggil seorang kiai oleh para santrinya, dan kata abdhina untuk diri sendiri ketika berbicara dengan yang lebih terhormat. Tapi ironisnya, bahasa demikian kini telah merosot untuk tidak mengatakannya telah mati.
Menurut penulis, ada beberapa hal mendasar yang menyebabkan bahasa engghi-bhunten di Madura menjadi pudar. Pertama, minimnya tenaga ahli yang mampu bertutur dengan bahasa engghi-bhunten. Salah satu pengasuh pondok pesantren di Sumenep, KH. Baidlawi, pernah menuturkan bahwa di zaman yang terus berkembang ini makin sulit menemukan sosok yang ahli dalam berbahasa Madura halus. Kedua, minimnya dokumentasi yang menghimpun khazanah kekayaan bahasa Madura. Prof. Dr. Mien Ahmad Rifai mencatat bahwa dalam setengah abad terakhir ini hampir tidak ada tulisan atau buku yang ditulis dalam bahasa Madura, sehingga bahasa Madura—termasuk bahasa engghi-bhunten—tidak bisa diakses oleh masyarakat luas. Ketiga, hilangnya kebanggaan dan rendahnya komitmen penutur bahasa engghi-bhunten. Dalam hal ini dapat dilihat dari fenomena kaum muda yang sudah banyak berinteraksi dengan ragam budaya luar dimana mereka cenderung memilih bahasa luar dan meninggalkan bahasa daerahnya.
Jika hal demikian dibiarkan, maka dapat dipastikan prediksi Achmad Zaini Makmun—staf ahli Balai Bahasa Surabaya—tentang matinya bahasa Madura pada tahun 2024 akan menjadi kenyataan, lebih-lebih bahasa engghi-bhunten. Bukan hanya itu, lebih ironis lagi adalah matinya bahasa daerah akan membunuh nilai-nilai budaya daerah dimaksud, karena bahasa dengan budaya memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.

Relasi Bahasa dengan Budaya
Para sosiolog, budayawan dan ahli bahasa berbeda pendapat mengenai relasi bahasa dengan budaya, apakah relasi itu bersifat koordinatif atau subordinatif. Koentjaraningrat (1992) berasumsi bahwa hubungan keduanya merupakan hubungan subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Ada pula yang berasumsi bahwa antara bahasa dan budaya adalah fenomena yang berbeda dan sederajat dalam tingkatannya, sehingga hubungan keduanya adalah koordinatif sebagaimana disebutkan oleh Fishman (1987). Bukan hanya itu, Masinambouw (1985) menyatakan bahwa bahasa dan budaya merupakan dua sistem yang “melekat” pada manusia, budaya sebagai sistem yang mengatur interaksi mereka sedangkan bahasa adalah sistem yang berfungsi sebagai media berlangsungnya interaksi itu sendiri.
Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang perlu dicatat adalah bahwa bahasa dan budaya memiliki ralasi yang kuat. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling memengaruhi. Menurut penulis ada dua hal penting yang patut diutarakan terkait dengan relasi bahasa dan budaya. Pertam, keduanya sebagai sistem atau konsep nilai yang memiliki peran vital dalam kehidupan ini. Nilai-nilai budaya terdapat dalam bahasa dan nilai-nilai bahasa juga terdapat dalam budaya. Dengan demikian, ketika sebuah bahasa diungkapkan dalam budaya yang berbeda maka akan mengandung nilai yang berbeda. Misalnya, kata kelem dalam bahasa halus Madura yang berarti “menginap” akan berbeda nilainya ketika diungkapkan di luar Madura, karena perbedaan budaya. Begitu juga sebaliknya, sebuah budaya jika dibahasakan dengan bahasa daerah lain akan memiliki nilai yang berbeda pula, semisal budaya kerrapan sapeh (kerapan sapi) di Madura dibahasakan dengan bahasa jawa atau reog di Ponorogo yang telah dibahasakan dengan bahasa Malaysia.
Kedua, keduanya sebagai kunci pengetahuan karakter masyarakat. Artinya, bahasa dan budaya akan mengilustrasikan karakter masyarakatnya. Lindgren (1973) menyatakan bahwa orientasi pengkajian bahasa dan budaya adalah untuk mengetahui lebih dalam pola dan nilai sebuah masyarakat. Bahkan, keduanya dianggap sebagai ciri paling kuat untuk mendalami karakter dalam masyarakat. Jadi, untuk mengetahui secara komprehensif karakter masyarakat Madura misalnya terlebih dahulu harus mempelajari bahasa dan budayanya. Asumsi ini secara tidak langsung menafikan generalisasi publik tentang budaya “kasar” masyarakat Madura, karena asumsi demikian tidak memiliki dasar yang kuat.
Kalau kita kaitkan dengan tema tulisan ini, maka jelas bahasa engghi-bhunten mengandung nilai yang tidak didapati dalam bahasa-bahasa lain dan di budaya-budaya lain. Bahasa engghi-bhunten sebagai bahasa terhalus, paling tidak akan mencerminkan budaya santun dan budaya halus masyarakat Madura dalam kapasitasnya sebagai masyarakat pesisir.
Oleh karena itu, bahasa engghi-bhunten harus dijaga dan dilestarikan karena pelestariannya merupakan salah satu langkah konkret pelestarian budaya Madura. Terlebih pasca konflik Sambas (Kalimantan Barat, 1996/1997-1999), Sampit (Kalimantan Tengah) pada minggu ketiga Februari 2001, Palangkaraya, Kualakapuas, dan Pangkalan Bun, di mana sampai saat ini masyarakat Madura telah diklaim sebagai orang kasar, beringas dan menakutkan. Untuk menghilangkan klaim tersebut, dibutuhkan kometmen dan semangat baru dari masyarakat Madura, mulai dari pemerintah, tokoh agama dan masyarakat, dan masyarakat secara umum untuk membudayakan kembali bahasa engghi-bhunten sebagai salah satu cara untuk menampilkan citra Madura yang lebih baik.
Sebentar lagi jembatan yang menghubungkan Surabaya-Madura (Suramadu) akan segera rampung. Sudah bisa diprediksi bahwa suramadu di samping akan memudahkan transportasi dan komunikasi juga akan memberikan ruang besar masuknya arus globalisasi dan modernisasi yang besar kemungkinan akan membawa bahasa dan budaya yang beragam. Jika tidak ada persiapan sejak dini maka dipastikan bahasa dan budaya asli Madura akan digantikan oleh bahasa dan budaya produk keduanya.
Akhiron, akankah kita sebagai masyarakat Madura rela jika kata engghi diganti dengan “oke boz”, abdhina dengan “aye”, panjenengan dengan “you”, mator sakalangkong dengan “matur suwun”, atau budaya kerapan sapeh diganti dengan balap mobil dan motor GP, sapeh sono’ dengan goyang patah-patah, dan semacamnya. Penulis pribadi tidak akan berterima dengan kondisi demikian, karena sama saja dengan menjual hargi diri dan keperibadian kita sendiri. P.W.J Nababan (1993) pernah mensinyalir: kehilangan bahasa dan budaya sama halnya dengan kehilangan kesanggupan kita sebagai mahluk sosial, dengan kata lain kehilangan sifat kemanusiaan kita.

*Penulis adalah Mahasantri PesMa IAIN Sunan Ampel Surabaya
Tulisan ini telah dimuat di Harian Kompas Jatim, Edisi 25 Maret 2009

DIAKUI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF

2009-04-03T16:02:00.002+07:00

DIAKUI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF
Oleh: Tirmidzi*

Perbincangan tentang kemiskinan tidak kunjung selesai. Kemiskinan terus menjadi tema menarik untuk dikaji dan didalami. Hal itu disebabkan karena kemiskinan merupakan permasalahan global yang kompleks, dinamis, polemis, dan mendesak. Dikatakan kompleks, ia sering kali muncul tanpa membedakan ras maupun suku, Aceh, Lampung, Sulawesi , Madura, semuanya—meminjam bahasa Syauqi Amin—memiliki koleksi masyarakat miskin. Dikatakan dinamis karena dalam kenyataannya ia terus mengalami dinamisasi seiring dengan perubahan ruang dan waktu, polemis karena ia mengundang banyak orang—tanpa membedakan statusnya—untuk turut berpartisipasi dalam membincangnya, mulai dari apa itu kemiskinan, sebab-sebabnya, dampaknya dalam realitas kehidupan, dan langkah untuk mengantisipasinya. Semua orang sepakat bahwa ia merupakan hal yang mendesak mengingat imbasnya yang terlalu luas.
Semenjak kenaikan BBM tahun 2001 kemaren, kemiskinan di negara ini melonjak secara drastis. Di Jawa Timur (saja), sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, sampai bulan Maret 2007, jumlah penduduk miskin mencapai 7,138 juta jiwa atau 18,93 persen dari total penduduk di jatim.
Data tersebut mengindikasikan bahwa kemiskinan masih menggurita dalam kehidupan masyarakat. Dalam ranah kesadaran, data tersebut menggugah kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi membasmi, atau setidaknya meminimalisasi, kemiskinan itu sendiri. Memang, diakui bahwa melawan kemiskinan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlawanan terhadapnya akan dihadapkan pada kerumitan-kerumitan baik fisik ataupun psikis. Ada banyak hal yang harus difikirkan dan dipersiapkan secara mapan.

Motif Kemiskinan
Deepa Naraya dalam bukunya, Voices of the Poor, menjelaskan bahwa secara garis besar kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, kemiskinan kultura. Dalam hal ini, kemiskinan dianggap sebagai “takdir” turunan dari para pendahulunya, sehingga mereka tidak berusaha untuk merubah kehidupannya. Bagi mereka “bekerja” hanyalah membuang-buang tenaga, toh pada akhirnya akan sama saja (tetap miskin). Klimaksnya, mereka terlalu pasrah pada yang “di atas” dan melupakan firman-firman-Nya yang memotivasi umat manusia untuk berkreasi dalam kehidupan dunia, wala tansa nashibaka min al-dunya dan hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Kedua, kemiskinan struktural. Berbeda dengan yang pertama, kemiskinan ini disebabkan oleh struktur (pemerintah) yang kurang memihak terhadap masyarakat. Ubaidillah (1999) menyatakan bahwa dalam level ini biasanya penyakit individualisme dan materialisme yang sering kali menjadi the first causesnya.
Dalam konteks jatim, kedua tipe kemiskinan tersebut dapat ditemukan. Tipe pertama, kita bisa berkaca pada nasib orang-orang yang “lebih senang” hidup di jalanan atau di bawah naungan jembatan, seperti di Surabaya sebagaimana penulis saksikan. Sedangkan tipe kedua, kita dapat mengangkat Pulau Madura sebagai sampelnya. Sampai saat ini, pulau Madura diasumsikan sebagai pulau terbelakang dan tertinggal secara ekonomi. Masyarakatnya mayoritas hidup di level menengah ke bawah. Padahal Suber Daya Alam (SDA) di Madura sangat memadai, mulai dari pertanian, perdagangan, sampai pertambangan. Tapi mengapa kemiskinan masih membelenggu masyarakat Madura yang dikenal sebagai pulau garam tersebut?.
Yang jelas, jawabannya bukan karena masyarakat Madura senang melestarikan kemiskinan atau mereka pemalas dan berpemikiran konservatif, tapi karena struktur yang tidak mengizinkan. Struktur lebih memihak pada para pemilik modal daripada masyarakat miskin, struktur pun berubah menjadi beringas untuk tidak mengatakannya menindas. Mereka hanya dijadikan batu loncatan oleh kalangan elit untuk menggapai tujuan sesaatnya.

Tanggung Jawab Kolektif
Deskripsi di muka sudah cukup memberi gambaran bahwa kemiskinan sungguh telah mendarahdaging dan sulit disembuhkan. Memang sampai saat ini banyak upaya telah dilakukan, mulai dari BOS untuk pendidikan, BLT, Raskin, Pemberdayaan UMKM, sampai kenaikan gaji buruh , tapi tidak satu pun yang memberikan hasil memuaskan. Bahkan kemaren, Presiden Republik Indonesia , Susilo Bambang Yudhoyono, mengakui secara oral akan kegagalannya memberangus kemiskinan di negara ini.
Pengakuan tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan sangat sulit direalisasikan. Di satu sisi bisa karena permasalahan kemiskinan memang sulit ditangani karena sangat kompleks, tapi di sisi yang berbeda bisa saja karena minimnya semangat dari seluruh elemen bangsa terutama pemerintah untuk bertekad dan berjuang melawan kemiskinan, atau karena sistem yang digunakan kurang mumpuni. Ada perkataan “semangat tanpa didukung dengan sistem yang mapan akan sulit mendapat hasil yang maksimal begitu juga sebaliknya”.
Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh elemen bangsa melangkah bersama dalam melawan kemiskinan. Jargon “memerangi kemiskinan” sebagaimana diusung oleh orang Cina dan India sudah tepat waktunya diterjemahkan dalam konteks keIndonesiaan, jatim khususnya. Kata “memerangi” berarti bahwa perlawanan dari berbagai pihak, bukan hanya satu atau kelompok dalam hitungan jari saja, akan tetapi merupakan hasil akumulasi dari berbagai lapisan masyarakat, mulai tingkat elit sampai orang “kecil” sekalipun. Dengan demikian, jargon tersebut sangat tepat dijadikan landasan spirit-ideologis bagi seluruh elemen bangsa yang saat ini sudah mulai merapuh.
Sejalan dengan itu, Imam Cahyono, salah satu Dosen UIN Jakarta, dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa dalam hal ini (pengentasan kemiskinan) solidaritas menjadi penting ditingkatkan. Solidaritas diperlukan bukan hanya dari negara maju kepada negara berkembang, akan tetap juga diperlukan di antara masyarakat itu sendiri. Solidaritas antarsesama masyarakat sangat penting sebagai semangat bersama untuk melawan dan memerangi kemiskinan.
Persepsi penulis, setidaknya dalam hal ini ada tiga elemen yang sangat fundamintal. Pertama, kaum agamawan. Dalam tradisi Jawa, agamawan, atau sebut saja kiai, seringkali menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai hal, terutama keagamaan. Kondisi seperti itu dapat dijadikan peluang bagi mereka untuk membangun kesadaran bahwa agama bukan hanya memerioritaskan aspek rohani (ukhrawi) tapi juga aspek jasmani atau dahir (dunyawi), walatansa nashibaka min al dunya. Terlepas bagaimana mereka menjalankannya, namun yang terpenting adalah masyarakat miskin—terutama kemiskinan kultural—dapat sadar dan bersemangat untuk terus berubah menuju ranah yang lebih baik secara ekonomi.
Kedua, kaum akademisi. Setiap tahun negara Indonesia setidaknya mengeluarkan ribuan atau bahkan jutaan sarjana yang lebih dikenal dengan kaum intelek. Pada prinsipnya, mereka memiliki tanggung jawab sebagai agent of knowledge, agent of social control, dan agent of change. Ketiga agent tersebut dapat dijadikan pijakan dan spirit bagi mereka untuk melawan kemiskinan. Penafsiran ulang (redefinition) secara kritis terhadap fenomena kemiskinan yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan solutif dan langkah konstruktif dapat dijadikan bentuk konkret kepedulian mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
Ketiga, pemerintah. Di negara ini, pemerintah memegang peran signifikan dalam perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau di dunia transportasi, pemerintah tak ubahnya sopir, keselamatan para penumpangnya sangat bergantung pada kecakapan dan kecerdikannya. Seorang sopir dikatakan berhasil ketika dia mampu mengantarkan penumpangnya sesuai dengan tujuan masing-masing tanpa ada yang merasa rugi atau dirugikan.
Terkait dengan fenomena kemiskinan yang terjadi, pemerintah dituntut untuk selalu aktif-progresif dalam menjalankan visi-misinya yakni menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pancasila sebagai falsafah negara Indonesia .
Hal prinsipil yang sangat membantu tercapainya visi-misi tersebut adalah kecakapan dan kelihaian pemerintah dalam membuat kebijakan dan mengatur sistem yang terkait dengan peningkatan bangsa dan negara. Bagaimana kebijakan tidak hanya bisa diambil “untung” oleh suatu pihak, sistem yang digunakanpun harus dengan pertimbangan-pertimbangan rasional sehingga tidak ada ketimpangan dalam prakteknya. Di samping itu, mereka juga harus memberikan suri tauladan dalam tindakan kesehariannya. Karena selama ini, pemerintah di mata masyarakat tak ubahnya manusia-manusia “beruang” yang selalu sikat sana sikat sini. Hal itu berdasaar pada bukti budaya korupsi yang sering kali dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan dalam sebuah lembaga.
Demikian beberapa hal yang menurut penulis sangat urgen sekali untuk dijadikan pertimbangan terkait dengan usaha pengentasan kemiskinan yang kian meningkat di negara ini. Walau sering kali tulisan semacam ini muncul memenuhi media, tapi dalam tataran aplikasi belum sepenuhnya terwujud. Terakhir yang perlu dicatat adalah bahwa semua usaha tidak akan berarti tanpa ada dukungan penuh dari masyarakat, artinya sudah saatnya kita menjadikan masalah kemiskinan sebagai tanggung jawab kolektif yang harus kita perhatikan bersama.

*Penulis adalah SekUm PesMa IAIN Sunan Ampel
Tercatat sebagai Aktivis FoKSA

Politik dan Mata Hati

2009-04-03T16:00:00.001+07:00

Politik dan Mata Hati
(Sebuah Pemahaman terhadap Problematika Sosial)
Oleh Tirmidzi*

sudah menjadi culture di Indonesia sejak rezim orde baru sampai sekerang, penipuan para penguasa atau elit politik terhadap rakyat. Rakyat dijadikan sumber kesalahan supaya mereka bisa lari dari problem yan mereka hadapi dan dianggapnya akan membahayakan dirinya. Kebiasaan yang tidak bertanggungjawab itu apabila dibiarkan begitu saja makan akan menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Permasalahan yang jelas di antaranya adalah hilangnya rasa empati dan simpati penguasa terhadap rakyat itu sendiri. Sehingga akhirnya mereka hanya dijadikan incaran yang selalu didiskreditkan melalui kekuasaan dan politik penguasa yang tidak bermoral.
Apakah mereka (penguasa) tidak ingat bahwa rakyat yang telah memberikan legitimasi serta kepercayaan kepda mereka untuk menjadi pengasa?, apakah mereka lupa bahwa rakyat yang menjadi wasilah bagi mereka sehingga mereka bisa berpolitik?, dan mereka lupa apa sebenarnya politik itu.
Mungkin pertanyaan-pertanyaan itulah yang patut diajukan kepda mereka saat ini. Karena mereka sudah berbalik arah. Mereka lupa terhadap janjinya ketika mereka mau mencalonkan diri menjadi penguasa (kampanye), semua janji-janji mereka saat itu hanya sebagai hiasan bibir (lips service) dan sekedar hiburan yang menjanjikan (entertainment) serta permainan kata dan politik belaka. Rakyat dijadikan tumbal kebutuhan pribadi mereka, dan lebih ironis mereka telah lupa esensi politik itu sendiri yaitu bahwa politik bertujuan untuk mengelola dan mengatur pemerintahan demi kemaslahatan bersama terutama rakyat dengan prinsip keadilan tentunya. Mereka lupa segalanya, yang mereka ingat hanya bagaimana mereka bisa meraih kekasaan politik an sich, dengan stigma “aku harus berkuasa walupun rakyat menjadi tumbalnya”. Mereka sudah tidak sadar bahwa dirinya adalah beragama yang semestinya mereka harus mengedepankan hati nurani, rasionalitas, dan logika bukanlah ego dan ambisi.
maka buku yang berjudul “Vox Populi Vox Dei”, suara rakya suara Tuhan yang ditulis oleh Benny Susetyo yang kerap dikenal dengan Romo Beny, hadir di hadapan pembaca sekalian untuk mengupas bagaimana hubungan serta korelasi antara mata hati dengan kekuasaan itu sendiri. Menurut penulis buku ini mata hati dengan kekuasaan adalah seperti dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan, yang satu menjadi penyempurna bagi yang lainnya. Mata hati merupakan pusat kedalaman hidup yang mencerminkan perasaan dan pikiran yang jernih. Sedangkan kekuasaan adalah candu yang akan selalu menghadirkan ego dan ambisi. Jadi keduanya harus dipadukan. Dan apabila demikian maka tidak akan terjadi yang namanya kesenjangan antara teori dan praktik sebagaimana yang kerap terjadi saat ini.
Realita mengatakan bahwa para penguasa saat ini sudah tidak memiliti mata hati, toh walaup mereka punya sudah tidak memiliki kekuatan untuk membaca sekaligus menggunakannya. Mereka memiliki jiwa, perasaan, dan nurani tapi semuanya sudah tumpul, sudah tidak berguna lagi apabila dihadapkan dengan realitas yang terjadi. Sehingga yang terjadi sekarang adalah ketidakadilan, ketidakjujuran, dan keculasan yang selalu menyertai perjalanan bangsa dan Negara saat ini.
Mereka tidak merasa ketika BBM dinaikkan, pajak, listrik, dan lainnya bahwa rakyat potang-panting kesana kemari untuk memperjuangkan dan menahan hidup. Memang benar alasan mereka bahwa hal itu dilakukan karena kepentingan bersama sehingga mereka menganggapnya hal yang wajar. Tapi bagi rakyat hal itu sangat menyakitkan, itu merupakan pukulan yang memukul dhahir bathin mereka. Kita semua bisa melihat betapa rakyat kecewa melihat orang-orang yang telah dipilihnya, tapi mereka hanya mementingkan dirinya. Rakya dijadikan perantara untuk mendaptkan segalanya, dan apabila semua keinginannya tercapai “selamat tinggal rakyat” itulah kata yang keluar dari mulut congkaknya.
Di samping itu juga dengan buku ini kita akan mendapatkan banyak istilah yang berkaitan dengan penguasa, kekuasaa, dan mata hati yang menurut kami sangat menarik untuk dibaca. Dengan bahasa yang indah dan lahjah yang variatif Romo Benny menjelaskan dengan detil dan mudah dimengerti. Di antara istilah itu misalnya dalam pengantarnya dia menyatakan “akhirnya bangsa ini hidup dalam metalitas ‘seolah-olah’. Seolah-olah ada pemimpin meskipun fungsinya sudah hilang, seolah-olah ada parpol tapi hanya menjadi media pertengkaran”. Dan masih banyak istilah dalam buku ini yang tidak dapat disebutkan.
Dengan uraian di atas, maka sudah jelas bahwa buku ini sangat tepat untuk dijadikan refrensi bersama, utamanya bagai para pemudah sebagai penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan serta pembangunan. Agar pemerintahan selanjutnya lebih mengedepankan moralitas dan mata hati ketimbang ego dan ambisi. Fungsi pemerintahan sangat jelas. Mudah-mudahan tercapai. Amien.

* Penulis adalah Penduduk Asli Seratengah Bluto Sumenep

Artikel ini ditulis pada tahun 2005

SPIRIT BARU KAPOLDA JATIM

2009-04-03T15:51:00.001+07:00

SPIRIT BARU KAPOLDA JATIM
Oleh: Tirmidzi*)

Tidak seperti biasanya, pada tanggal 04 Maret kemaren jamaah shalat maghrib di masjid Ulul Al-Bab IAIN Sunan Ampel Surabaya dihadiri oleh beberapa personel polisi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) jawa timur. Turut hadir dalam jamaah tersebut Bapak Prof. Dr. Nur Syam, MSi selaku rektor baru IAIN pereode 2008-2013.
Ada apa gerangan?, begitulah pertanyaan yang muncul di benak penulis dan mungkin juga di benak jamaah-jamaah lain yang hadir pada kesempatan itu. Pertanyaan tersebut baru terjawab setelah shalat jamaah selesai, ketika bapak Nur—sapaan akrab Nur Syam—menjelaskan tujuan kehadiran mereka dalam prakatanya. Mereka hadir di hadapan para jamaah tidak lain untuk silaturrahim sekaligus sosialisasi atas terpilihnya kepala kepolisian daerah jatim yang baru.
Kemudian hal itu dipertegas oleh Brigjen Pol Anton Bachrul Alam selaku kepala terpilih. Dalam kesempatan itu pula beliau memberikan sedikit pengarahan terhadap jamaah, yang menurutnya sebagai bentuk realisasi firman Tuhan; wa tawashow bi al-haqqi wa tawashow bi al-asshobri. Kemudian, beliau juga menyampaikan visi-misi kapolda jatim serta program-program yang akan dijalankan. Walaupun tidak secara komprehensif, penulis dapat mengasumsikan bahwa kapolda jatim yang baru memiliki spirit dan kometmen baru untuk membangun jatim masa depan yang patut diajungi jempol oleh masyarakat jatim.

Spirit Religius
Spirit atau kometmen baru dimaksud adalah membangun jatim menjadi lebih religius. Bapak Anton menyatakan bahwa kepolisian saat ini akan mengedepankan aspek keagamaan dari pada tugas lainnya. Terbukti, baru beberapa hari dia menjabat kapolda jatim sudah beberapa amanah keagamaan telah dianjurkan untuk menggembleng moralitas, spiritualitas, dan mentalitas anak buahnya. Pasalnya, aspek keagamaan merupakan induk segala aspek kehidupan umat manusia, termasuk masyarakat jatim.
Harus diakui bahwa hal demikian merupakan karunia yang tidak ternilai. Spirit tersebut di samping akan meminimalisasi anggapan publik bahwa kesatuan polisi hanya berkutat pada urusan kedisiplinan dan stabilitas lalulintas serta penertiban umum, juga bisa menjadi penopang yang akan akan memberikan konstribusi positif terhadap instansi-instansi yang selama ini berupaya untuk memperbaiki jatim, mengingat kondisi jatim dewasa ini hampir mengenaskan.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kapolda jatim merencanakan program-program religius dimana sebagian program telah “dibudayakan” di mapolda jatim. Di antara program tersebut adalah: Pertama, Shalat (jamaah) secara istiqomah. Setelah serah-terima kesatuan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari kemaren, shalat (jamaah) dijadikan salah satu kewajiban yang dihimbau langsung oleh bapak Anton. Beliau yakin bahwa shalat bisa membangun kepercayaan (trust building) baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain, di samping akan mencegah kemungkaran sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran.
Beliau menguraikan bahwa apabila seluruh masyarakat istiqomah melakukan shalat, maka tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan mungkar, termasuk pelanggaran-pelanggaran di lalulintas dan semacamnya. Shalat adalah media berdialog dengan tuhan, dengan demikian shalat adalah pekerjaan suci. Jadi apabila ada orang rajin mengerjakan shalat tapi juga senang melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ibadah shalatnya perlu dipertanyakan.
Kedua, Khotmil Quran. Dalam hal ini, Kombes Pol Dra. Pudji Astuti, MM. menyatakan bahwa bapak Anton meminta 30 orang dimana masing-masing diminta untuk mengaji satu juz al-Quran sehingga setiap hari khatam 30 juz. Kegiatan khotmil quran tersebut dijadikan media bermunajat melalui firman-Nya untuk meminta keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat jatim. Dia melanjutkan, kegiatan ini diselenggarakan setiap hari setelah shalat subuh, karena waktu itu merupakan waktu turunnya malaikat ke bumi, sehingga segala doa akan mudah dikabulkan. (Surya, 23/02).
Ketiga, Majlis Dzikir. Selain program religi di muka, kapolda jatim juga mengimbau anak buahnya untuk selalu ingat kepada Allah, karena Dialah yang Maha Suci, Melihat, Mendengar, dan Maha segala Maha. Kalimat dzikir yang dianjurkan adalah asmaul husna. Untuk merealisasikan program ini, kapolda membentuk tim khusus yang diberi nama “tim asmaul husna” yang diketuai oleh kabid telematika polda jatim, Kombes Pol Samsul Hadi. (Duta Masyarakat, 03/03).
Keempat, Rumah sakit iman. Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Anton di masjid Ulul Al-Bab bahwa sekarang kapolda jatim telah membangun kompleks untuk orang-orang yang terjangkit penyakit spiritual. Dimungkinkan kompleks tersebut diperuntukkan pada narapidana (napi). Di kompleks itu, napi akan diberikan wawasan keagamaan dan pencerahan spiritual oleh pendamping yang memang telah dipilih sesuai kemampuannya. Kompleks itu mereka sebut sebagai “rumah sakit iman”.
Demikianlah program-program kapolda jatim yang baru. Program-program tersebut patut diapresiasi secara positif dan didukung oleh semua lapisan masyarakat. Sudah musti program demikan akan memberikan banyak konstribusi terhadap kemajuan jatim, dalam ranah keagamaan utamanya.
Menurut Dr. KH Said Aqil Siroj, ada empat macam semangat yang akan tercermin ketika spirit keagamaan diimplementasikan dengan baik. Pertama, Semangat Tabayun yang memiliki pengertian tidak benar apabila agama ditampilkan dengan kekerasan, karena tidak ada kekerasan dalam agama.
Kedua, Semangat Nasionalisme (Nation Spirit). Menurut Dr. KH Said Aqil Siroj, Nasionalisme atau kebangsaan tidak bertentangan dengan agama dan nasionalisme tidak harus dijadikan ideologi, tetapi dijadikan semangat nasionalisme. Karena hidup ini amanah dari Allah SWT dan harus diterima amanah tersebut dengan jujur dan bisa dipercaya. Dengan semangat ini, masyarakat bisa sadar bahwa mereka berada di dalam institusi (negara) yang memiliki aturan dan undang-undang, termasuk undang-undang lalulintas.
Ketiga, Semangat Keberagaman (Spirit Pluralist), bahwa Tuhan menghendaki menciptakan manusia, agama, suku-suku dan bangsa agar saling menunjang, melengkapi dan menciptakan keseimbangan. Keberagaman adalah karunia Allah terutama keberangaman di Indonesia ini.
Keempat, Semangat Kemanusiaan (Humanity Spirit), yaitu menghormati setiap orang yang akan kembali menghadap Tuhan. Orang yang beragama tidak akan saling melecehkan, menjatuhkan, apalagi saling membunuh satu sama lain.
Sebagai kata akhir, penulis hanya bisa berharap dengan program-program kapolda jatim yang baru akan benar-benar bisa menghadirkan empat spirit sebagaimana dikatakan oleh Dr. KH Said Aqil Siraj tersebut, sehingga jatim bisa menampilkan performancenya yang lebih agamis. Agamis dimaksud bukan hanya dengan menonjolkan, mementingkan symbol dan penampilan tetapi benar-benar membangun iman manusia yang sadar dengan Tuhan, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

*) Penulis adalah Alumni PP. Annuqayah
dan Mahasantri PesMa IAIN Supel Surabaya

WAKIL RAKYAT, KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF

2009-04-03T15:43:00.002+07:00

WAKIL RAKYAT, KEMISKINAN
DAN PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF
Oleh: Tirmidzi*)

Sebentar lagi, bangsa Indonesia akan menggelar perhelatan besar yakni pemilihan umum (pemilu) atau sering disebut sebagai pesta demokrasi. Di tahun 2009 ini Indonesia akan menggelar dua kali pemilu, pertama adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di parlemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan waktu perhelatan tersebut yaitu pada tanggal 9 April untuk pemilihan wakil-wakil rakyat dan pada tanggal 8 Juli untuk pemilihan presiden dan wakilnya.
Dengan demikian, suhu pemilu semakin hangat. Partai-partai politik (parpol) dari berbagai ideologi semakin gencar dalam memperkenalkan dirinya melalui cara yang variatif. Di samping itu, para calon anggota legeslatif (caleg) yang diusung parpolnya masing-masing juga tidak mau ketinggalan. Mereka mempersiapkan diri untuk meraup dukungan rakyat dengan pendekatan yang berbeda-beda pula, mulai pemasangan baliho, spanduk, stiker, selebaran, sampai pergelaran acara-acara resmi seperti seminar, dialog, talk show, dan semacamnya.
Yang menarik diperhatikan sebenarnya bukanlah detik-detik atau semarak demokrasi yang sudah di ambang mata, akan tetapi apa sebenarnya hakikat dari diselenggarakannya pesta demokrasi dimaksud. Sejatinya, pergelaran pesta demokrasi tersebut tidak lain berorientasi untuk mewujudkan amanat Undang-Undang 1945 sebagaimana dirumuskan oleh founding fathers Negara Indonesia. Dalam pembukaan UUD 45, terdapat amanat sekaligus cita-cita bangsa Indonesia yakni untuk mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat yang aman, adil, sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, pancasila. Dalam istilah GBHN pada masa orde baru dikenal dengan istilah “gemah ripah lohjinawi toto tentram jasaraharjo” atau masyarakat madani dalam bahasa masa kininya.
Cita-cita suci tersebut yang kemudian menginspirasikan diselenggarakannya pesta demokrasi. Sehingga, mekanisme penyelenggaraannya benar-benar mendapat perhatian dari semua fihak, termasuk rencana anggaran yang akan dialokasikan nantinya. Dalam majalah Tempo disebutkan bahwa KPU mengusulkan anggaran untuk membiayai tahapan penyelenggaraan pemilu mendatang pada anggaran tahun 2008 kemaren yaitu sebesar Rp 8,2 triliun. Namun yang disetujuai oleh Menteri Keuangan hanya sebesar Rp 6,6 triliun. Selisih 1,6 triliun, menurutnya akan dialokasikan untuk membiayai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar sebesar Rp 605 miliar, biaya Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sebesar Rp 4,32 miliar, dan biaya Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp 1 triliun.
Namun, anggaran tersebut belum menemukan titik final, masih banyak sekali kritikan dan masukan dari berbagai kalangan. Anggota Komisi Pemerintahan, Andi Yuliani Paris, meminta Komisi mengkaji detil anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum sebelum menyetujui atau menolak dan menambal selisih anggaran tersebut. Ia mencontohkan, dalam rincian anggaran disebutkan penambahan jumlah pemilih dari 300 menjadi 500 orang di setiap tempat pemungutan suara mengakibatkan bertambahnya penyediaan kotak suara. "Padahal satu TPS 500 orang itu justru menghemat karena tidak ada penambahan kotak suara," katanya.
Ia juga mempertanyakan biaya untuk media center KPU sebesar Rp 24 miliar. Padahal, pada poin lain sudah ada anggaran untuk implementasi aplikasi teknologi informasi pemilu di Komisi Pemilihan Umum Pusat, Provinsi, dan Kabupaten sebesar Rp 23,4 miliar. "Harusnya dua anggaran itu satu," tandasnya.
Hal senada diungkapkan Anggota komisi pemerintahan lainnya Suparlan. Politikus Fraksi PDIP tersebut meminta Komisi Pemilihan Umum menginventarisasi terlebih dahulu alat-alat kelengkapan pemilu sebelum meminta penambahan anggaran.
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Sayuti Asyatri meminta Komisi Pemilihan Umum mendesain ulang rincian anggaran. Ia mencontohkan, anggaran yang dialokasikan untuk penyeleksian calon anggota Badan Pengawas Pemilu terlalu besar. "Anggarannya 126 miliar rupiah, Saya tidak tahu angka ini dari mana," paparnya.
Dari penjelasan demikian diketahui bahwa anggaran pemilu mendatang masih dalam pro dan kontra. Terlepas dari hal itu, yang perlu digarisbawahi adalah apakah pemilu yang akan menghabiskan triliunan rupiah bisa mewujudkan cita-cita suci sebagaimana disebutkan? Akankah pemilu demikian bisa menghasilkan wakil-wakil yang benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat? Akankah mereka yang terpilih akan mampu menyelesaikan problematika yang melanda bangsa Indonesia, terutama kemiskinan sebagai penyakit kronis di masa kini?

Fenomena Kemiskinan di Indonesia
Wacana kemiskinan di Indonesia tetap menjadi wacana menarik untuk didiskusikan dan dicarikan solusi alternatifnya. Kemiskinan telah menjadi problema kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Lebih dari itu, kemiskinan merupakan masalah multidimensi, karena sebab dan akibatnya saling berkaitan secara komprehensif dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga meliputi masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Gejala kemiskinan dapat terjadi pada skala individu (seseorang), pada suatu komunitas, pada suatu daerah, bahkan pada suatu bangsa, seperti Indonesia.
Isu-isu kemiskinan sering disimbolisasikan dengan fenomena sosial. Meski terkadang fenomena itu tidak begitu tepat menggambarkan persoalan kemiskinan yang sesungguhnya. Namun apabila kita menelaah seluruh simbol kemiskinan, maka barangkali kita dapat menemukan arah persoalan kemiskinan yang ada. Menurut Randy R. Wrihatnolo, Persoalan kemiskinan dapat digambarkan oleh beberapa indikasi: (1) kepemilikan aset yang rendah, (2) terbatasnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar seperti transportasi, komunikasi, informasi, pasar, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, (3) kelompok miskin tidak berdaya dan diam karena tekanan faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya, (4) rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif, (5) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, (6) sistem pemerintahan yang kurang baik telah mengakibatkan ketidakberdayaan dan pemiskinan, (7) bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan dan lain sebagainya, (8) pelaksanaan otonomi daerah dalam masa transisi telah menyebabkan terjadinya mis-managament dan penyimpangan mulai dari aras nasional sampai di aras paling bawah sistem pemerintahan, dan (9) kebijakan pembangunan pada masa lalu dirasakan belum berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor policy), khususnya dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam maupun sistem keuangan.
Di Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu wacana faktual yang tidak pernah berakhir. Dari masa ke masa, kemiskinan menjadi semacam warisan kepada generasi bangsa dan sampai detik ini problema kemiskinan belum ditemukan solusi dan formulasi bijaknya. Alih-alih meminimalisasi kemiskinan tapi yang terjadi justru problema baru yang turut memenuhi daftar problema bangsa ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999.
Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 19,14 persen pada tahun 2000 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu dari 35,10 juta orang (15,97 persen) pada bulan Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Selanjutnya, Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta orang (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta orang.
Demikianlah fenomena kemiskinan yang terjadi di Negara tercinta, Indonesia. Pasang-surut kemiskinan secara tidak langsung menggugah semua pihak untuk memikirkan kondisi Negara ini, utamanya pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan wakil rakyat. Bagaimana mereka mampu memberdayakan rakyat miskin tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang memihak pada rakyat.

Wakil Rakyat dan Pemberdayaan Partisipatif
Sebagaimana telah disebutkan di awal tulisan ini bahwa sebentar lagi rakyat akan memilih calon-calon mereka yang akan duduk di parlemen sebagai wakilnya. “Pintu” kampanye telah dibuka. Hal itu mustinya menjadi momentum strategis bagi para calon untuk menampilkan kredibilitasnya pada khalayak, tentunya bukan hanya dengan janji-janji palsu atau imbalan yang sifatnya sementara, akan tetapi dengan langkah-langkah konkret yang dapat dibuktikan dalam realitas riil. Masyrakat tidak butuh janji dan imbalan, mereka butuh bukti dan kesejahteraan serta lepas dari lilitan kemiskinan, mereka butuh keadilan bukan kebohongan.
Salah satu langkah mujarab yang dapat dilakukan oleh para wakil rakyat mendatang untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui proyek pemberdayaan partisipatif. Pemberdayaan sendiri secara teoritik dianggap sebagai pendekatan yang situasional. Teori pemberdayaan telah berkembang dengan beraneka-ragam pijakan dalam 20 tahun terakhir ini. Pemberdayaan dapat berarti sebagai suatu proses, suatu mekanisme penyadaran dimana objek menjadi mengerti dan bisa membaca masalah yang mereka hadapi. Sedangkan partisipatif berarti keikutsertaan objek dalam proses pemberdayaan dimaksud. Simpelnya, pemberdayaan partisipatif adalah proses pemberdayaan dimana objek terlibat aktif di dalamnya.
Kalau diterjemahkan dalam konteks kemiskinan di Negara ini, maka pemberdayaan partisipatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara melibatkan rakyat dalam prosesnya. Wakil rakyat hanya menjadi fasilitator, katalisator, dan animator, sedangkan pelaku utamanya adalah rakyat itu sendiri dan yang dijadikan landasan adalah aspirasi dan gagasan yang datang dari rakyat. Hal itu sesuai dengan ruh demokrasi yang menyuarakan, dari, oleh, dan untuk rakyat.
Untuk memudahkan proses pemberdayaan partisipatif, fasilitator—dalam hal ini adalah wakil rakyat—membutuhkan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pemetaan Awal (preliminary mapping)
Pemetaan awal berfungsi sebagai alat untuk memahami kondisi sosial, sehingga fasilitator (baca: wakil rakyat) akan mudah memahmi realitas problem dan relasi sosial yang terjadi. Dengan demikian, dia akan mudah untuk berinteraksi dengan komunitas baik melalui key people maupun komunitas akar rumput yang sudah terbangun.

b. Membangun Hubungan Kemanusiaan
Di sini wakil rakyat dituntut untuk berinkulturasi dan membangun kepercayaan (trust building) dengan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Mereka dengan masyarakat bisa menyatu menjadi sebuah simbiosis mutualis untuk menemukan dan memecahkan problema yang ada, termasuk kemiskinan. Untuk itu, proses inkulturasi harus bersifat kontinyu dan konsisten, wakil rakyat bukan hanya peduli rakyatnya hanya ketika mau mencalonkan dirinya.
Ironis sekali, ketika wakil rakyat berlomba-lomba untuk memperkenalkan dirinya akan tetapi rakyat tidak mengenal mereka. Fenomena demikian bukan hanya terjadi di masa lampau, sampai sekarang banyak rakyat yang tidak mengetahui siapa sosok yang akan dipilih terlepas apakah rakyat memang kurang perhatian terhadap urusan demikian atau karena wakil rakyat kurang “membumi” dengan rakyatnya.

c. Merumuskan Masalah
Setelah hubungan kemanusiaan sudah terbangun dengan baik, maka para wakil rakyat akan dengan mudah mencari problematika serta merumuskan problematika-problematika mendasar yang dihadapi oleh rakyatnya. Bagaimana mungkin mereka menyelesaikan permasalahan rakyat jika mereka tidak mengetahui kondisi riil di dalamnya?, apa gunanya mereka mengobral janji “ini-itu” jika tidak mengerti pola kehidupan rakyatnya?.
Dalam problem kemiskinan misalnya, maka yang harus ditelusuri adalah sebab yang melatarbelakangi, apa indikasinya, bagaimana bentuknya, apa efeknya, dan semacamnya. Tanpa mengetahui hal demikian bagaimana mereka merumuskan masalah dan memberikan pemahamam sehingga rakyat sadar bahwa kemiskinan adalah benar-benar menjadi problema mereka?.
Dalam hal ini pula wakil rakyat dituntut memiliki kemampuan analisis-kritis terhadap problematika yang muncul. Tanpa sikap kritis, maka bisa dipastikan mereka tidak akan dapat merumuskan permasalahan dimaksud.

d. Memerhatikan Gagasan
Sudah dapat dipastikan bahwa setiap waktu akan ada inspirasi dari rakyat untuk memecahkan problematika yang mereka hadapi, di sini wakil rakyat berhak memerhatikan dengan sungguh-sungguh inspirasi mereka. Kemudian inspirasi itu dipelajari bersama mereka sehingga menjadi inspirasi yang sistematis. Selanjutnya, diadakan pengkajian ulang sehingga mereka sadar dan memahami bahwa inspirasi itu adalah milik mereka dan untuk mereka pula.

e. Mengimplementasikan Strategi Aksi
Ketika rumusan masalah dan bentuk solusinya sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana inspirasi masyarakat sebagaimana disebutkan dapat diiplementasikan dalam konteks nyata. Dengan demikian, akan terbangun rasa percaya diri dalam diri mereka bahwa sebenarnya mereka sendiri bisa mengatasi masalah pribadi maupun sosial yang terjadi.
Proses ini akan mengilhami semangat juang yang tinggi bagi rakyat, dan pada akhirnya mereka akan terus belajar sendiri tanpa adanya fasilitator, dalam artian hidup mandiri. Maka dari itu, proses ini harus dilakukan secara simultan dalam waktu yang relatif lama sehingga nilai pembelajaran terhadap rakyat benar-benar menjadi budaya dan akhirnya bisa memunculkan local leaders yang akan menjadi penerusnya.

f. Membangun Pusat Pemberdayaan
Pusat-pusat pemberdayaan dibangun atas dasar kebutuhan rakyat yang sudah bergerak dan mengimplementasikan strategi aksi. Pusat pemberdayaan dimaksud merupakan media komunikasi, diskusi dan segala aspek untuk merencanakan, mengorganisir dan memecahkan problematika sosial yang mereka hadapi. Bersama rakyat pusat-pusat pemberdayaan diwujudkan sesuai dengan ragam potensi dan kebutuhan rakyat masing-masing.

g. Evaluasi dan Monitoring
Langkah terakhir dalam proses pemberdayaan partisipatif adalah mengadakan evaluasi dan kontroling terhadap kondisi riil masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengetahui banyak hal terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan, seperti untuk mengetahui sejauh mana proses pemberdayaan berlangsung, apa dampak dari program yang sudah berjalan, dan mungkin ada kekurangan-kekurangan yang perlu diluruskan.
Demikianlah beberapa langkah yang harus ditempuh dalam proses pemberdayaan partisipatif. Sebenarnya konsep pemberdayaan partisipatif tidak jauh berbeda dengan formulasi yang buat oleh para pakar pemberdayaan. Misalnya, Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007). Mereka menyatakan ada tiga tahapan proses pemberdayaan. Pertama, penyadaran objek, objek yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka punya hak untuk mempunyai sesuatu. Prinsipnya, membuat mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka. Kedua, objek diberikan daya kuasa agar mampu terlebih dahulu. Proses pembentukan kapasitas ini terdiri atas manusia, organisasi, dan sistem nilai. Ketiga, objek diberi daya, kekuasaan, otoritas, dan peluang. Sebagaimana dilakukan beberapa komunitas desa yang sukses memberdayakan diri sendiri, mereka aktif memanfaatkan peluang dan berdaya atas diri mereka sendiri tanpa bergantung pada pihak mana pun. Mereka berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan komunitas dan mempunyai perasaan bermasyarakat.
Yang perlu diingat bahwa dalam konsep pemberdayaan diasumsikan: (1) pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda, (2) pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk konteks yang berbeda, (3) pemberdayaan akan berfluktuasi atau berubah sejalan dengan waktu. Maka dari itu, bisa saja secara teknis proses pemberdayaan partisipatif akan berbeda pula dalam implementasinya sesuai dengan waktu dan tempat yang melingkupinya.
Yang jelas, konsep tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dengan cara mencari, membahas dan memecahkan segala permasalahan secara bersama dan transparan dengan rakyat

Kesejahteraan untuk Rakyat
Dengan proses pemberdayaan partisipatif di muka diharapkan akan terjadi revolusi tatanan kehidupan menjadi leibh mapan. kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan UUD 1945 benar-benar dapat direalisasikan secara merata. Dalam hal ini, perwujudan kesejahteraan umum harus menjadi kometmen wakil rakyat yang diimplementasikan dengan program-program rasional dan nyata.
Memang harus diakui bahwa kesejahteraan mengandung pengertian yang relatif dan dinamis. Relatif artinya kesejahteraan bersifat abstrak atau tidak dapat terobservasi, yang dapat terlihat hanya indikatornya saja. Dinamis artinya ukuran kesejateraan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupinya.
Disamping itu persoalan kesejahteraan berkaitan dengan hati atau perasaan, jadi kesejahteraan tidak hanya sekedar ekonomi oriented semata. Pradigma dalam memandang makna kesejahteraan yang ada saat ini harus dirubah, dari economy oriented menuju orientasi yang lebih luas. Ekonomi hanyalah salah satu instrumen untuk menuju sejahtera.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa rumusan kesejahteraan tidak akan pernah final, karena kesejahteraan seirama dengan perkembangan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perubahan. Kendati pun demikian secara umum kesejahteraan dapat diartikan suatu keadaan dimana rakyat terpenuhi hak asasinya sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan untuk memperoleh jaminan dan memiliki perlindungan hukum guna memenuhi kebutuhan dasar hidup baik sandang dan papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan untuk bekerja, dan memperoleh pendapatan secara memadai, serta penghidupan yang layak bagi kemanusian.
Dengan demikian, beberapa barometer sebagaimana disebutkan setidaknya dapat menjadi landasan berpijak bagi para wakil rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai amanat UUD 45. Pemberdayaan partisipatif bisa dijadikan sebagai salah satu proyek untuk mewujudkan cita-cita suci tersebut.
Sebagai kata akhir, perlu ditegaskan kembali bahwa rakyat harus dirangkul bukan dibiarkan, aspirasi mereka harus didengarkan dalam setiap kesempatan, karena hakikatnya mereka mempunyai potensi untuk menyelesaikan problematika kebangsaan, termasuk kemiskinan. Proyek pemberdayaan partisipatif yang bersumber pada aspirasi rakyat sudah waktunya dijadikan mainstream pembangunan di Indonesia dalam menapaki masa depan.

*( Penulis adalah Mahasantri PesMa IAIN Sunan Ampel Surabaya
Tercatat sebagai Mahasiswa Smester Akhir THI

Wakil Rakyat VS Kemiskinan Jatim

2009-04-03T15:40:00.001+07:00

Wakil Rakyat VS Kemiskinan Jatim

Oleh: Tirmidzi*

Fenomema kemiskinan di Jawa Timur (Jatim) sampai saat ini tetap menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan dan dicarikan solusi alternatifnya. Kemiskinan telah menjadi problema kronis, karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Lebih dari itu, kemiskinan merupakan problema yang multidimensi karena sebab dan akibatnya berkelitkelindan secara komprehensif dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Kemiskinan juga memiliki cakupan yang luas, budaya, sosial, ekonomi, politik, bahkan agama. Gejalanyapun bisa terjadi pada skala yang berbeda-beda, bisa individu, kelompok, daerah, kota, maupun bangsa.
Kalau diteliti secara seksama, paling tidak fenomena kemiskinan Jatim dapat diilustrasikan oleh beberapa hal: (1) keterbatasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar semisal transportasi, komunikasi, informasi, pasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, (2) meningkatnya busung lapar dan kurang gizi bagi balita, bayi dan anak-anak, (3) meningkatnya pengangguran setiap tahunnya, (4) meningkatnya tindakan premanisme dan pencopetan, (5) meningkatnya pengemis dan anak jalanan, (6) meningkatnya “masyarakat trotoar”, dan lain sebagainya.
Beberapa poin di muka menjadi problema tersendiri bagi masyarakat jatim. Maka dari itu, poin-poin tersebut sering kali menjadi isu dan wacana dalam setiap kesempatan, baik di kalangan akademis, politisi, budayawan, agamawan sekalipun. Pembahasannya tidak kunjung selesai baik dalam forum terbuka, forum diskusi, talk show, debat dan semacamnya. Tapi sayang, acara semacam itu hanya berkutat dalam tataran wacana belaka, dalam prekteknya tidak pernah menghasilkan solusi alternatif yang mumpuni. Pemerintah yang merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh mereka juga tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan secara tuntas, kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat masih terlihat setengah hati, tidak benar-benar patuh pada keinginan rakyat, termasuk dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga, kemiskinan menjadi semacam dokumentasi yang selalu tercatat dan diingat dalam sejarah.
Itulah kiranya salah satu problema krusial yang menimpa Jatim tercinta dewasa ini dan mendesak penyelesaiannya. Jika tidak, maka kemiskinan akan menjamur dan menjadi penyakit yang sulit disembuhkan semisal penyakit kanker yang telah mengakar. Mengingat sebentar lagi semua derah—termasuk jatim—akan menggelar pesta demokrasi berupa pemilihan calon legislatif yang mayoritas mengatasnamakan rakyat (baca: wakil rakyat).

Fenomena Kemiskinan Jatim
Kalau dipikir, fenomena kemiskinan di jatim tidak ubahnya penyakit turunan yang sulit disembuhkan. Bertahun-tahun lamanya, kemiskinan menghantui rakyat dari generasi ke generasi. Alih-alih meminimalisasi presentase kemiskinan, tapi yang terjadi justru sebaliknya, rakyat makin terpuruk pada jurang kemiskinan yang setiap tahunnya makin membengkak.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jatim, Jumlah dan persentase penduduk miskin jatim berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 2001-2004 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 7,26 juta pada tahun 2001 menjadi 6,98 juta pada tahun 2004. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 20,73 persen pada tahun 2001 menjadi 19,10 persen pada tahun 2004.
Namun pada tahun 2005 dan 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu menjadi 7,14 juta atau 19,95 persen pada tahun 2005 dan 7,68 juta atau 21,09 persen pada tahun 2006. Selajutnya dengan adanya upaya Pemerintah Jawa Timur dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran, maka pada tahun 2007 hingga 2008, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur berangsur mengalami penurunan kembali.
Pada bulan Maret 2008, jumlah penduduk miskin jatim sebesar 6,65 juta (18,51 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 7,15 juta (19,98 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 504ribu. Perlu diingat bahwa pengumpulan data kemiskinan tahun 2008 tersebut adalah potret data kemiskinan sebelum terjadi kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Mengingat pendataan dilakukan pada bulan Maret 2008, sementara kenaikan harga BBM mulai diberlakukan pada bulan Mei 2008.
Bagaimana fenomena kemiskinan jatim setelah pemerintah menaikkan BBM? Kita bisa membayangkannya sendiri. Intinya, kemiskinan di jatim harus segera dicarikan solusi sehingga bisa diselesaikan secara tuntas. Sudah waktunya, rakyat mendapat keadilan, kesejahteraan, dan keamanan, dan sudah saatnya pula mereka memiliki wakil yang bisa menjadi tempat mengadu mereka, bukan wakil yang hanya nama belaka tapi bisa menjadi tumpuan masa depan kehidupan mereka.

Wakil Rakyat sebagai Harapan Masa Depan
Sebentar lagi seluruh daerah—termasuk jatim—akan menggelar perhelatan akbar berupa pemilihan calon legislatif. Perhelatan yang biasa disebut dengan pesta demokrasi tersebut merupakan momentum berharga untuk menentukan masa depan jatim. Karena pesta demokrasi, maka tidak bisa dielakkan bahwa rakyat memiliki peran urgen dalam menentukan elemen yang akan memimpin jatim ke depan. Merekalah yang akan memilih wakil-wakil mereka.
Dengan demikian, dibutuhkan pemikiran yang jernih, rakyat bukan hanya asal pilih. Akan tetapi harus sesuai dengan hati nurani dan fakta serta indikasi-indikasi yang ada. Ketelitian dan kecermatan rakyat dalam hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikedepankan. Mereka memilih bukan karena tergiur dengan janji-janji yang dilontarkan oleh calon-calon mereka, bukan pula karena imbalan yang diberikan kepada mereka, tapi bagaimana mereka bisa memilih wakil yang sekiranya siap memimpin jatim ke depan dengan kualitas, kapabelitas dan kredibilitas yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian, wakil yang mereka pilih dapat menjadi tumpuan hidup dan benar-benar dapat melaksanakan harapan-harapan dan keinginan rakyat.
Sudah menjadi kodrat bahwa setiap individu (baca: rakyat) ingin selalu mendapat kemudahan dalam kehidupannya. Didasarkan pada kenyataan tersebut maka jelaslah bahwa hidup individu selalu berada dalam “harapan-harapan”. Sebagai contoh sederhana, ketika waktu pemilu telah tiba rakyat berbondong-bondong hadir ke TPS masing-masing, mereka bersedia untuk meninggalkan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, mereka rela untuk menutup warung yang menjadi sandaran hidupnya, mereka rela untuk libur berkuli hanya untuk memilih wakilnya. Untuk apa mereka rela meninggalkan semua pekerjaan yang lebih menjanjikan hasilnya ketimbang memilih wakil yang belum jelas?
Di balik itulah pada dasarnya rakyat menaruh harapan-harapan, harapan semoga dengan pemilihan tersebut ada wakil yang bisa mendengarkan rintihan mereka, bisa memperbaiki nasib dan segala kesenjangan yang terjadi, dan bisa mewujudkan kesejahteraan yang menjadi impian hidup mereka. Karena mereka hidup dengan penuh harapan, maka sudah mustinya mereka harus siap menerima kekecewaan, karena semakin besar harapan, semakin besar pula peluang untuk kecewa. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan maka akan menimbulkan masalah.
Pertanyaannya, akankah pengorbanan rakyat dalam memilih akan dibalas dengan kekecewaan? Bukankah setiap warga negara memiliki hak yang asasi yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan untuk memperoleh jaminan dan memiliki perlindungan hukum guna memenuhi kebutuhan dasar hidup baik sandang dan papan, pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan secara memadai, atau penghidupan yang layak? Akankah hak-hak mereka dibiarkan terlantar begitu saja?
Hak-hak itulah yang kiranya perlu dibaca secara serius oleh wakil-wakil rakyat yang akan ikut kontes dalam pemilu 9 april mendatang. Perlu diingat bahwa rakyat tidak membutuhkan janji-janji, tapi bukti. Bukan saatnya wakil rakyat mengobral janji, memasang baliho yang besar untuk memperkenalkan dirinya, kini saatnya untuk membuktikan bahwa mereka mampu memenuhi harapan-harapan dan hak-hak rakyat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

*Penulis adalah Pegiat Kajian, Aktif di Pesma IAIN Sunan Ampel Surabaya

WACANA POLITIK NU JATIM

2009-04-03T15:37:00.001+07:00

WACANA POLITIK NU JATIM
Oleh: Tirmidzi*

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan sekitar tahun 1926 oleh sejumlah tokoh tradisionalis sebagai reaksi defensif terhadap pelbagai aktivitas kelompok reformis, Muhammadiyah, dan kelompok modernis-moderat yang aktif dalam panggung politik semisal Sarekat Islam (SI). Pada awalnya, NU bergerak dalam ranah sosial-keagamaan sebagai spesifikasinya. Lembaga ini berkeinginan untuk membangun budaya intelektual dengan tanpa mengesampingkan sisi sosialnya, karena bagaimanapun intelektualitas tidak akan berarti tanpa pemahaman terhadap realitas sosial yang ada.
Tapi, melalui rentetan sejarah yang sangat panjang, tidak dapat dielakkan NU harus turut berpartisipasi dalam kancah politik. Melihat kondisi yang semakin merunyam, dan ruang gerak NU yang semakin menyempit, NU mulai melibatkan diri secara pelan dalam perpolitikan kala itu, yang dimulai pada masa pendudukan Jepang dan dipersubur dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal itu kemudian dibuktikan dengan partisipasnya dalam pemilu kali pertama pada tahun 1955. Dalam pemilu tersebut, NU meraup suara 18,4%, suara yang cukup mengejutkan untuk partai baru yang usianya relativ dini.
Toh walau demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah panjang NU mengalami pasang surut. Dari organisasi sosial-keagamaan menjadi organisasi yang terjun dalam kancah politik sampai pembentukan partai. Dalam muktamar yang diselenggarakan di Situbondo pada tahun 1984, NU menyatakan diri untuk kembali lagi ke khittah 1926, yakni akan lebih konsen pada cita-cita awal yang diidamkannya dan bersikap netral dalam perpolitikan.
Yang menarik sekarang, warga NU—baik muda maupun tua—ikut andil dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan jatim dengan bentuk pemilihan gubernur. Mulai pilgub putaran pertama sampai putaran kedua selesai, warga NU menjadi pemain bahkan penyeting pesta tersebut. Pertanyaannya, apa sebenarnya pijakan mereka terjun ke dalam politik?.
Kalau berbicara tentang politik dalam tubuh NU, setidaknya ada tiga istilah yang harus dimunculkan, politik kerakyatan, kebangsaan, dan kekuasaan. Yang pertama dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan martabat masyarakat serta memperbaiki kehidupan mereka, utamanya yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang kurang memihak. Sedang yang kedua adalah media untuk memecahkan problema kebangsaan yang samapai saat ini bertambah kompleks dan rumit. Dan yang terakhir adalah untuk meraih kekuasaan an sich, baik kekuasaan itu nantinya dijadikan untuk perbaikan kehidupan masyarakat atau hanya diperuntukkan pada kelompok dan kerabat sendiri.
Hubungannya dengan pertanyaan di muka, sepertinya NU saat ini akan membuat pijakan baru sekaligus istilah baru yaitu “politik gabungan” dari tiga istilah sebagaimana disebut. Hal itu tampak dari kaburnya orientasi perpolitikan warga NU dewasa ini, mulai dari perbaikan kehidupan masyarakat, partai, organisasi, atau semacamnya.
Dalam pilgub jatim, sangat jelas bahwa warga NU terpecah belah, ada yang mendukung pasangan Khofifat-Modjiono (Kaji) ada juga yang mengikuti langkah Gus Ipul mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah (Karsa). Kedua kubu tersebut saling tarik menarik utamanya dalam penghimpunan massa. Hal demikian menurut Moh. Yamin termasuk langkah komoditasi NU, alasannya mereka menggunakan nama NU hanya untuk mengejar kepentingan yang amat sempit dan sesaat.
Dalam hal ini, penulis tidak bisa menyalahkan persepsi Moh. Yamin, bagaimanapun pembacaan demikian harus juga dihargai. Tapi sepatutnya kita tidak memandang sebelah mata. Artinya, walaupun warga NU banyak berbondong terjun ke dalam dunia politik—khususnya yang bertujuan pragmatis dan kepentingan sesaat, bahkan terjadi kontroversi antarsesama warga NU—tidak dapat dijadikan sebuah legitimasi pencemaran reputasi NU.
Bagaimanapun haru kita fahami bahwa mereka belajar dan berangkat dari akarnya, yaitu NU itu sendiri. Sudah barang tentu mereka akan kembali lagi pada asalnya. Artinya, pengalaman demikian akan menjadi dokumen penting NU yang dapat dijadikan sebagai barometer politik bagi generasi penerusnya. Bukankah ada yang mengatakan bahwa “pengalaman adalah guru yang terbaik?”.
Di samping itu fenomena politik warga NU saat ini dapat menjadi media kaderisasi atau lebih pasnya “pendewasaan politik” bagi mereka, sehingga mereka dapat mengendalikan diri dan dapat membaca perpolitikan yang terjadi. Dengan demikian, dalam berpolitik selanjutnya mereka tidak semena-mena dan dapat bertindak seperti orang dewasa yakni lebih bijak dan arif terhadap semua fenomena yang terjadi dan sedia payung sebelum melangkah.

Tokoh Kharismatik
Penulis masih ingat suasana di pesantren, sering kali ustadz menyampaikan perkataan “hari esok harus lebih baik dari sekarang”. Penulis melihat “kaidah” tersebut dapat direalisasikan dalam tubuh NU. Jelasnya, bagaimana tindakan politis yang dianggap menjual harga dirinya tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Bagaimana mereka bisa kembali ke asalnya, yakni mewujudkan politik kerakyatan dan kebangsaan, sehingga impian masyarakat dan bangsa dalam membangun kehidupan yang aman, damai, sentosa, adil, dan sejahtera dapat segera tercapai.
Memang untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Rintangan dan hambatan pasti akan datang menghadang baik internal maupun eksternal. Makanya, adanya optimisme dan upaya penuh serta kreativitas amat dibutuhkan. Salah satu yang menjadi tawaran di sini adalah mengandalkan tokoh kharismatik. Secara sosiologis, penulis melihat bahwa system politik NU adalah struktural-kultural. Dalam teori ini tokoh memiliki peran yang sangat signifikan. Mereka dengan kharismanya dapat merubah pola pikir masyarakat dengan “sekali tekan”. Ketika tokoh kharisma yang berbicara maka dapat dipastikan akan banyak yang mengikuti, toh walaupun tidak seratus persen. Apalagi budaya ta’dhimu al syaikh dalam tradisi NU masih sangat ketat dipraktekkan.
Tawaran di muka dapat dijadikan salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita politik yang benar-benar untuk memperjuangkan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi, semua tokoh—baik agama, sosial, budaya, dan politik—harus benar-benar berupaya untuk merubah paradigma politik yang dianggap telah menodai reputasi NU, tentunya harus berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) seperti, tawasuth, tawazun, tasamuh, I’tidal, dan semacamnya, sehingga dalam upaya tersebut tidak terjadi kesenjangan social-politik antarsesama warga NU khususnya.
Perlu diingat bahwa momentum pemilu 2009 sudah di depan mata. Dapat dipastikan bahwa dalam momentum ini warga NU akan terdaftar sebagai pemain. Walhasil, dengan upaya yang telah dikemukakan, warga NU dapat berpolitik secara fair demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih mapan dan berkeadaban, dan tidak boleh dilupakan juga demi menunnjukkan wajah NU yang tawasuth, tawazun, tasamuh, dan betul-betul mengusung misi rahmatan lil ‘alamin.

*Penulis adalah Mahasiswa Fak. Ushuluddin,
berdomisili di PesMa IAIN Supul Surabaya

MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

2009-04-03T15:33:00.001+07:00

Refleksi Hari Amal Bhakti Departemen Agama
MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK
Oleh: Tirmidzi*

Departemen agama (depag) merupakan salah satu departemen khusus yang eksistensinya diperuntukkan untuk mengurusi perihal agama dan keberagamaan yang berlangsung di tanah air. Bagaimana lembaga ini mampu mengakomodasikan proses keberagamaan yang beragam sehingga keragaman tidak menjadi pemicu konflik di samping tugas-tugas lain semisal menyelenggarakan pendidikan agama, melayani kebutuhan masyarakat dalam hal agama dan sebagainya.
Secara historis, terbentuknya depag adalah melalui rentetan sejarah perjuangan yang sangat panjang. Dua hari pasca pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, panitia khusus menggelar rapat sederhana mengenai kementerian yang akan membantu kinerja presiden. Waktu itu, hadir antara lain Kasman Singodimejo, tokoh Muhammadiyah masa awal kemerdekaan, Sutardjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua I Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan Latuharhary, Wakil Ketua II KNIP.
Setelah rapat mengenai kementerian agama, mereka merasa kesulitan. Latuharhary merasa keberatan, masalahnya siapa yang akan menjadi menteri agama yang bisa diterima oleh semua pihak, karena lembaga ini terkait dengan heterogenitas agama dan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, rapat ditangguhkan dan untuk sementara semua urusan agama dimasukkan ke dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan.
Kurang lebih tiga bulan setelah rapat, KNIP menggelar sidang pleno di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tanggal 24-28 Nopember 1945. Hasil rapat yang digelar sebelumnya diplenokan dalam rapat ini. Ruangan menjadi riuh saat pandangan umum dari wakil-wakil KNI Daerah, dimana mereka menyuarakan berbagai aspirasi yang dibawa dari berbagai daerah. KH. Saleh Suaidi, yang berperan sebagai juru bicara menyampaikan gagasannya: Hendaknya urusan agama di negara yang baru merdeka ini tidak diikutkan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan, tetapi harus didirikan kementerian agama yang khusus dan tersendiri.
Gagasan tersebut mendapatkan dukungan mayoritas secara aklamasi, dari utusan golongan dan Badan Pekerja (BP) KNIP. Kementerian ini kemudian disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor I/SD, tanggal 3 Januari 1946, bertepatan pada tanggal 24 Muharram 1364 H. Menteri pertamanya adalah Mohammad Rasyidi. Hari lahir ini kemudian dikenal sebagai Hari Amal Bhakti Departemen Agama.
Seiring perjalanan waktu, Depag kini menuai banyak kritikan. Baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, hingga kini Departemen Agama masih rangking pertama lembaga terkorup di Indonesia. Ironis sekali, lembaga yang secara fungsional menduduki peran dan fungsi sangat signifikan dalam penentuan nasib bagi kelangsungan keberagamaan bangsa Indonesia masa depan menyandang predikat yang sangat memalukan dan memilukan. Pada dasarnya, lembaga ini harus menjadi sebagai pelopor, motivator, dinamisator dan inspirator pembangunan keberagamaan bukan menjadi pusat penyelewengan dan kubu koruptor.
Pernyataan demikian mungkin tidak terlalu dibuat-buat, sering kali fakta membuktikan bahwa ada beberapa anggota depag yang melakukan tindakan korupsi misalnya. Untuk sekedar mengingat kembali, Mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar pernah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam kasus penyimpangan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2001-2005, kepolisian telah memblokir sebuah rekening berisi dana sebesar Rp 684 miliar yang berasal dari dua sumber, yaitu Dana Abadi Umat sebesar Rp 600 miliar dan Dana Kesejahteraan Karyawan Departemen Agama Rp 84 miliar.
Berita terbaru terkait dengan departemen agama, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa mereka memiliki bukti surat perjanjian peminjaman Dana Abadi Umat (DAU) yang ditandatangani Menteri Agama Maftuh Basyuni dan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Taufik Kamil. ICW telah melaporkan dugaan korupsi Departemen Agama itu dan dugaan gratifikasi anggota DPR. Departemen Agama menggunakan Rp 60 miliar untuk pembayaran katering, masing-masing Rp 20 miliar untuk penerbangan dan pemondokan. Walau kasus ini belum final, tapi paling tidak ada indikasi bahwa terdapat ketimpangan dalam tubuh departemen agama.
Dalam konteks jatim, masih lekat dalam ingatan kita ketika kepala departemen agama (kadepag) Magetan dilaporkan telah membuat laporan palsu menyangkut rapelan 180 PNS Depag rekrutmen tahun 2005, ketika mantan Kakandepag Ngawi divonis satu tahun penjara karena kasus korupsi, ketika tiga tersangka kasus korupsi honor penyuluh agama di jajaran depag menjadi tahanan kota Bojonegoro, atau kasus yang sama yang terjadi di Jombang. Kasus-kasus tersebut turut memenuhi rapor merah depag jatim, masih lagi kasus-kasus serpua yang terselubung dan belum terungkap.

Spirit Historisitas yang Hilang
Melihat fenomena di muka, dapat ditarik benang merah bahwa departemen agama sekarang sudah jauh dari orientasi yang dibuat oleh founding father mereka. Lembaga yang didirikan sebagai media pembinaan dan pengembangan kualitas kehidupan beragama, menjamin stabilitas kehidupan beragama dan beridiologi, memberikan pelayanan keagamaan, hingga pembangunan fasilitas infrastruktur bagi umat beragama, kini dijadikan media konspirasi untuk melakukan tindakan korupsi.
Pertanyaan yang muncul kemudian, apa gerangan yang telah menyebabkan departemen agama sekarang berwajah demikian?, mungkin jawabannya singkat: karena mereka telah lupa pada sejarah panjang pembentukan departemen agama. Spirit historisitas tidak lagi menyatu dalam diri mereka, yang ada hanyalah ego untuk selalu berkuasa dan menguasai, merebut kekuasaan dan menumpuk kekayaan, sehingga walau dengan cara yang secara agama tidak dibenarkan tetap mereka laksanakan. Sifat eogisme, individualisme, konsumerisme, dan nepotisme telah mengakar kuat dalam pikiran dan pemikiran mereka. Sedangkan sifat empati, nasionalisme, sosialisme sudah tidak lagi tumbuh dalam diri mereka.
Konsekwensi logisnya, mereka dengan mudah melupakan sosok Mohammad Rasyidi selaku menteri kali pertama yang selalu berusaha memperbaiki citra dan reputasi departemen agama mulai dari nol. Mereka dengan angkuh melangkahi jasa founding father yang telah dengan susah payah, berjuang dalam menegakkan departemen ini.

Menatap Masa Depan
Pada hari ini, 3 Januari 2009, keberadaan departemen agama sudah mencapai 63 tahun. Hari yang sangat bersejarah bagi seluruh umat beragama di bumi pertiwi ini. Hari yang patut dikenang sebagai refleksi (riyadhah) menatap eksistensi departemen agama menuju masa depan yang lebih baik.
Makna terpenting dalam setiap peringatan hari jadi sebuah institusi adalah perenungan atau refleksi terhadap tuntutan kesejarahan atas terbentuknya instansi ini. Kita berkometmen bersama secara jujur dan ikhlas untuk melakukan evaluasi kritis terhadap posisi dan peran Departemen Agama dalam pembangunan keberagamaan saat ini dan di masa yang akan datang. Kita perlu makin menyadari, bahwa tantangan pembangunan agama dewasa ini semakin kompleks dan dinamis, yang tidak bisa kita hadapi dengan hanya berpangku tangan.
Oleh karena itu, Departemen Agama dituntut untuk secara intens melakukan berbagai usaha dan program pembangunan agama, seperti peningkatan pelayanan kehidupan keagamaan, khususnya dalam penyelenggaraan Ibadah Haji tidak dijadikan sebagai media untuk melakukan tindakan korupsi, peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan kerukunan umat beragama, serta peningkatan pendidikan agama dan semacamnya.
Ibda’ binafsik, itulah kiranya yang harus dijadikan landasan teologis dalam upaya membangun kinerja yang lebih baik di masa depan. Jika diri kita sudah baik, maka akan dengan mudah kita mengajak orang lain menjadi baik. Tapi sebaliknya, jika kita masih sering melakukan korupsi maka jangan harap kita bisa menghentikan orang lain untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

* Penulis adalah Mahasiswa Fak. Ushuluddin, Jur. THI,
dan Mahasantri PesMa IAIN Supel Surabaya