Mengaprotimasi Kunker DPRD Jatim

Mengaprotimasi Kunker DPRD Jatim
Ke Luar Negeri
Oleh: Tirmidzi*

Sebagaimana janji pemerintah Jawa Timur (Jatim) tahun lalu, program pembangunan Jatim tahun ini akan difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan. Kemisminan, menurut pemerintah, merupakan salah satu sebab keterbelakangan sebuah daerah. Dalihnya, kemiskinan akan berimbas pada masalah pendidikan dan kesehatan.
Akhir-akhir ini, angka kemiskinan di Jatim sempat melonjak drastis, terutama saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, tahun 2005 kemaren, yang sampai saat ini belum kunjung reda. Kenaikan BBM tersebut sangat memukul hati masyarakat. ditopang dengan permasalahan-permasalahan lain yang terus menghantui mereka. Dari situlah kemarahan masyarakat memuncak. Mereka tidak lagi percaya terhadap pemerintah. Persepsi mereka, pemerintah hanyalah pembohong yang selalu lupa terhadap janji yang mereka lontarkan ketika mau jadi pemerintah (kampanye). Mereka tidak dapat dipercaya. Yang lebih tragis, sebagian masayarakat sampai melakukan aksi anarkis untuk mengingatkan mereka.
Untuk menengarai kemarahan masyarakat tersebut, secara tanggap dan cepat pemerintah menyelenggarakan program-program pengentasan kemiskinan, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), program aksi mengatasi dampak kenaikan BBM (PAM DKB), pembinaan desa, Gardu Taskin, Raskin, dan semacamnya. Dan alhamdulillah program tersebut sedikit membantu penurunan angka kemiskinan, khususnya di Jatim. Wakil Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim, Dr. Jarianto, MSi, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin Jatim pada tahun kemarin (2006) mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Dari data Bapemas Jatim didapat bahwa pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin mencapai 8,3 juta orang atau 22,81 persen dari total jumlah penduduk 37,07 juta jiwa. Sedangkan pada evaluasi tahun 2006, jumlah penduduk miskin menjadi 7 juta lebih atau turun menjadi 18,89 persen.
Di balik penurunan angka kemiskinan tersebut, permasalahan-permasalahan lain terus bermunculan, misalnya korupsi. Akhir-akhir ini tindakan korupsi di Jatim mencuat. Seperti kasus Tegoeh Suejono, mantan Wali Kota Mojokerto, dalam kasus korupsi dana pemekaran kota senilai 2,3 miliar, Samsul Hadi, mantan Bupati Jember, dalam kasus yang sama senilai 34 Miliar, dan masih banyak tersangka-tersangka lainnya. (Surya, 4/05).
Di samping itu, kasus lain adalah semarak sabu-sabu atau narkoba. Setelah tahun 2006 lalu salah satu pabrik ekstasi digrebek polisi, tahun ini giliran pabrik sabu-sabu besar milik Steyawan Budi digrebek oleh anggota Reskoba Idik II Polwiltabes Surabaya. Dalam penggerebekan tersebut polisi mendapat beberapa barang bukti yang apabila diuangkan bernilai kurang lebih 6,12 miliyar. (Surya, 21/04).
Masalah yang juga turut meresahkan adalah semburan lumpur Lapindo Brantas Sidoarjo. Sudah hampir satu tahun lamanya semburan lumpur masih tetap berlanjut. Dampaknyapun semakin meluas. Kemaren beberapa petugas dan penduduk semaput karena tidak tahan dengan bau yang semakin menyengat. Lain lagi permasalahan teknisnya, seperti tuntutan uang rugi yang berlarut-larut, penanganan semburan lumpur yang terkesan lamban.
Beberapa permasalahan tersebut hanyalah masalah-masalah pokok yang jelas dan nampak di depan mata. Dan besar kemungkinan di balik itu semua terdapat permasalahan-permasalahan krusial yang melilit dan menggerogoti masyarakat Jatim yang menuntut adanya kebijakan tegas dan super bijak dari pemerintah. Pemerintah sebagai wakil rakyat sekaligus pemegang kebijakan dituntut untuk meminimalisasi permasalahan demi permasalahan yang semakin kompleks tersebut.
Tapi realitasya sekarang malah terbalik. Di tengah permasalahan Jatim yang semakin kompleks, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berlomba-lomba mengajukan proposal dalam rangka mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Setidaknya ada empat dari lima komisi DPRD Jatim yang akan melaksanakan kunker tersebut, yaitu komisi A, B,C, dan E, sedangkan komisi D sampai sekarang masih belum mengajukan proposal.
Komisi A rencananya adalah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang hari jadi Jatim. Mereka akan menelusuri hal itu ke Belanda sebagai negara yang dianggap paling lengkap dan lebih tahu sejarah Indonesia, termasuk Jatim. Komisi B akan membahas raperda mengenai pasar tradisional di Jepang atau Thailand. Komisi C berencana ke Jepang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, sedangkan komisi E akan membahas raperda tentang manusia lanjut usia di Selendia Baru.
Melihat seabrek program yang direncanakan oleh tiap komisi, dapat dipahami bahwa solidaritas pemerintah Jatim masih terjalin kuat. Mereka, terlepas dari tuduhan yang mengemuka, sangat antusias untuk memajukan Jatim, sampai mereka harus belajar ke luar negeri. Tapi pertanyaannya sekarang, mengapa harus ke luar negeri, berapa biaya yang akan digunakan, biaya tersebut dari mana, mungkinkah kunker itu akan memberikan konstribusi positif terhadap masyarakat Jatim?, dan pertanyaan lainnya.

Beberapa Pertimbangan
Dari beberapa pertanyaan tersebut, maka jelas bahwa dalam perencanaan sebuah program pemerintah harus berfikir seribu kali. Mereka arus melakukan reconsideration sebelum berangkat ke tempat tujuan mereka masing-masing.
Menurut penulis setidaknya ada beberapa hal yang harus dijadikan catatan sekaligus pertimbangan bagi pemerintah Jatim terkait dengan kunker ke luar negeri. Pertama, pendanaan (financing). Perjalanan ke luar negeri bukan perjalanan biasa, tapi luar biasa dan otomatis membutuhkan dana yang “luar biasa” pula. Ketua DPRD Jatim, Fathorrasjid, menyatakan setidaknya plafon setiap orang adalah 50 juta. Jadi, kalau ada 10 orang maka akumulasinya 500 juta. Itu bukan nilai yang sedikit. Bagi seorang petani, misalnya, untuk memperoleh nilai sebesar itu diperlukan jangka bertahun-tahun.
Ketika hal itu dikorelasikan dengan permasalahan Jatim dan APBD yang semakin menipis, bukankah akan lebih baik jika nilai sebesar itu digunakan untuk kepentingan yang manjfaatnya lebih nyata?, misalnya pengentasan kemiskinan, biaya pendidika, kesehatan, atau dibagikan pada para korban lumpur yang keadaannya semakin memprihatinkan.
Kedua, hasil (income). Sejatinya, tujuan utama pemerintah adalah membawa Jatim pada ranah yang lebih maju. Keadilan, kesejahteraan dan keamanan di daerah Jatim dapat terbina. Jadi, apa yang akan mereka peroleh dari luar negeri terkait dengan tujuan utama tersebut?. Apakah mereka akan membawa sesuatu yang berharga untuk kemajuan Jatim, atau sebaliknya, mereka hanya menghabiskan uang daerah dan pulang dengan tangan kosong. Karena penulis yakin bahwa untuk kunker ke luar negeri diperlukan persyaratan yang valid. Misalnya komisi A yang akan mencari sejarah hari jadi Jatim ke Belanda, setidaknya mereka harus mengerti sejarah, mampu berbahasa Inggris dan sebagainya. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi dapat dipastikan kegagalan akan mengiringi kepulangan mereka.
Ketiga, citra pemerintah (image of government). Pertimbangan ke tiga ini terkait dengan performa pemerintah Jatim. Akankah mereka akan membangun kembali citra buruk mereka. Masih terbersit dalam ingatan bahwa kunker yang pernah dilaksanakan oleh mereka tidak dapat memberikan konstribusi positif yang riil. Apa kata masyarakat Jatim nanti kalau mereka gagal lagi?, haruskah mereka menerima cercaan dari masyarakat?. Sangat wajar ketika salah satu staf pengajar hukum politik Universitas Surabaya, Martono, menilai kunker kali ini sangat tidak logis. Menurutnya, untuk melakukan kunker kali ini setidaknya setelah melihat dua parameter berikut. Pertama, evaluasi hasil kunker sebelumnya. Kedua, mengapa harus ke luar negeri, wong di Indonesia banyak para pakar. Pun juga sekarang sudah ada internet, semua informasi dapat dicari melalui internet.
Setidaknya tiga item tersebut sudah cukup mewakili sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Jatim kaitannya dengan pelaksanaan kunker kali ini. Sebagai kata akhir, pantaskah wakil rakyat meninggalkan rakyatnya di tengah “pasar” masalah?. Wallahu ‘alam.

* Penulis adalah Alumni PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura
berdomisili di PesMa IAIN Supel Surabaya