Seribu Janji untuk Masyarakat Jatim

Seribu Janji untuk Masyarakat Jatim
Oleh: Tirmidzi

Tidak terasa, waktu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Timur (Jatim) kini telah tiba. Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang merupakan perhelatan besar dan panggung politik Jatim telah usai dilaksanakan. Saat ini masyarakat hanya tinggal menunggu pengumuman dari KPUD, siapa yang menjadi pemenang sekaligus yang akan memimpin Jatim ke depan, siapa yang akan menjadi “orang tua” mereka, siapa pula yang akan membuka pencerahan baru bagi mereka.
Sejak dahulu, mereka merindukan pemimpin yang berkualitas dan berpihak pada mereka serta dapat mengangkat hak dan martabat mereka. Utamanya, pemimpin yang bisa menyelesaikan problematika yang semakin kompleks dan seakan mengakar di Jatim tercinta, semisal dekadensi moral, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Akankah calon yang mereka coblos sesuai dengan yang mereka idamkan?
Yang lebih urgen, masyarakat ingin memiliki pemimpin yang betul-betul memiliki tanggung jawab yang kokoh, bukan tipe pemimpin yang kerjanya hanya mengumbar janji tapi dalam tataran aplikasinya nihil. Mulai hari ini, mereka ingin membuktikan apakah janji-janji yang mereka (kandidat) orasikan pada waktu kampanye akan dipenuhi dan bukan bualan belaka untuk menarik simpati?

Seribu Janji
Pada waktu kampanye kemaren, para kandidat besarta wakilnya berlomba-lomba untuk menyampaikan visi dan misinya kepada khalayak ramai. Tidak luput pula janji-janji manis juga mereka utarakan dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat. Bukan hanya itu, media yang mereka gunakan juga sangat variatif, mulai dari pamflet, baliho, spanduk, stiker, televisi, dan media lainnya baik masa maupun elektro. Untuk sekedar mengingat kembali, berikut slogan-slogan yang digunakan oleh masing-masing calon: MANTEB; Makmur Aman Tentram Bersama (Kaji), Saatnya Menuju Pemerintahan Pro Masyarakat (SR), Mohon Doa Restu, Makmur Bersama Wong Cilik (Karsa), Bersama Masyarakat Membangun Jawa TImur (Salam), dan Melayani untuk Kesejahteraan Rakyat (Achsan).
Di samping slogan seperti disebut di muka, masih banyak janji-janji yang dijanjikan kepada masyrakat. Pasangan Karsa berjanji akan melayani seluruh rakyat dan APBD untuk rakyat. Adapun pasangan Salam menjanjikan tiga bebas; (1) bebas biaya pendidikan, (2) bebas biaya kesehatan (3) bebas agunan untuk pinjaman bagi UMKM. Lain dengan yang dimuka, pasangan SR menawarkan pendidikan murah untuk rakyat, dan mengajak khalayak untuk mengatakan “tidak” pada korupsi. Tidak mau kalah, pasangan Achsan memiliki keinginan untuk menciptakan Jatim adil dan makmur, serta murah sandang pangan, seger kewarasan, nyambut gawe ora keangelan, masih banyak janji lainnya yang mereka sampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kalau janji tersebut dicermati, paling tidak dapat dipetakan menjadi beberapa kategori. Pertama, menciptakan pemerintahan yang sehat adil dan jujur. Kedua, membangun dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Jatim. Setidaknya ketiga kategori itulah yang sangat lekat dalam benak masyarakat dan akan terus diingat oleh mereka. Pasalnya, ketiga kategori tersebut merupakan tujujuan final dalam sebuah pemerintahan, dan dengan ketiganya pula sukses tidaknya sebuah pemerintahan dapat diketahuai.

Janji dan Tanggung Jawab
Janji dan tanggung jawab memang merupakan entitas yang berbeda, tapi keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Di satu sisi, janji dapat menjadi simbol tanggung jawab seseorang, tapi disisi yang berbeda janji dapat dijadikan bayangan semu tanggung jawab seseorang. Ketika dia menjanjikan sesuatu dan menepati janji dimaksud, maka dia akan diklaim sebagai orang yang bertanggungjawab. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka hanya obral janji sebagai bayangan tanggung jawab mereka, sedangkan dalam realitasnya mereka mengingkari janjinya. Dalam ranah itulah, perkataan Ubbadi “janji menjadi surga ketika dipenuhi dan neraka ketika diingkari” dapat dibuktikan validitasnya.
Dalam salah satu teori sosial diformulasikan bahwa tanggung jawab akan terus bertambah intensitasnya seiring dengan bertambahnya status sosial seseorang dengan tanpa mengurangi tanggung jawab lama sedikitpun. Seseorang ketika dilahirkan, secara otomatis dia memiliki tanggung jawab sebagai seorang anak. Ketika dia beranjak dewasa, tanggung jawabnya bertambah sebagai orang dewasa dengan tanpa mengurangi tanggung jawabnya sebagai anak. Ketika dia menjadi kepala rumah tangga, maka bertambah pula tanggung jawabnya dengan tanpa mengurangi sedikitpun tanggung jawabnya selaku anak dan orang dewasa dan begitu seterusnya sampai dia—misalnya—menjadi calon gubernur. Dalam bahasa yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab seseorang adalah inhern, berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dengan status sosial yang disandangnya.
Kalau dikaitkan dengan pemilihan gubernur Jatim pereode 2008-2012, maka jelas bahwa seorang pemimpin terpilih harus benar-benar memiliki tanggung jawab yang solid. Bukan hanya senang mengobral janji untuk menarik simpati masyarakat. Tapi bagaimana mereka mampu mengejawantahkan janji-janji yang mereka ucapkan di waktu kampanye dalam tataran realitas sebagai bentuk riil tanggung jawab yang mereka miliki.
Pemimpin yang bertanggung jawab, kalau mengacu pada pandangan di muka, akan selalu memerhatikan semua lapisan masyarakat dengan tanpa pandang bulu. Mereka juga akan mengerti bagaimana tanggung jawabnya terhadap problematika masyarakat. Apa tanggung jawab mereka terhadap anak terlantar karena mereka juga berstatus sebagai anak?, terhadap keluarga miskin, kaum buruh, petani, PKL, pengangguran yang semuanya merupakan bagian dari masyarakat karena mereka berstatus sebagai masyrakat?. Bagaimana tanggung jawab mereka terhadap pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat sedangkan mereka adalah bagian dari pemerintah? Bagaimana tanggung jawab mereka terhadap masalah kesehatan dan pendidikan sedangkan mereka sendiri adalah pendidik?, dan masih banyak pertanyaan lainnya.
Sebagai kata akhir, tentunya pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan pernah mengecewakan masyarakat. Apapun yang mereka inginkan, selama dalam taraf normal dan tidak melenceng dari undang-undang, akan selalu dipenuhi. Banyak harapan dari masyarakat untuk gubernur terpilih pereode ini. Ending Purwanti Ningsih selaku ibu rumah tangga menyatakan “saya ingin gubernur dan wakilnya nanti bisa bijaksana dan mampu memimpin dengan baik. Jangan sampai masyarakat yang sudah susah terlantar dan tetap menganggur. Pemimpin juga tidak boleh korupsi dan mementingkan diri sendiri”. Lain halnya dengan salah satu pejabat Pemkot Surabaya, Eko Agus Supiadi, dia menginginkan supaya orang yang memimpin Jatim idealnya mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat bawah, menengah, sampai atas. Fokus pada golongan tertentu saja belum cukup (Kompas 23/07/08).
Yang paling terakhir adalah bahawa seorang pemimpin tidak mungkin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat setempat. Karena pada hakikatnya masyarakat adalah objek sekaligus subjek dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, dukungan positif dan partisipasi kontruktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan. Ingat!!! masa depan Jatim ada di tangan kita semua.

*Penulis adalah Mahasiswa Fak. Ushuluddin Jur. THI,
Kini Aktif di PesMa IAIN Sunan Ampel Surabaya