Wakil Rakyat VS Kemiskinan Jatim

Wakil Rakyat VS Kemiskinan Jatim

Oleh: Tirmidzi*

Fenomema kemiskinan di Jawa Timur (Jatim) sampai saat ini tetap menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan dan dicarikan solusi alternatifnya. Kemiskinan telah menjadi problema kronis, karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Lebih dari itu, kemiskinan merupakan problema yang multidimensi karena sebab dan akibatnya berkelitkelindan secara komprehensif dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Kemiskinan juga memiliki cakupan yang luas, budaya, sosial, ekonomi, politik, bahkan agama. Gejalanyapun bisa terjadi pada skala yang berbeda-beda, bisa individu, kelompok, daerah, kota, maupun bangsa.
Kalau diteliti secara seksama, paling tidak fenomena kemiskinan Jatim dapat diilustrasikan oleh beberapa hal: (1) keterbatasan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar semisal transportasi, komunikasi, informasi, pasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, (2) meningkatnya busung lapar dan kurang gizi bagi balita, bayi dan anak-anak, (3) meningkatnya pengangguran setiap tahunnya, (4) meningkatnya tindakan premanisme dan pencopetan, (5) meningkatnya pengemis dan anak jalanan, (6) meningkatnya “masyarakat trotoar”, dan lain sebagainya.
Beberapa poin di muka menjadi problema tersendiri bagi masyarakat jatim. Maka dari itu, poin-poin tersebut sering kali menjadi isu dan wacana dalam setiap kesempatan, baik di kalangan akademis, politisi, budayawan, agamawan sekalipun. Pembahasannya tidak kunjung selesai baik dalam forum terbuka, forum diskusi, talk show, debat dan semacamnya. Tapi sayang, acara semacam itu hanya berkutat dalam tataran wacana belaka, dalam prekteknya tidak pernah menghasilkan solusi alternatif yang mumpuni. Pemerintah yang merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh mereka juga tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan secara tuntas, kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat masih terlihat setengah hati, tidak benar-benar patuh pada keinginan rakyat, termasuk dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga, kemiskinan menjadi semacam dokumentasi yang selalu tercatat dan diingat dalam sejarah.
Itulah kiranya salah satu problema krusial yang menimpa Jatim tercinta dewasa ini dan mendesak penyelesaiannya. Jika tidak, maka kemiskinan akan menjamur dan menjadi penyakit yang sulit disembuhkan semisal penyakit kanker yang telah mengakar. Mengingat sebentar lagi semua derah—termasuk jatim—akan menggelar pesta demokrasi berupa pemilihan calon legislatif yang mayoritas mengatasnamakan rakyat (baca: wakil rakyat).

Fenomena Kemiskinan Jatim
Kalau dipikir, fenomena kemiskinan di jatim tidak ubahnya penyakit turunan yang sulit disembuhkan. Bertahun-tahun lamanya, kemiskinan menghantui rakyat dari generasi ke generasi. Alih-alih meminimalisasi presentase kemiskinan, tapi yang terjadi justru sebaliknya, rakyat makin terpuruk pada jurang kemiskinan yang setiap tahunnya makin membengkak.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jatim, Jumlah dan persentase penduduk miskin jatim berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 2001-2004 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 7,26 juta pada tahun 2001 menjadi 6,98 juta pada tahun 2004. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 20,73 persen pada tahun 2001 menjadi 19,10 persen pada tahun 2004.
Namun pada tahun 2005 dan 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang cukup drastis, yaitu menjadi 7,14 juta atau 19,95 persen pada tahun 2005 dan 7,68 juta atau 21,09 persen pada tahun 2006. Selajutnya dengan adanya upaya Pemerintah Jawa Timur dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran, maka pada tahun 2007 hingga 2008, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur berangsur mengalami penurunan kembali.
Pada bulan Maret 2008, jumlah penduduk miskin jatim sebesar 6,65 juta (18,51 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 7,15 juta (19,98 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 504ribu. Perlu diingat bahwa pengumpulan data kemiskinan tahun 2008 tersebut adalah potret data kemiskinan sebelum terjadi kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Mengingat pendataan dilakukan pada bulan Maret 2008, sementara kenaikan harga BBM mulai diberlakukan pada bulan Mei 2008.
Bagaimana fenomena kemiskinan jatim setelah pemerintah menaikkan BBM? Kita bisa membayangkannya sendiri. Intinya, kemiskinan di jatim harus segera dicarikan solusi sehingga bisa diselesaikan secara tuntas. Sudah waktunya, rakyat mendapat keadilan, kesejahteraan, dan keamanan, dan sudah saatnya pula mereka memiliki wakil yang bisa menjadi tempat mengadu mereka, bukan wakil yang hanya nama belaka tapi bisa menjadi tumpuan masa depan kehidupan mereka.

Wakil Rakyat sebagai Harapan Masa Depan
Sebentar lagi seluruh daerah—termasuk jatim—akan menggelar perhelatan akbar berupa pemilihan calon legislatif. Perhelatan yang biasa disebut dengan pesta demokrasi tersebut merupakan momentum berharga untuk menentukan masa depan jatim. Karena pesta demokrasi, maka tidak bisa dielakkan bahwa rakyat memiliki peran urgen dalam menentukan elemen yang akan memimpin jatim ke depan. Merekalah yang akan memilih wakil-wakil mereka.
Dengan demikian, dibutuhkan pemikiran yang jernih, rakyat bukan hanya asal pilih. Akan tetapi harus sesuai dengan hati nurani dan fakta serta indikasi-indikasi yang ada. Ketelitian dan kecermatan rakyat dalam hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikedepankan. Mereka memilih bukan karena tergiur dengan janji-janji yang dilontarkan oleh calon-calon mereka, bukan pula karena imbalan yang diberikan kepada mereka, tapi bagaimana mereka bisa memilih wakil yang sekiranya siap memimpin jatim ke depan dengan kualitas, kapabelitas dan kredibilitas yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian, wakil yang mereka pilih dapat menjadi tumpuan hidup dan benar-benar dapat melaksanakan harapan-harapan dan keinginan rakyat.
Sudah menjadi kodrat bahwa setiap individu (baca: rakyat) ingin selalu mendapat kemudahan dalam kehidupannya. Didasarkan pada kenyataan tersebut maka jelaslah bahwa hidup individu selalu berada dalam “harapan-harapan”. Sebagai contoh sederhana, ketika waktu pemilu telah tiba rakyat berbondong-bondong hadir ke TPS masing-masing, mereka bersedia untuk meninggalkan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, mereka rela untuk menutup warung yang menjadi sandaran hidupnya, mereka rela untuk libur berkuli hanya untuk memilih wakilnya. Untuk apa mereka rela meninggalkan semua pekerjaan yang lebih menjanjikan hasilnya ketimbang memilih wakil yang belum jelas?
Di balik itulah pada dasarnya rakyat menaruh harapan-harapan, harapan semoga dengan pemilihan tersebut ada wakil yang bisa mendengarkan rintihan mereka, bisa memperbaiki nasib dan segala kesenjangan yang terjadi, dan bisa mewujudkan kesejahteraan yang menjadi impian hidup mereka. Karena mereka hidup dengan penuh harapan, maka sudah mustinya mereka harus siap menerima kekecewaan, karena semakin besar harapan, semakin besar pula peluang untuk kecewa. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan maka akan menimbulkan masalah.
Pertanyaannya, akankah pengorbanan rakyat dalam memilih akan dibalas dengan kekecewaan? Bukankah setiap warga negara memiliki hak yang asasi yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan untuk memperoleh jaminan dan memiliki perlindungan hukum guna memenuhi kebutuhan dasar hidup baik sandang dan papan, pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan secara memadai, atau penghidupan yang layak? Akankah hak-hak mereka dibiarkan terlantar begitu saja?
Hak-hak itulah yang kiranya perlu dibaca secara serius oleh wakil-wakil rakyat yang akan ikut kontes dalam pemilu 9 april mendatang. Perlu diingat bahwa rakyat tidak membutuhkan janji-janji, tapi bukti. Bukan saatnya wakil rakyat mengobral janji, memasang baliho yang besar untuk memperkenalkan dirinya, kini saatnya untuk membuktikan bahwa mereka mampu memenuhi harapan-harapan dan hak-hak rakyat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

*Penulis adalah Pegiat Kajian, Aktif di Pesma IAIN Sunan Ampel Surabaya